Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1952

"Undang-undang mata-uang 1951" memuat kemungkinan dalam pasal 11 melakukan atau menerima pembayaran dengan alat pembayaran lain i.c. alat-alat pembayaran asing di daerah-daerah tertentu dari Indonesia yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, jika perlu dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah, selama masa tersebut dalam peraturan itu; dengan perkataan lain secara positif, mengizinkan dengan resmi peredaran uang asing dalam daerah tersebut.
Seperti telah dikemukakan dalam penjelasan rancangan "Undang-undang mata-uang 1951", pasal 11 Undang-undang itu terutama menunjuk kepada keadaan yang sesungguhnya di daerah Riau, di mana beredar straits-dollar sebagai (satu-satunya) alat pembayaran.
Keadaan de facto itu telah lama terjadi dan senantiasa terpaksa dibiarkan, sungguhpun hal itu sebenarnya telah bertentangan dengan "Indische Muntwet 1912" yang baru saja dihentikan berlakunya.
Perniagaan di daerah-daerah Indonesia itu, terutama yang meliputi Kawedanaan Tanjungpinang, Lingga (Dabo, Singkep), Karimun (Tanjung Balai) dan Puluh Tujuh (Tarempa), terutama diarahkan ke Singapore. Perdagangan itu dikuasai oleh hubungan-hubungan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlainan sama sekali dengan daerah-daerah lain dan merupakan suatu komplek keadaan-keadaan istimewa yang timbul karena sejarah dan yang dipengaruhi sedemikian oleh kebiasaan, hingga melarang dengan begitu saja peredaran dollar yang "tidak sah" itu, untuk sementara praktis tidak mungkin. Dan lagi ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Keadaan itu dahulu telah menyebabkan bahwa untuk daerah tersebut, peraturan devisen tidak ditaati sepenuhnya dan tidak dapat dipaksakan, sedangkan Pamong-Praja diberi pula kekuasaan mengadakan beberapa aturan sendiri mengenai hal tersebut.
Perlu dicatat bahwa oleh Departemen Keuangan prae-federal dahulu dalam tahun 1947, telah dicoba mengambil tindakan-tindakan terhadap keadaan di Riau yang tidak teratur mengenai peredaran dollar itu, akan tetapi usaha itu gagal oleh karena berbagai keadaan luar biasa, sehingga keadaan yang berlaku terpaksa dibiarkan saja.
Oleh karena sejak itu keadaan-keadaan istimewa itu tidak berobah, dan juga sekarang masih tidak mungkin untuk menghalangi peredaran dollar dalam daerah termaksud, maka untuk keadaan de facto itu perlu diadakan peraturan yang sah, yang sekarang terbuka kesempatannya menurut pasal 11 "Undang-undang mata-uang 1951".
Untuk sementara, masa sampai akhir tahun 1953 dianggap cukup, sedang selanjutnya peraturan ini mempunyai akibat bahwa kita tunduk pada keadaan sebelum peraturan ini berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mengandung maksud tersebut.