Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:80
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 November 2015
Tanggal Pengundangan
:09 November 2015
Tanggal Berlaku
:07 Januari 2016
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 246, TLN No. 5749, LL SETNEG : 14 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5658/pp-no-80-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997

1. 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara; 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. 3. Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2009

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023

1. Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. 3. PP ini mengatur mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berasal dari : 1) penggunaan spektrum frekuensi radio; 2) penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; 3) pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; 4) kalibrasi alat ukur; 5) penyelenggaraan pos; 6) penyelenggaraan telekomunikasi; 7) penyelenggaraan penyiaran; 8) penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; 9) penyelenggaraan pelatihan fungsional; 10) penyelenggaraan pelatihan pendidikan tinggi; 11) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan denda administratif di bidang komunikasi dan informatika.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pencrimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 1
(1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasidan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
a.
sertifikasi operator radio;
b.
penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
c.
sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
d.
kalibrasi alat ukur;
e.
sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi;
f.
penyelenggaraan pos;
g.
penyelenggaraan telekomunikasi;
h.
izin penyelenggaraan penyiaran;
i.
pengelolaan nama domain indonesia;
j.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
k.
penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media
l.
penggunaan sarana dan prasarana; dan
m.
penggunaan spektrum frekuensi radio.
(2)
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf 1 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan formula atau mekanisme seleksi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas,
Pasal 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:
a.
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHPISR);dan
b.
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula.
(2)
Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:
a.
mekanisme seleksi; atau
b.
formula.
(3)
Menteri Komunikasi dan1 Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: BHP ISR (Rupiah) =(HDLPxIb x b) +(HDDPxIp x p)
Penjelasan: Yang dimaksud dengan: HDLP = harga dasar lebar pita. Satuan HDLP adalah dalam Rp/kHz; Ib indeks biaya pendudukan lebar pita; b jumlah lebar pita frekuensi (bandwidth) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (bandwidth) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (bandwidth) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz; HDDP II harga dasar daya pancar. Satuan HDDP adalah dalam Rp/dBm. IP = indeks biaya daya pancar frekuensi; p =jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah Equivalent Isotrophic Radiated Power (EIRP). Satuan p adalah dalam dBm; Contoh 1: Perhitungan Formula Tarif BHP ISR (Radio Siaran FM pada Zona 4) HDLP =5.155Rp/kHz(HDLP, Zona4,VHF) Ib =0,8400 (stasiun siaran FM) b =372 kHz (standar lebar pita siaran FM) HDDP =47.866 Rp/KHz(HDDP, Zona4,VHF) IP =0,4900 (stasiun siaran FM) Power =1.000Watt Gain =3dB Line Loss = 1 dB P = 10 x(log Power) + Gain -Line Loss + 30 =10x(1og1.000)+3-1+30 =62 dBmW (sesuai perhitungan) Rumusan=(5.155x0,8400x372)+(47.866x0,4900x62) = Rp 1.532.502,00 Contoh 2: 1.P 11.P3 Untuk perhitungan Formula Tarif BHP ISR untuk teknologi CDMA di pita frekuensi 800 MHz pada zona 3 untuk penyelenggaraan jasa selular DS-CDMA (IS-95). Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut: HDLP =7.063 Rp/kHz(HDLP, Zona3,UHF) Ib =3,06O (Jasa Selular DS-CDMA (IS95)) b = 1.250 kHz (standar lebar pita siaran CDMA) HDDP =65.688 Rp/KHz(HDDP, Zona 3,UHF) Ip =10,539 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95)) Power =20watt Gain = 3dB Line Loss = 1 dB P = 10 x (log Power) + Gain -Line Loss + 30 =10x(1og20)+3-1+30 =45.01 dBmW (untuk setiap sektor) Dalam 1 buah stasiun radio dengan menggunakan 1 buah kanal frckuensi digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut: p =45.01+45.01+45.01=135,03dbmW Rumusan: =(7.063x3.060x1.250)+(65.688x10,539x135.03) = Rp.60.247.665 Maka besaran untuk perhitungan BHP ISR CDMA 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor) adalah sebesar Rp.60.247.665 Contoh 3 Apabila dalam contoh di atas 1 buah stasiun radio menggunakan 4 buah kanal frekuensi dimana masing-masing kanal digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungannya sebagai berikut: Rumusan = 4x Rp.60.247.665 = Rp.240.990.662
(2)
Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 5
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:
a.
untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai tarif 1/3 (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
b.
untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif Y (satu per dua) dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
c.
untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai tarif BHP ISR1 (satu) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)yang terdiri atas tarif:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
biaya Izin Awal; dan
b.
biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.
(2)
Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
Penjelasan: Dalam hal seleksi dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) wilayah layanan penggunaan pita frekuensi radio dalam waktu pelaksanaan seleksi yang bersamaan (simultan) maka biaya izin pita frekuensi radio tahunan (annual fee) untuk setiap wilayah layanan mengacu pada masing-masing harga penawaran terendah dari pemenang seleksi di wilayah layanan tersebut.
(4)
Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Tarif biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan.
(2)
Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk tahun kedua sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) berupa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut: BHPIPFR(Rupiah)=NxKxIxCxB
Penjelasan: Yang dimaksud dengan: N=Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio. K=Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi. I=] Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz). Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik. C=Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-100o dalam populasi). Data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio tahun 2014, maka data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data tahun 2013. B= Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz. Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio menggunakan formula N x K x IxCxB. Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut: Asumsi : -nilai N = 8,3 -nilai K = 1,7 -B = 1MHz = Rp.6285/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 8oo MHz) -C = 240.300 kilopops Maka Biaya·Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (pita frekuensi radio 80OMHz) sebagai berikut: =NxKxIxCxB =8,3x1,7x6285 x240.300x1 =Rp.21,39 Milyar
(2)
Besaran nilai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan: Cukup jelas. ayat (3) Penyesuaian terhadap nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku izin pita frekuensi radio. Sebagai contoh, Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan tahun 2013 maka penyesuaian Nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku Izin Pita Frekuensi Radio yaitu
(3)
Terhadap besaran nilai N yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyesuaian besaran nilai N setiap tahunnya dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang membidangiurusan pemerintahan di bidang statistik.
(4)
Penyesuaian besaran nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: N penyesuaian=(IHKn-1/IHKn-2)xNn-1
Penjelasan: Mulai pada tahun kedua pemberlakuan Izin Pita Frekuensi Radio sampai dengan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio besaran N akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilai BHP IPFR dari tahun ke tahun. N penyesuaian = besaran nilai N pada tahun berjalan. IHKn-1, = data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelumnya IHKn-2 data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelumnya Nn-1 besaran nilai N yang ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya. Contoh perhitungan penyesuaian besaran nilai N untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut: Asumsi nilai Nn-1 (tahun 2013) adalah 13,02001 Data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik bahwa nilai IHK bulan Desember 2012 (IHKn-2) adalah 135,49 dan bulan Desember 2013(IHKn-1) adalah 146,84, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N tahun 2o14 menjadi sebagai berikut: N penyesuaian=(IHKn-1/IHKn-2)x Nn-1 =(146,84/135,49)x13,02001 =14,11083
(5)
Dalam hal terdapat kebijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio melebihi target yang telah dihitung berdasarkan nilai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Penjelasan: Nilai N yang dihitung dalam kondisi adanya kenaikan target PNBP yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan memperhatikan antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi.
(6)
Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkannilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaannya.
Penjelasan: Nilai K ditetapkan sesuai karakteristik khusus dari suatu pita frekuensi radio, dimana suatu pita frekuensi radio dapat bernilai lebih tinggi/rendah secara ekonomi berdasarkan perbedaan jenis layanan ataupun wilayah layanan penggunaan pita frekuensi tersebut sehingga menimbulkan perbedaan manfaat yang diterima atas penggunaan pita frekuensi tersebut.
(7)
Besaran nilai I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) − ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
(8)
Penetapan besaran nilai C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansiyang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Pita frekuensi radio yang semula digunakan berdasarkan Izin Stasiun Radio diubah menjadi Izin Pita Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan izin pita frekuensi radio berdasarkan formula sebagai berikut:
a.
tahun pertama sampai dengan tahun kelima terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dengan perhitungan sebagai berikut: Tahun ke-1 Y1=X+((20%x∆)-Z) Tahun ke-2 Y2=X+(40%x△) Tahun ke-3 Y3=X+(60%x△) Tahun ke-4 Yq=X+(80%x△) Tahun ke-5 Y5=X+(100%xΔ)
Penjelasan: Untuk menjaga keseimbangan industri maka penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio diberlakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pembayaran BiayaHak Penggunaan spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Frckuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio. Pada tahun pertama hingga tahun kelima pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum FrekuensiRadio memperhitungkankewajiban BiayaHak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara.dimaksud yang secara bertahap menuju. besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: Tahun ke-1 Y1=X +(20%x∆)-Z) Tahun ke-2 Y2=X+(40%xΔ) Tahun ke-3 Y3=X+(60%x△) Tahun ke-4 Y4=X+(80%x∆) Tahun ke-5 Y5=X+(100%x∆) Yang dimaksud dengan: Yn= besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n. X= BHP ISR masing-masing penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelumIzin Pita Frekuensi Radio diterbitkan. Misalkan Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan pada tahun 2o13, maka Nilai X adalah besaran BHP ISR yang tertagih pada pada tahun 2o12 bagi masing-masing penyelenggara. ∆= [NxKxIxCxB}-X Z= Faktor pengurang terhadap BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan IsR dan besaranBHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP Frekuensi Radio untuk IPFR. Contoh perhitungan besaran BHP IPFR pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima: Ketentuan pemberlakuan BHP IPFR ditetapkan pada 15 Desember 2013. PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP ISR pada periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,-(nilai X). PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP IPFR hasil perhitungan sesuai dengan formula (N x K x I x B x C) adalah sebesar Rp. 250.000.000,-(asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua). PT. Abc memiliki ISR yang masa berlakunya berakhir pada bulan 15 Februari 2014, 15 Maret 2014 dan 15 Agustus 2014. Jan 14 Jan 15 Januari2013-Desember2013 Jan13 Des12: 16Des 13: 15 Des 14 15Des 15 Periode BHP ISR Periode BHPIPFR Tahunke-1Pnode BHP CF hn ke-2 PFR penode Tahun ke-1 IPFR periode Tahun ke-2 15 Des13-14 Des 14 dtetikamv 15Des 14- 14 0es 15 P:R untik periode Tatun ke.1 (15 Desember) Hasa Sisa Lsns SR yang dpetaungkan sebaga bagan ean 3HPRu nea Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban BHP IPFR menjadi: NilaiX=Rp150.000.000,00 Nilai BHP IPFR sesuai formula [N x K x I x C x B] = Rp250.000.000,00 maka Δ pada tahun pertama = Rp250.000.000,00-Rp150.000.000,00=Rp100.000.000,00. Kelebihan pembayaran BHP ISR PT. Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih BHP ISR: a. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Februari 2014; b. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Maret 2014;dan c. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 C: Agustus 2014. Diasumsikan total (a+b+c) kelebihan pembayaran BHP ISR sebagaimana di atas adalah Rp50.000.00o,0o maka ini merupakan nilai dari z. Maka kewajiban besaran BHP IPFR yang harus dilunasi oleh PT. Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut: Besaran Besaran Besaran Besaran Besaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (dalam (dalam (dalam (dalam (dalam juta Rp) juta Rp) juta Rp) juta Rp) juta Rp) Y1=150+ Y2=150+ Y3=150 Y4=150 Y5=150 (20%x 40%×{N +60%x{ +80%x{ +100%x 100)-50 xKxIxC [NxKxI [NxKxI {NxKx xB|-150} xCxB}-xCxB}-IxCx 150} 150} B]-150}
b.
tahun keenam dan selanjutnya terhitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Besaran △ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah [NxKxIxCxB]-X.
Penjelasan: Besaran △ merupakan selisih antara besaran hasil perhitungan [N x K x I x C x B] dari suatu penyelenggara dengan besaran BHP ISR dari suatu penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum dikenai BHP IPFR(X).
Pasal 11
Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian.
Penjelasan: Satu tipe dan merek pcrangkat terdiri dari rangkaian alat dan perangkat telekomunikasi.
(2)
Biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk satu tipe dan merek dikelompokan atas:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
biaya pengujian laboratorium (in house test); atau
b.
biaya pengujian lapangan (on site test).
(3)
Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian berdasarkan kategori:
a.
biaya pengujian reguler;
Penjelasan: Biaya pengujian reguler adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 21 hari kerja.
b.
biaya pengujian kelas II; atau
Penjelasan: Biaya pengujian kelas II adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 15 hari kerja.
c.
biaya pengujian kelas I.
Penjelasan: Biaya pengujian kelas I adalah biaya yang dikenai kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 5 hari kerja.
(4)
Tarif biaya pengujian reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
(5)
Tarif biaya pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 3 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
(6)
Tarif biaya pengujian kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 13
Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupapengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Pengujian lapangan (on site test) hanya dilaksanakan apabila pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tidak dapat dilakukan di balai uji.
Pasal 14
(1)
Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan dan penanggulangan bencana alam digunakan setelah memperoleh Surat Keterangan Masa Penggunaan.
(2)
Dalamhal Surat Keterangan Masa Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan kembali untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penanggulangan bencana alam wajib disertifikasi dengan dikenai biaya sebesar 5o% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(3)
Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang tidak bersifat komersial dikenai biaya sebesar 1O% (sepuluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(4)
Alat dan perangkat telekomunikasi yang memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih besar dari 50% (lima puluh persen), dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi dasar penghitungan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)Telekomunikasi, dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dapat dikurangi unsur sebagai berikut:
a.
piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
b.
pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
(2)
Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan:
a.
Lembaga Penyiaran Publik;
b.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
c.
Lembaga Penyiaran Swasta;
d.
Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
e.
Lembaga Penyiaran Berlangganan.
(2)
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Jasa Penyiaran Radio dan/atau Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dikelompokandalam:
a.
zona1;
b.
zona2;
c.
zona 3;
d.
zona 4; dan
e.
zona 5
(3)
)Penentuan pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Multi Media berupa Pendidikan Strata I dan Diploma IV yang terdiri atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, dan/atau mahasiswa yang terkena bencana alam dikenai tarif sebesar RpO, oo (nol rupiah) atau 5o% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Iperaturan Pemerintah ini.
(2)
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 18
(1)
Terhadap pihak tertentu, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
Penjelasan: Yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
a.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Balai a. Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif Rpo, oo (nol rupiah).
b.
Penggunaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif sebesar 5o% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
a.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang;dan
b.
1 penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media; berupa pelatihan jangka pendek tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
(2)
Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pelayanan informasi publik, dan sistem pelayanan elektronik pemerintah tidak termasuk biaya transportasi.
(2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta selain berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi publik, dan pendidikan dan pelatihan sistem pelayanan elektronik pemerintah (e-govemment) tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
(3)
Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Pada saat Peraturan Pemerintahini mulai berlaku:
a.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media yang terdiri atasPendaftaran Semester, Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel, dan Wisuda dan Ijazah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenai tarif sesuai dengan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta berupa Pendidikan 4 Tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2o1O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
b.
Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) bagi penggunaan:
1)
pita frekuensi radio 8oo MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaran jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada rentang frekuensi radio824 MHz 845MHz berpasangan dengan 869 MHz-89O MHz;
2)
pita frekuensi radio 9oo MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 890 MHz-915 MHz berpasangan dengan 935 MHz-960MHz;dan
3)
pita frekuensi radio 18oo MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 1710 MHz-1785 MHzberpasangan dengan 1805 MHz-1880MHz. dikenai tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2oo9 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sampai selesainya masa pentahapan pengenaan formula tarif biaya hak penggunaan frekuensi radio.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Ketentuan mengenai pengenaan tarif izin penyelenggaraan penyiaran bagi pemegang izin yang izin penyelenggaraan penyiarannya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku setelah 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukupjelas.
Pasal 24
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2o09 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2O10 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20O9 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemeritah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 6o (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalan
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H.LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015NOMOR 246
Penjelasan Umum
Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemcrintah Nomor 7 Tahun 2oo9 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2oo9 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, namun untuk melakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Pemerintah ini.

Paper Terkait

FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN PONOROGO

Ferry Irawan Febriansyah, Sudi Rahayu
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v6i2.5425
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.