Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1956
TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
perlu mengadakan perubahan dan tambahan pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang dewan Keamanan.
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2.
14 Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) tentang Pertahanan Negara Repub1ik Indonesia;
3.
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan;
4.
Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96) juncto, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 43) tentang Penguasa-penguasa Militer;
5.
Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer,
6.
Keputusan Presiden R.I.S. No. 22 tahun 1950 tentang Pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 23) TENTANG DEWAN KEAMANAN
Pasal 1
Pada pasal 3Peraturan PemerintahNo. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan ditambahkan suatu ayat (4) baruyang berbunyi sebagai berikut "Dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan daiam ayat (3) pasal ini - Dewan Keamanan sebagai perkecualian dapat menunjuk seorang anggota lain, dari Koordinasi Daerah untuk menjabat Ketua merangkap anggota Koordinasi Keamanan Daerah itu. Di daiam haT yang demikian itu, tugas Koordinasi Keamanan Daerah ialah memberi pertimbangankepada penguasa militer yang bersangkutan dan menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara ataspertanggungan-jawab penguasa militer tersebut."
Pasal II
Ayat (4) dari pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) menjadi ayat (5).
Pasal III
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan' Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 6 0ktober 1956.
Waki1
Presiden Republik Indonesia
ttd.
MOHAMMADHATTA
Perdana Menteri.
ALI SASTROAMIDJOJO
Diundangkan
pada tangga1 20 0ktober, 1956.
Menteri Kehakiman.
MOELJATNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 51
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Enam Aktivis Greenpeace Dipulangkan Usai Pasang Spanduk di Bundaran HI, Polisi Singgung Aturan Cagar Budaya
Enam aktivis Greenpeace Indonesia dibawa ke Polda Metro Jaya setelah membentangkan spanduk kritik soal krisis iklim di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Mereka dipulangkan pada malam harinya, dan polisi membantah telah menangkap mereka.
UU Satu Data Indonesia Disahkan, Perpres 39/2019 Disebut Bertransformasi
DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) pada 6 Oktober 2026, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyebutnya transformasi dari Perpres 39/2019 menjadi undang-undang. Bunyi pasal yang mencabut atau mempertahankan Perpres itu belum dapat diverifikasi dari sumber terbuka, dan Perpres 39/2019 masih tercatat berlaku per 21 Oktober 2026.
Aksi Pencambukan di KPPG Bogor, Korwil SPPG Purwakarta Dicopot dan Disidang Etik
Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta diduga mencambuk Kepala SPPG Purwakarta di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor pada 14 Oktober 2026, dan rekamannya viral di media sosial. Terduga pelaku sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadwalkan sidang etik di kantor pusat pada 19 Oktober 2026.
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Terbanyak dalam Sejarah
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, jumlah terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu. Jumlah tersebut dimungkinkan oleh UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menghapus batas sembilan anggota dalam aturan sebelumnya.
Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Tol Batang, Satu Suporter Jadi Tersangka
Bus rombongan Persib U-18 diserang di Rest Area KM 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam (11/10/2026). Polisi menetapkan seorang suporter Persija berinisial BPA (33) sebagai tersangka dan masih mencari pelaku lain.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
