Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1955

Dewan Keamanan adalah terutama suatu badan penasehat bagi Pemerintah yang tugasnya tidak hanya dalam Tapangan keamanan dan ketertiban umum saja, akan tetapijuga dalam'lapangan persiapan pertahanan Negara. Di samping itu, badan tersebut diserahi tugas penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara. Satu sama lain telah dijelaskan dalam Penjelasan bagian UMUM.

Susunan Dewan Keamanan, mengingat tugasnya, adalah lebih luas dari Dewan Keamanan Nasional dari Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30). Lihat juga ayat 2. Sekiranya tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang hal dimasukkannya Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan seterusnya sebagai penasehat tetap dari Dewan tersebut. Pasal] 3 dan Pasa] 4 Dengan badan-badan koordinasi tersebut dalam pasal-pasal ini, Pemerintah bermaksud melanjutkan sesuatu yang teiah dipraktekkan dalam waktu-waktu yang glampau yang ternyata memenuhi'kebutuhan daerah dalam menghadapi soal ketertiban dan keamanan umum. Lihat selanjutnya Penjelasan Umum. Perlu dicatat, bahwa Kotapraja Jakarta-Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pengertian daerah tingkat propinsi sebagai yang'dimaksud dalam peraturan ini. Kepala Daerah tingkat Propinsi dalam keadaan biasa, memegang kebijaksanaan dalam iapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 149). Dalam hal-hal yang mengenai pengerahan semua alat-alat kekuasaan Negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di daerahnya dan yang mengenai penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu, maka Kepala Daerah dibantu oleh Koordinasi Keamanan Daerah yang susunannya terdiri dari Kepala Daerah sendiri sebagai Ketua dan Komandan Militer, Kepala Polisi serta Kepala Kejaksaan yang tertinggi di daerah itu sebagai Anggota-anggota. Di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka kebijaksanaan dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umun dipegang oleh Penguasa Militer sebagaimana ditetapkan dalam Regeling van den Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad1939No. 582 dan perubahan-perubahannya).Sudah selayaknya, bahwa dalam keadaan'demikianKoordinasi Keamanan Daerah menjadi pembantu dari Penguasa Militer itu. KoordinasiKeamanan Daerah bekerja menurut petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan. Hai ini tidak mengurangi pertanggungan jawab masing-masing Anggotanya kepada Menteri atau penjabat atasan yang bersangkutan. Dalam keadaan biasa, kebijaksanaan dalam Tapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerah tingkat Kabupaten dipegang oleh Kepala Daerah tingkat Kabupaten itu, sebagaimana teTahditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.149). Di daerah Kabupaten dapat diadakan Koordinasi Keamanan Kabupatenyang. membantu Kepala Daerah (Bupati) itu sebagai pemegang kebijaksanaan dalam urusan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sebagaimana Koordinasi Keamanan Daerah membantu Kepala Daerah tingkat Propinsi. Susunan Koordinasi Keamanan Kabupaten terdiri dari Kepala Daerah(Bupati) sebagai Ketua merangkap Anggota, Komandan Militer, Kepala Polisi serta Kepala Kejaksaan yang tertinggi di daerah itu sebagai Anggota-anggota. Koordinasi Keamanan Kabupaten diadakan apabila benar-benar dianggap perlu, berhubung dengan keadaan keamanan di daerah itu dan menurut pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah, yang mengajukan usuI'kepada Dewan Keamanan yang kemudian menetapkannya dengan keputusan Ketuanya. (Sudah barang tentu bahwa di daerah-daerah yang tidak mengenal Kabupaten, sepertinya di Bali, tak mungkin diadakan Koordinasi KeamananKabupaten).

Ayat 1, 2,3 dan 4 tidak membutuhkan penjelasan. Ayat 5, Susunan Sekretariat Umum ditetapkan menurut kebutuhan pertumbuhan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu untuk kepentingan flexibiliteit susunan itu diatur dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Dewan Keamanan.

Sudah jelas.

Sudah jelas.

Untuk membantu pekerjaan Dewan Keamanan dapat dibentuk panitya-panitya tetap dan panitya-panityasementara untuk mengerjakan soal-soal khusus, sepertinya soal-soal dalam lapangan intelligence, lalu lintas di darat, laut dan udara, pembikinan dan pemakaian peralatan pembikinan dan pemakaian minyak tanah dan sumber-sumber bahan-bahan lainnya, penyelidikan secara ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Merupakan ketentuan peralihan. Sejak berlakunya peraturan baru ini, maka Dewan Keamanan Nasional dibubarkan, sedang badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Kabupaten yang telah ada bekerja terus dan kini atas dasar Peraturan Pemerintahini. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi KeamananDaerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten duTu yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah'inir masihberlaku, tetap berlaku sepenuhnya berturut-turut sebagai keputusan-keputusan Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupatenyang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut sepanjang kelak tidak dicabut atau dirubah berdasarkan peraturan itu.

Tidak perlu penjelasan.