:Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1963
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1964
TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PRESENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH DALAM TAHUN 1962 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 21) UNTUK TAHUN 1963
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa penyerahan sebagian hasil pendapatan Negara dalam tahun 1963 kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang PerimbanganKeuangan (Lembaran-Negara tahun No.77), perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
b.
bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah dalam tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 21) hanya berlaku untuk tahun 1962;
c.
bahwa untuk tahun 1963 di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran-negara tahun 1956 No. 77) telah pula dipergunakan sebagai dasar persentasi-persentasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 untuk beberapa penerimaan Negara;
d.
bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tersebut dapat dinyatakan berlaku juga terhadap tahun Anggaran 1963;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2.
Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77 );
3.
Undang-undang No. tahun 1957 Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
4.
Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
5.
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. II/MPRS/1960;
6.
Penetapan Presiden No.2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran-Negara tahun 1961 No.274);
7.
MenetapkanPresiden1 No. 1 tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru (Lembaran-Negara tahun 1962 No.1);
8.
Undang-undang No. 9 tahun 1963 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun dinas 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 91);
9.
Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAHNO.10 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH DALAM TAHUN 1962 (LEMBARAN-NEGARA 1964 NO.21) UNTUK TAHUN 1963
Pasal 1
Peraturan Pemerintah No. 1o tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untukDaerah dalam tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 21) dinyatakan berlaku juga untuk tahun 1963.
Pasal 2
Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggai 1 Januari 1963.
agar
supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintahini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September1964.
Pd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
j. LEIMENA.
Diundangkan di Jakarta
SEKRETARISNEGARA,
MOHD. ICHSAN.
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN1964/100
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
