Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:11
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 April 1997
Tanggal Pengundangan
:29 April 1997
Tanggal Berlaku
:01 April 1996
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1997/ No. 27, TLN NO. 3677, LL SETNEG : 10 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45935/uu-no-11-tahun-1997
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1996

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 2860);
3.
ndang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1996/1997
Pasal 1
1.
Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
2.
Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a.
Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 6.589.348.000.000,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
b.
Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a dan b
Pasal 2
(1)
Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.
Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 153.969.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
Penjelasan: (dalam rupiah) PENERIMAANPERPAJAKAN berkurang dengan 153.969.000.000,00 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan 1.788.138.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.395.220.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.732.000.000,00 Penerimaan bea masuk 643.436.000.000,00 Penerimaan cukai 183.734.000.000,00 Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor berkurang dengan 90.136.000.000,00 Bea meterai bertambah dengan 211.000.000,00 Bea lelang bertambah dengan 8.000.000,00
b.
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp. 4.924.194.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
Penjelasan: PENERIMAANDARISEKTORMINYAKBUMI DAN GAS ALAM bertambah dengan 4.924.194.000.000,00 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan 5.751.994.000.000,00 Penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM) berkurang dengan 827.800.000.000,00
c.
Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp. 1.819.123.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).
Penjelasan: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK bertambah dengan 1.819.123.000.000,00 Penerimaan pendidikan 11.026.000.000,00 Uang pendidikan 4.355.000.000,00 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 5.411.000.000,00 Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan 10.000.000,00 Penerimaan pendidilan lainnya 1.250.000.000,00 Penerimaan pendidikan swadana 765.100.000,00 Penjualan hasil produksi, sitaan 10.575.200.000,00 Penjualan hasil pertanian, 286.800.000,00 Penjualan hasil peternakan 84.800.000,00 Penjualan hasil perikanan 16.200.000,00 Penjualan hasil sitaan 1.355.500.000,00 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan 2.979.800.000,00 Penjualan lainnya bertambah dengan 5.852.100.000,00 Penjualan aset tetap 8.499.000.000,00 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 6.484.500.000,00 Penjualan kendaraan bermotor 162.600.000,00 Penjualan sewa beli 1.500.000.000,00 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan 351.900.000,00 Penerimaan sewa bertambah dengan 2.508.500.000,00 Sewa rumah dinas, rumah negeri 651.300.000,00 Sewa gedung, bangunan, gudang 901.100.000,00 Sewa benda-benda bergerak 456.100.000,00 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan 500.000.000,00 Penerimaan jasa I bertambah dengan 167.949.300.000,00 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 5.872.500.000,00 0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan 502.400.000,00 0543 Penerimaan surat keterangan, Visa, Paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan 6.100.000.000,00 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 73.000.000.000,00 Penerimaan hak dan perijinan 81.469.200.000,00 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 83.100.000,00 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan 5.700.000,00 Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan 558.000.000,00 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan 358.400.000,00 Penerimaan jasa Il bertambah dengan 124.539.700.000,00 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 1.451.700.000,00 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda 53.999.500.000,00 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 825.000.000,00 Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan 7.067.500.000,00 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan 500.000.000,00 Penerimaan uang pewarganegaraan 1.425.000.000,00 Penerimaan jasa lainnya 59.271.000.000,00 Penerimaan rutin dari luar negeri 23.200.000.000,00 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana bertambah dengan 533.617.600.000,00 Penerimaan penjualan swadana 120.100.000,00 Penerimaan sewa swadana 12.600.000,00 Penerimaan jasa swadana 533.484.900.000,00 Penerimaan kejaksaaan dan peradilan bertambah dengan 12.636.000.000,00 Legalisasi tanda tangan bertambah dengan 2.000.000,00 Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan 1.000.000,00 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan 9.754.000.000,00 Ongkos perkara 83.000.000,00 penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 2.794.000.000,00 Penerimaan dari investasi 400.000.000.000,00 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan 21.871.200.000,00 pegawai pusat 3.606.200.000,00 pegawai daerah otonom 1.000.000.000,00 pensiun bertambah dengan 9.000.000.000,00 pembangunan rupiah lainnya 8.248.000.000,00 Pembetulan pembukuan PPN, Pph tahun anggaran berjalan 15.000.000,00 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk tahun anggaran yang lalu 16.242.000.000,00 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan 4.856.800.000,00 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 2.610.000.000,00 pensiun 2.650.000.000,00 rutin lainnya 1.609.600.000,00 pembangunan rupiah lainnya 4.502.600.000,00 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu 13.000.000,00 Penerimaan lain-lain swadana 1.500.000.000,00 Penerimaan lain-lain 484.193.400.000,00 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 458.500.000,00 Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan 4.083.500.000,00 Penerimaan kembali ganti rugi 3.156.400.000,00 Penerimaan anggaran lainnya 476.495.000.000,00
(2)
Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Bantuan program sebesar nihil;
b.
Bantuan proyek berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasal 3
(1)
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.454.259.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
b.
Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 1.048.351.800.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)
Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah dengan Rp 317.118.000.000,00 (tiga ratus belas miliar seratus delapan belas juta rupiah);
b.
Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasal 4
(1)
Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 1.626.000.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 549.904.000.000,00 03 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 2.295.000.000,00 04 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 4.542.144.000.000,00 05 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA bertambah dengan 831.000.000,00 06 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 18.397.000.000,00 07 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan 9.954.000.000,00 08 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 171.421.000.000,00 09 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 1.817.000.000,00 10 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan 232.799.000.000,00 11 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 4.653.000.000,00 12 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 225.000.000,00 13 SEKTOR AGAMA bertambah dengan 30.272.000.000,00 14 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 6.830.000.000,00 15 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.365.000.000,00 16 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan 228.921.000.000,00 17 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan 2.763.000.000,00 18 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 40.572.000.000,00
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARANRUTIN bertambah dengan 5.454.259.000.000,00 SEKTORINDUSTRI 1.626.000.000,00 01.1 Subsektor Industri SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 549.904.000.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 471.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan 549.433.000.000,00 SEKTORTENAGAKERJA 2.295.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI 4.542.144.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan 1.264.000.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 4.331.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 4.547.739.000.000,00 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DANGEOFISIKA 831.000.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 400.000.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Darat 1.231.000.000,00 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI 18.397.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 9.954.000.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata 2.046.000.000,00 08.2 SubsektorPos dan Telekomunikasi 7.908.000.000,00 SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI 171.421.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah SEKTORLINGKUNGANHIDUPDAN TATARUANG 1.817.000.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan 232.799.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan 227.698.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 5.070.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 31.000.000,00 SEKTORKESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 4.653.000.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 1.300.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan 3.353.000.000,00 SEKTORPERUMAHANDANPERMUKIMAN 225.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman SEKTOR AGAMA 30.272.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 10.343.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 19.929.000.000,00 SEKTORILMUPENGETAHUANDAN TEKNOLOGI berkurang dengan 6.830.000.000,00 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan dan dasar 6.908.000.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan dan teknologi 105.000.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 376.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan 559.000.000,00 SEKTOR HUKUM 1.365.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional SEKTORAPARATURNEGARADAN PENGAWASAN 228.921.000.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 226.394.000.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 2.527.000.000,00 SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 2.763.000.000,00 19.1Subsektor Politik SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN bertambah dengan 40.572.000.000,00 20.2 SubsektorABRI
(2)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3)
Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan 61.391.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 49.904.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 233.942.500.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini.
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARANPEMBANGUNANRUPIAH 317.118.000.000,00 SEKTOR INDUSTRI 210.782.500.000,00 01.1 Subsektor Industri SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 146.092.500.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 146.674.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 581.500.000,00 SEKTORPENGAIRAN 61.391.900.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 18.658.900.000,00 03.2 Subsektor Irigasi 42.733.000.000,00 SEKTOR TENAGA KERJA 9.616.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 5.696.700.000,00 05.2 Luar Negeri berkurang dengan 2.809.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 494.522.500.000,00 05.4 Subsektor Keuangan 3.328.600.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 22.166.900.000,00 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DANGEOFISIKA 395.831.500.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 354.475.500.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat 17.063.900.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut 12.417.800.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 10.915.900.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 958.400.000,00 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI 49.904.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan 2.252.500.000,00 07.2 Subsektor Energi berkurang dengan 47.651.500.000,00 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 4.735.900.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata 2.590.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 2.145.900.000,00 SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 290.738.800.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan 6.056.000.000,00 SEKTORLINGKUNGANHIDUPDAN TATA RUANG 16.119.500.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 11.984.700.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 4.134.800.000,00 SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 232.942.500.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan 221.548.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 6.702.600.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan 3.432.300.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga 2.259.600.000,00 SEKTORKEPENDUDUKANDAN KELUARGA SEJAHTERA 13.896.200.000,00 12.1Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTORKESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAK DAN REMAJA 60.605.800.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 4.542.300.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan 52.181.400.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 3.882.100.000,00 SEKTORPERUMAHANDANPERMUKIMAN 117.776.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 116.548.800.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 1.227.200.000,00 SEKTOR AGAMA 8.896.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 1.202.500.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 7.693.500.000,00 SEKTORILMUPENGETAHUANDAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 9.074.200.000,00 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan dan dasar 4.646.200.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan 15.297.000.000,00 16.4 Subsektor Kelautan 3.502.500.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 1.596.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 6.223.100.000,00 SEKTOR HUKUM 18.040.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 750.800.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan Apartur Hukum 2.117.200.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana 15.172.000.000,00 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 36.213.500.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 33.571.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 2.642.100.000,00 SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 7.536.700.000,00 19.1 Subsektor Politik 1.336.400.000,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 298.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 5.901.800.000,00 SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI
(5)
berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan 61.391.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 49.904.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 233.942.500.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00 (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini. (5) berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari: (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan 32.968.900.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan 49.749.100.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 137.305.100.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 2.952.600.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan 22.134.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan 314.673.900.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 147.905.100.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 254.340.300.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 31.670.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 32.248.100.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 100.474.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 5.514.300.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 30.146.100.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 80.214.300.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.331.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 21.898.800.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.435.500.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 17.109.700.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 4.754.500.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 69.644.000.000,00
Penjelasan: Cukup jelas
(6)
Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: (dalam rupiah) PENGELUARANPEMBANGUNANYANGDIBIAYAI DENGANBANTUANPROYEKDANKREDITEKSPOR 1.365.469.800.000,00 SEKTORINDUSTRI 32.968.900.000,00 01.1 Subsektor Industri SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 49.749.100.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 46.312.700.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan 3.436.400.000,00 SEKTORPENGAIRAN berkurang dengan 137.305 100.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 63.966.200.000,00 03.2 Subsektor Irigasi 73.338.900.000,00 SEKTOR TENAGAKERJA 2.952.600.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI 22.134.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 23.000.000,00 05.2 Luar Negeri 1.788.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 3.664.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan 12.970.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 3.689.000.000,00 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DANGEOFISIKA 314.673.900.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 84.010.300.000,00 06.2 SubsektorTransportasi Darat 98.900.300.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan 54.629.300.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 75.258.000.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 1.876.000.000,00 SEKTORPERTAMBANGANDAN ENERGI 147.905.100.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan 6.600.000.000,00 07.2 Subsektor Energi 141.305.100.000,00 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 254.340.300.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI 31.670.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 26.333.500.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan 5.336.500.000,00 SEKTORLINGKUNGANHIDUPDAN TATA RUANG 32.248.100.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 25.350.200.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 6.897.900.000,00 SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 100.474.000.000,00 11.1 SubsektorPendidikan 95.371.800.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 4.992.200.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga 110.000.000,00 SEKTORKEPENDUDUKANDAN KELUARGA SEJAHTERA 5.514.300.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana SEKTORKESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAK DAN REMAJA 30.146.100.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 10.499.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan 18.705.600.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 941.500.000,00 SEKTORPERUMAHANDANPERMUKIMAN 80.214.300.000,00 14.1Subsektor Perumahan dan Permukiman 74.164.600.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 6.049.700.000,00 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.331.500.000,00 15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama SEKTORILMUPENGETAHUANDAN TEKNOLOGI 21.898.800.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 6.108.300.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 3.554.100.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan 1.780.100.000,00 16.4 Subsektor Kelautan 9.093.700.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 954.200.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 408.400.000,00 SEKTOR HUKUM 1.435.500.000,00 17.1Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.386.000.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 49.500.000,00 SEKTOR APARATURNEGARA DAN PENGAWASAN 17.109.700.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara 16.983.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 126.300.000,00 SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 4.754.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN 69.644.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI
Pasal 5
(1)
Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal daro pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34,
(2)
Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Statsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 27
Penjelasan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperlukan beberapa perubahan.
Dalam Tahun Anggaran 1996/1997, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Semantara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih sebesar %p 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34,

Paper Terkait

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK

armanila febri, Gusliana H.B., Davit Ramadhan
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2014
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.287
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya

Konsolidasi segera hadir

Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap pasal, sedang kami siapkan.

Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.