Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1995

1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 didasarkan atas telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam proses pembaharuan kehidupan politik dan pelaksanaan pengembangan tatanan demokrasi Pancasila serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan dengan mengamalkan dan membudayakan Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku pelaksanaan demokrasi Pancasila. Kondisi tersebut memungkinkan dilakukan penyesuaian jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat.
Dalam Negara Republik Indonesia, semua golongan termasuk ABRI, mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ABRI sejak kelahirannya telah memberikan dharma bakti dalam perjuangan bangsa, dan tampil bersama-sama segenap potensi dan kekuatan efektif bangsa dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dan menumbuhkembangkan demokrasi Pancasila, Keberadaan ABRI di lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan adalah menyatu dalam tatanan kehidupan demokrasi Pancasila.
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar HaluanNegara, diamanatkan antara lain sebagai berikut: "a. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara;
b. ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam melaksanakan fungsi sosial politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperanserta secara aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam rangka memperkukuh ketahanan nasional;
c. Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila, budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik".
2.
Materi pokok perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, adalah mengenai perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat.
3.
Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang Nomor 2 Tahun 1985 yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi:
a. Perubahan Pasal 10 ayat (3), bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan 500 (lima ratus) orang, terdiri dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih 425 (empat ratus dua puluh lima) orang dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat 75 (tujuh puluh lima) orang, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, dalam rangka lebih mengembangkan tatanan kehidupan politik yang berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan tetap menjamin terlaksananya fungsi sosial politik ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator.
b. b. Perubahan Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat, diambil dari golongan karya ABRI, yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata. 4.
Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Undang-undang ini akan dinyatakan diubah, diganti, atau dihapus, maka ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam Penjelasannya juga diubah, diganti, atau dihapus. 5.
Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 dan Undang-undang ini, disusun dalam satu Naskah.