Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985

1. Perubahan atas Undang-undang NOMOR 16 TAHUN 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NOMOR 5 TAHUN 1975 didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1983 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, serta memperhatikan pula perkembangan keadaan. Ketentuan-ketentuan dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang mengatur mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :
a. Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 :
b. Ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983:
www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4 yang berbunyi : "Dengan ditetapkannya Ketetapan tentang Referendum ini, maka ketentuan Undang-undang mengenai pengangkatan 1/3 Anggota Majelis, ditinjau kembali."
Selain daripada itu, perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD didasarkan pula pada perkembangan keadaan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila khususnya pembangunan di bidang politik, maka perubahan-perubahan ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah yang diharapkan mampu mendukung berlangsungnya proses pembaharuan politik yang semakin memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya kehidupan Demokrasi Pancasila, serta dalam rangka lebih memantapkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional.
2. Materi pokok perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 menentukan, bahwa susunan keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II terdiri atas wakil Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Wakil golongan karya ABRI yang diangkat, yang berarti bahwa yang diangkat hanya dari golongan karya ABRI, sedangkan pengangkatan dari golongan karya bukan ABRI ditiadakan.
Susunan MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD I hasil Pemilihan Umum, Utusan Organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum, dan Utusan golongan karya ABRI yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR serta Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
b. Jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983.
Sehubungan dengan itu, pada dasarnya diadakan penambahan jumlah Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Anggota MPR yang diangkat yang bukan dari anggota DPR adalah Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan sebanyak 100 (seratus) orang.
Penentuan jumlah Utusan Golongan-golongan sebanyak 100 (seratus) orang adalah mengingat eksistensi dari Golongan-golongan tersebut yang ada dalam masyarakat, dan secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam MPR sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo- nesia Nomor III/MPR/1983.
Yang dimaksud dengan Utusan Golongan-golongan ialah Utusan badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain badan kolektif yang mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan
www.djpp.depkumham.go.id

yang penentuannya dilakukan oleh Presiden.
Jumlah anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus) orang dari golongan karya ABRI merupakan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota DPR. Penentuan jumlah tersebut diberlakukan pula secara sama terhadap jumlah Anggota DPRD I dan DPRD II yang diangkat dari golongan karya ABRI yang juga ditentukan 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat tersebut.
Penentuan jumlah anggota DPRD I sekurang-kurangnya 45 (empat-puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang serta jumlah anggota DPRD II sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang disebabkan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang cukup pesat, sehingga perlu diadakan penyesuaian.
Penentuan jumlah anggota DPRD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) orang adalah mengingat hal-hal sebagai berikut :
3. Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Penggantian ketentuan Pasal 1 dimaksudkan untuk menampung ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 serta Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983, sehingga susunan MPR terdiri atas anggota DPR, ditambah Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD I, Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum, dan Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbangan susunan anggota DPR, serta Utusan Golongan-golongan;
b. Penggantian ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta Pasal 21, dan Pasal 28 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peristilahan yang dipergunakan dalam Undang-undang NOMOR 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang NOMOR 14 TAHUN 1970 tentang Pokok-pokok
www.djpp.depkumham.go.id

Kekuasaan Kehakiman;
Penambahan jumlah anggota DPR dan perhitungan jumlah anggota DPRD I dan DPRD II adalah mengingat pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah dan masyarakat; dengan bertambahnya jumlah anggota DPRD I dan DPRD II maka jumlah anggota DPRD I dan DPRD II dari golongan karya ABRI juga bertambah;
Dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat mengubah sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
i. Penggantian ketentuan Pasal 38 ayat (1) dimaksudkan untuk menambahkan jabatan-jabatan yang sudah pasti tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan DPR;
www.djpp.depkumham.go.id
j. Penggantian ketentuan Pasal 40 dimaksudkan untuk menyesuaikan istilah sebutan jabatan dengan ketentuan dalam Undang-undang NOMOR 5 TAHUN 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
k. Penggantian ketentuan Pasal 43 dimaksudkan untuk :
1) mengatur pelaksanaan hak mengganti Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
2) menampung apabila salah seorang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, yang mengingat ketentuan Pasal 38 ayal (2) tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang menggantikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, dipilih oleh DPRD I sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dan pemilihan itu dilaksanakan dalam rangka penggantian antar waktu, sehingga jumlah anggota tambahan MPR Utusan Daerah yang bersangkutan adalah tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tanpa memberhentikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang digantikannya sebagai Utusan Daerah. Kedudukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang terpilih sebagai anggota Pimpinan MPR, sekalipun berhenti sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, kedudukannya sebagai Utusan Daerah tidak menjadi berakhir dan tetap menjabat sebagai anggota Pimpinan MPR.
4. Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Undang-undang ini yang dinyatakan diubah, diganti, atau dihapus, maka ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam Penjelasannya juga diubah, diganti, atau dihapus.
5. Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan Undang- undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, maka pasal-pasal dalam Undang-undang NOMOR 16 TAHUN 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang NOMOR 5 TAHUN 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini, disusun dalam satu Naskah.