Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1960

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pokok-Pokok Kesehatan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:1960
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Oktober 1960
Tanggal Pengundangan
:15 Oktober 1960
Tanggal Berlaku
:15 Oktober 1960
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51321/uu-no-9-tahun-1960
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
Upaya Kesehatan SDM Kesehatan
Sub Subsektor
:
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan Preventif & Kuratif Tenaga Medis & Keperawatan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

Yandriza, Yandriza, Tenofrimer, Tenofrimer, Elvandari, Siska
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN

Mulyawan, Fitra, yulinda, Kiki
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 1 2020
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

Yandriza Yandriza, Tenofrimer Tenofrimer, Siska Elvandari
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 4 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.297
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN

Fitra Mulyawan, Kiki yulinda
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 1 2020
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130
Detail Sumber

Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh

Muhammad Zen Abdullah, Fatriansyah Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.318
Detail Sumber

IMPLEMENTASI MEDIKOLEGAL TRANSPLANTASI ORGAN DARI DONOR JENAZAH UNTUK PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

M. Faizal Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2 2012
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v9i2.308
Detail Sumber

PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGEDARAN KOSMETIKA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DALAM PRAKTIK KEFARMASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Andi Nugraha, Dian Adriawan Dg Tawang
Jurnal Hukum Adigama Vol. 2 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v2i1.5241
Detail Sumber

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Anggi Nadya Nasution, Muazzul Muazzul, Wessy Trisna
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/juncto.v2i2.318
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Faisal Fahmi Siagian, Jamilah Jamilah
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/juncto.v2i1.238
Detail Sumber

ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS MALPRAKTIK MEDIS PADA BALITA DI BIMA

Elita, Carlene Amalia, Salsabilla, Islama A’la Syifa, Ramadhani, Novalina Rizka Brillian, Ismawati, Rusida, Ramadhani, Zulfa Rozin
Dinamika Hukum Vol. 27 No. 1 2026
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35315/dh.v27i1.10465
Detail Sumber

ANALISIS KEWAJIBAN KEPESERTAAN SISTEM BPJS KESEHATAN

Shella Virgina Umma Al Asyari, Budiarsih Budiarsih
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v2i1.144
Detail Sumber

FAKTOR KOMUNIKASI YANG MEMPENGARUHI ADOPSI PROGRAM IMUNISASI DI KOTA SERANG

Noerma Kurnia Fajarwati, April Laksana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 1 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.53363/bureau.v1i2.27
Detail Sumber

Berita Terkait

Cetak 8 Juta Butir Sehari, Pabrik Tramadol Ilegal di Kopo Bandung Dibongkar Polisi
29 Okt 2026

Cetak 8 Juta Butir Sehari, Pabrik Tramadol Ilegal di Kopo Bandung Dibongkar Polisi

Polisi membongkar pabrik obat keras ilegal jenis tramadol dan hexymer di Pergudangan Bizpark, Kopo, Kota Bandung, yang mesinnya mampu mencetak hingga 8 juta butir per hari. Lima orang sudah ditangkap, sedangkan terduga pemiliknya yang berinisial IS masih diburu.

Baca selengkapnya
Kepala BPOM Sebut Semua Obat dan Vaksin Wajib Cantumkan Harga Tertinggi di Label
29 Okt 2026

Kepala BPOM Sebut Semua Obat dan Vaksin Wajib Cantumkan Harga Tertinggi di Label

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa setiap obat dan vaksin yang dijual wajib mencantumkan harga eceran tertinggi (HET) pada label, tanpa menyebut nomor peraturan atau tanggal mulai berlaku. Permenkes 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan, yang diundangkan pada 4 Mei 2026, mewajibkan batasan tertinggi harga jual obat dicantumkan pada penandaan (Pasal 110 ayat (2)) dan memberi waktu penyesuaian paling lama satu tahun (Pasal 122).

Baca selengkapnya
Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
07 Okt 2026

Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab

Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.

Baca selengkapnya
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
07 Okt 2026

BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang

BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca selengkapnya
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.