1. Bagian VIIIB dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas1953, yang. antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor119) perlu diubah dan ditambah.
2. Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
3. BAB I (Pengeluaran).8B.1.Jawatan dan pengeluaran Umum, di-tambah dengan....................Rp 1.519.300,-8B.2.Dinas Kapal-kapal Negara, ditam-bah dengan.......................Rp.32.568.400,-8B.2A(baru) Dinas Radio..............Rp. 714.800,-8B.3.Dinas Hidrografi, ditambah denganRp. 646.200,-8B.4.Kesyahbandaran dan Kepanduan, di-tambah dengan...................Rp. 1.437.600,-8B.5.Perambuan dan Penerangan Pantai,dikurangkan dengan ..............Rp. 8.174.900,-8B.6.Dewan Pelayaran, dikurangkandengan ..........................Rp. 41.100,-8B.7.Pengajaran Ilmu Pelayaran, ditam-bah dengan .....................Rp.14.397.600,-8B.8.Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel,dikurangkan dengan...............Rp. 4.520.400 8B.9.Pengeluaran tidak tersangka ditam-bah dengan ......................Rp. 4.124.300,-
Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1954
TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat
:
1.
pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
pasal 1 bagian vilib (kementerian perhubungan jawatan pelayaran) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut
:
BAGIANVIIIB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (JAWATAN PELAYARAN)
BAB I
PENERIMAAN LAIN-LAIN
Pasal 1
Bagian VIlIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut: BAGIANVIIIB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (JAWATAN PELAYARAN) BAB I (Pengeluaran) 8B.1 Jawatan dan pengeluaran 8B.2 Dinas Kapal-kapal Negara... 50 895 000 8B.3 Dinas Hidrografi. 5202 500 8B.4 Kesyahbandaran dan Kepanduan.. 8B.5 Perambuan dan Penerangan Pantai 8B.6 Dewan Pelayaran. 8B.7 Pengajaran ilmu pelayaran 8B.8.... 8B.8 Gudang-gudang dan bengkel-bengkel. 8B.9 Pengeluaran tidak tersangka Jumlah.... 123 672200113842000 1952: Seratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah. 1953: Seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah BAB II (Penerimaan) 8B.1 JAWATAN DANPENERIMAANUMUM. 8B.1.1 Jawatan. 8B.1.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8B.1.2 Penerimaan umum. 8B.1.2.11 Pembayaran biaya perawatan oleh yang bersangkutan begitu pula sumbangan untuk tanggungan pengobatan dan pemberian obat-obatan dengan percuma. Uang ujian. Penghasilan dari sewa rumah. Pengembalian persekot-persekot gaji dan pendapatan lain- lain. Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai atau yang dapat dipakai tetapi kelebihan. Penerimaan karena penjualan barang-barang di toko kapal. Pendapatan dari truck-truck. Uang kepanduan. Uang perambuan. Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor Pembangunan Kapal untuk pihak ketiga. Pendapatan yang timbul dari menyewakan atau penjualan perkakas atau alat-alat untuk memajukan pembangunan kapal. Pendapatan akibat dari menyewakan kapal-kapal berhubung dengan memajukan pelayaran. Penerimaan berhubung dengan penerbitan"Suluh Nautika". Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8B.2 DINASKAPAL-KAPALNEGARA. 8B.2.1 Dinas Kapal-kapal Negara. 8B.2.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai Penggantian oleh Jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Dinas Kapal-kapal Negara. Penggantian oleh orang-orang partikelir atau badan-badan partiketir untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain dari Penerimaan karena pekerjaan yang dilakukan guna pihak ketiga. 8B.3 DINAS HIDROGRAFI. 8B.3.1 Dinas Hidrografi 8B.3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai Penerimaan karena mengeluarkan daftar-daftar arus dan air pasang/air surut, berita-berita kepada pelaut-pelaut atau pengumuman lain-lain. Pendapatan penjualan peta-peta Indonesia di Negeri Belanda. Penerimaan karena memperbaiki dan mencocokkan alat-alat nautis. 8B.4.... 一 8B.4 KESYAHBANDARAN DANKEPANDUAN. 8B.4.1 Kesyahbandaran dan Kepanduan. 8B.4.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. Penggantian karena pekerjaan syahbandar atau pegawai- pegawai yang bertindak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari-hari raya. Penerimaan karena pemberian surat-surat kapal. Penggantian karena pengukuran kapal. Penerimaan pemberian surat-surat keterangan kapal. Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang- penumpang di kapal haji. Penggantian karena pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain. Penggantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin clayton. Penerimaan karena pekerjaan-pekerjaan tambahan pemberian berita-berita mengenai pelayaran, upah- upah penjagaan minyak. 8B.5 PERAMBUAN DANPENERANGAN PANTAI. 8B.5.1 Perambuan dan penerangan pantai. 8B.5.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai Penggantian oleh jawatan-jawatan Negeri untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain. 8B.7PENGAJARAN ILMU PELAYARAN. 8B.7.1 Pengajaran ilmu pelayaran. 8B.7.1.1 Penerimaan dalam perongkosan asrama dan perongkosan karena pengajaran dan uang kursus. 8B.8.... / 一 8B.8 GUDANG-GUDANG DAN BENGKEL-BENGKEL. 8B.8.1 Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel. 8B.8.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. Penggantian-penggantian karena pekerjaan yang telah dilakukan untuk jawatan-jawatan Negeri dilakukan untuk orang-orang partikelir. Penggantian karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga. Pemindahan dari Pusat pembelian alat-alat (m.a.8B.8.1.19) ke berbagai-bagai mata anggaran dari Dinas Jawatan serta penerimaan-penerimaan karena penjualan dari barang-barang yang tidak terpakai dan kelebihan dari seluruh eksploitasi Pusat pembelian. 8B.9 PENERIMAANLAIN-LAIN. 8B.9.1 Penerimaan lain-lain. 8B.9.1.1 Penerimaan lain-lain
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar...
[HALAMAN 6]
PRESIDEN
REPUBLIKINDONESIA
-
6
一
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO
MENTERIPERHUBUNGAN,
A.K.GANI
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERIKEHAKIMAN,
DJODYGONDOKUSUMO
LEMBARANNEGARANOMOR 119TAHUN1954
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
Polisi Selidiki Kebakaran KMP Batumandi di Perairan Merak
Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi terbakar saat hendak masuk Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026), lalu terbalik dan tenggelam keesokan malamnya. Seluruh 420 penumpang dan 40 awak kapal selamat, dan polisi kini menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dalam kebakaran itu.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk menutup kekosongan hukum yang sudah berlangsung sejak 2015. RUU ini juga akan memuat bab baru tentang angkutan berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban aplikator, tarif, serta kuota.
Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar
Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamudji, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Perkara ini bermula dari ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) menggunakan dokumen uji kadar yang direkayasa, dengan kerugian negara sekitar Rp401,65 miliar menurut perhitungan BPKP.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
