Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013

Abstrak Peraturan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelasanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 1985; UU No.21 Tahun 1997; Perda Kaltim Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kaltim No.8 Tahun 2011; Perda Kaltim No.11 Tahun 2012. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan menurut: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Tentang
:Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Daerah
Bentuk Singkat
:Perda
Nomor
:6
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Samarinda
Tanggal Penetapan
:25 September 2013
Tanggal Pengundangan
:25 September 2013
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Sumber
:Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2013 Nomor 6
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/21340/perda-prov-kalimantan-timur-no-6-tahun-2013
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Keuangan Daerah
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pertanggungjawaban APBD
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INDONESIA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang
:
a.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi;
14.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
17.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
18.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
19.
Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
29.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
30.
Peraturan Pemerintah Nomor 903 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
35.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
36.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4.
Tahun Anggaran adalah masa berlaku APBD selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:
a.
Pendapatan Daerah;
b.
Belanja Daerah; dan
c.
Pembiayaan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PENDAPATAN DAERAH
Pasal 3
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp. 11.904.245.269.325,35 (sebelas triliun sembilan ratus empat milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
(1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:
a.
Pendapatan Asli Daerah;
b.
Dana Perimbangan;
c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
(2)
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 564.480.080.150,98 (lima ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 10.502.616.104.791,60 (sepuluh triliun lima ratus dua milyar enam ratus enam belas juta seratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen).
(4)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp. 837.149.084.382,77 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
a.
Pajak Daerah;
b.
Retribusi Daerah;
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
BELANJA DAERAH
Pasal 6
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp. 11.904.245.269.325,35 (sebelas triliun sembilan ratus empat milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Belanja Daerah digunakan untuk Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang.
(1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
a.
Urusan Wajib;
b.
Urusan Pilihan; dan
c.
Urusan Penunjang.
(2)
Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
Pendidikan;
b.
Kesehatan;
c.
Lingkungan Hidup;
d.
Pekerjaan Umum;
e.
Penataan Ruang;
f.
Perencanaan Pembangunan;
g.
Perumahan;
h.
Kepemudaan dan Olahraga;
i.
Penanaman Modal;
j.
Kebudayaan;
k.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
l.
Perhubungan;
m.
Komunikasi dan Informatika;
n.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
o.
Perdagangan dan Perindustrian;
p.
Energi dan Sumber Daya Mineral;
q.
Pertanian;
r.
Kehutanan dan Perkebunan;
s.
Kelautan dan Perikanan;
t.
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
u.
Pertanahan;
v.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
w.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Aparatur Pengawasan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pelayanan Umum;
x.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
y.
Sosial; dan
z.
Budaya dan Pariwisata.
(3)
Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor unggulan yang menjadi potensi dan kekhasan daerah.
(4)
Urusan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi urusan yang mendukung pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Pasal 8
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp. 2.837.223.895.208,36 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
(1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
a.
Penerimaan Pembiayaan; dan
b.
Pengeluaran Pembiayaan.
(2)
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 3.198.903.975.359,34 (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh empat sen).
(3)
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 361.680.080.150,98 (tiga ratus enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Desember 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd.
AWANG FAROUK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd.
IR. H. SYARIFUDDIN YUSUF, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 6
Penjelasan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. APBD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp. 11.904.245.269.325,35 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah dialokasikan untuk Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang guna mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya

Konsolidasi segera hadir

Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap pasal, sedang kami siapkan.

Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.