Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 1964
TENTANG PENGAWASAN ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
perlu menempatkan perwakilan (Cabang-cabang, Wakil-wakil dan lain-lain sebagainya) Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di luar negeri dan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang menjalankan aktivitas perdagangan di luar negeri, di bawah pengawasan instansi-instansi/pejabat-pejabat yang ada di luar negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Urusan Bank Sentral);
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.
Peraturan Pemerintah No. 3, 68, 71 sampai dengan 78, 87, 90, 95 sampai dengan 97, 101, 102, 106 sampai dengan 108, 123, 141 sampai dengan 175, 198 dan 199 tahun 1961;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963;
4.
Izin Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri No. Sekr/ 127/14/4,
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA DI LUAR NEGERI
Pasal 1
(1)
Oleh Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri ditunjuk sebagai pengawas terhadap Perwakilan-perwakilan (Cabang-cabang Sub Cabang-cabang, Wakil-wakil dan lain-lain sebagainya) Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di luar negeri (selanjutnya disebut Perwakilan-perwakilan P.D.N) dan terhadap Perwakilan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya (selanjutnya disebut Perwakilan P.N) yang menjalankan aktivitas perdagangan di luar negeri Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)
Oleh Menteri Urusan Bank Sentral ditunjuk untuk maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini penjabat-penjabat yang ditempatkan/diberi tugas di luar negeri.
(3)
Direktorat Akuntan Negara dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diikut sertakan dalam pengawasan dan dalam koordinasi pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 2
(1)
Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pejabat-pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berhak meminta segala keterangan tanpa pengecualian dari Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. yang berkedudukan diwilayah mereka dan memeriksa buku-buku mereka dan semua surat serta tanda bukti yang bersangkutan apabila pejabat-pejabat tersebut menganggap perlu.
(2)
Pimpinan Perwakilan P.D.N. dan Pimpinan Perwakilan P.N. wajib memberikan segala keterangan dan bantuan yang diminta oleh pejabat-pejabat tersebut di atas dalam melakukan tugasnya sebagai termaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 3
Segala keterangan yang diberikan oleh Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. bersifat rahasia.
Pasal 4
Laporan-laporan berkala bulanan dari Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. yang bersifat routine maupun khusus disampaikan kepada pejabat-pejabat termaksud dalam pasal 1 dan dapat diminta oleh dan disampaikan kepada pegawai-pegawai lain dari yang terseut di atas.
Pasal 5
Kepala Perwakilan Republik Indonesia melakukan pengawasan atas Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. hingga kebijaksanaan politik ekonomi yang digariskan oleh Departemen yang bersangkutan dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perwakilan P.D.N dan Perwakilan P.N.
Pasal 6
(1)
Instruksi-instruksi kepada pimpinan Perwakilan P.D.N. dan Perwakilan P.N. di luar permintaan keterangan dan pemeriksaan tersebut di atas harus disalurkan melalui Menteri Perdagangan, kecuali dalam keadaan darurat dalam mana semua warga-negara dan organisasi Indonesia di luar negeri ditempatkan dibawah instruksi pimpinan Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(2)
Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral diberitahu tentang instruksi-instruksi termaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 7
Segala ketentuan tersebut di atas harus dilaksanakan dalam suasana dan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk kepentingan Negara.
Pasal 8
Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh Perwakilan P.D.N dan Perwakilan P.N dalam melaksanakan tugas mereka.
Pasal 9
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau yang memerlukan peraturan lebih lanjut diatur oleh Menteri yang bersangkutan atau oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan bersama-sama.
Pasal 10
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Ttd.
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1964.
WAKIL
SEKRETARIS NEGARA
Ttd.
SANTOSO S.H.
BRIG. JEND. T.N.I.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 58
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
