Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:1
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Januari 2013
Tanggal Pengundangan
:02 Januari 2013
Tanggal Berlaku
:31 Januari 2013
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 1, TLN No. 5386, LL SETNEG : 5 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5332/pp-no-1-tahun-2013
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional
Sub Subsektor
:
MOU & Perjanjian Bilateral
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022

Ernawati Huroiroh, Roychan, Wahidur
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.363
Detail Sumber

Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Dan Akibat Hukumnya

Frans Meyer Simatupang
Recital Review Vol. 4 No. 1 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v4i1.9213
Detail Sumber

URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UUD NRI 1945

Sibarani, Mery R.L, Hutahean, Armunanto
Honeste Vivere Vol. 34 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v34i1.308
Detail Sumber

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG

Rio Rachmat Effendi
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/erahukum.v18i2.9826
Detail Sumber

DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INDEPENDENSINYA

Rahmadani, Fallahiyan, Muh. Alfian, Sukmana, Iskandar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.61876/alj.v4i2.120
Detail Sumber

PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA

Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 10 2013
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.194
Detail Sumber

Berita Terkait

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven — bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berstatus buronan Interpol Red Notice — dari Kerajaan Maroko melalui mekanisme ekstradisi, dan kini ia telah ditahan Bareskrim untuk perkara dugaan kejahatan pasar modal serta pencucian uang dengan kerugian investor sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.