Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:1
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:11 Januari 2014
Tanggal Pengundangan
:11 Januari 2014
Tanggal Berlaku
:11 Januari 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 1, TLN No. 5489, LL SETNEG : 6 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5438/pp-no-1-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Rehabilitasi Sosial
Sub Subsektor
:
Pelayanan Panti & Disabilitas
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Suradiyanto Suradiyanto
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.456
Detail Sumber

Politik Hukum Calon Tunggal Studi Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dedik Yoga Hirmawan
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2793
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018

EDY PRATAMA, RENDRA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018

EDY PRATAMA, RENDRA, WIDODO, HANANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186
Detail Sumber

Efektivitas dan Kendala Terhadap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Bym, Ernita Ramadhani, Miftahul Jannah, Siti Hudzaifah, Yafid, Bunyamin
Muhammadiyah Law Review Vol. 9 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4003
Detail Sumber

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hanina Haddad, Helitha Novianty, Huala Adolf
Mimbar Hukum Vol. 34 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v34i2.2686
Detail Sumber

Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional

Mohammad Syaiful Aris
Media Iuris Vol. 5 No. 3 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v5i3.34154
Detail Sumber

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU : (Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm)

Murya, Adnan, Carto
Jurnal Yustitia Vol. 8 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v8i2.163
Detail Sumber

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku

Pattiruhu, Christian, Singkery, Michael Rolando
Jurnal Saniri Vol. 5 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/saniri.v5i1.2514
Detail Sumber

Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Yardi, Novry, Rosadi, Otong, Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/8dhk8m28
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Wiliandri, Widia, Rosadi, Otong
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/jselr.v2i1.291
Detail Sumber

HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA

-, Hofifah -, Hikam, Barden Alfinurin Aufa
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 14 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2059
Detail Sumber

Berita Terkait

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
03 Sep 2026

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?

Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.

Baca selengkapnya
Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan
02 Jul 2026

Restitusi Rp30 Juta Dieksekusi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya, Bukti Hak Korban Bisa Dipaksakan

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas
02 Jul 2026

Kekerasan Seksual Anak Kerap Bermula dari Media Sosial, Kewajiban Perlindungan Anak di Ruang Digital Dipertegas

Data terbaru dari daerah menunjukkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial, memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya yakni, PP TUNAS (PP No. 17/2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi No. 9/2026) kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan, dengan sanksi dan risiko reputasi bagi yang lalai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.