Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:1
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:11 Januari 2017
Tanggal Pengundangan
:11 Januari 2017
Tanggal Berlaku
:11 Januari 2017
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2017 No. 4, TLN No. 6012, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51377/pp-no-1-tahun-2017
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perlindungan Konsumen
Sub Subsektor
:
Hak Konsumen & Klaim
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Hukum Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) dalam WTO dan Implikasi terhadap Indonesia

Medina, Dayu
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 4 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/6b7e3668
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG

Rosadi, Otong, Jailani, Abdul Kadir
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.305
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG

Otong Rosadi, Abdul Kadir Jailani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 1 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.305
Detail Sumber

URGENSI DIVESTASI SEBAGAI UPAYA DALAM OPTIMALISASI ASET NEGARA

Isrofani, Rona
Spektrum Hukum Vol. 19 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v19i2.2831
Detail Sumber

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hanina Haddad, Helitha Novianty, Huala Adolf
Mimbar Hukum Vol. 34 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/mh.v34i2.2686
Detail Sumber

Keseimbangan Tanggung Jawab Hukum antara Multinational Corporation dan Negara Tuan Rumah dalam Foreign Direct Investment di Indonesia

Ilela, Prissly Lionny
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17866845
Detail Sumber

HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA

-, Hofifah -, Hikam, Barden Alfinurin Aufa
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 14 No. 1 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2059
Detail Sumber

PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Suparji Suparji, Rafqi Mizi
Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Vol. 4 No. 2 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36722/jmih.v4i2.761
Detail Sumber

PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG “AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN” DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Kusworini Kusworini
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 15 No. 1 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v15i1.637
Detail Sumber

DAMPAK PERALIHAN KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN INDRAMAYU

Rasji Rasji
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/erahukum.v18i1.13740
Detail Sumber

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung

Kadir Jailani, Abdul, Rosadi, Otong
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.60034/5zv3ee29
Detail Sumber

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR

Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Valentino Demitry Soplantina
Bacarita Law Journal Vol. 1 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2790
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.