Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1994
TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, perlu dijaga kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata;
b.
bahwa pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam tersebut untuk kegiatan pariwisata dapat diselenggarakan melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam;
c.
bahwa agar penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak lingkungan kawasan dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu mengatur pengusahaan pariwisata alam tersebut dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
5.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.
Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.
2.
Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
3.
Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
4.
Zona pemanfaatan taman nasional adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
5.
Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam rangka pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang disusun oleh Menteri.
6.
Rencana karya pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam di kawasan yang bersangkutan, yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan.
Penjelasan: Rencana karya pengusahaan pariwisata alam didasarkan pada rencana pengelolaan kawasan yang bersangkutan dimaksudkan agar tujuan dan kegiatan pengusahaan selaras dengan tujuan dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka pengelolaan kawasan yang bersangkutan. angka 7 Cukup jelas
7.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
Penjelasan Pasal:
angka 1 Pengusahaan pariwisata alam di dalam ketentuan ini meliputi kegiatan membangun sarana pariwisata serta mengusahakannya di sebagian zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang telah ditetapkan untuk maksud tersebut. angka2 Cukup jelas angka 3 Cukup jelas angka 4 Cukup jelas angka 5 Rencana pengelolaan antara lain memuat mengenai tujuan pengelolaan, potensi kawasan, rencana kegiatan yang meliputi penataan termasuk zonasi, pembinaan, perlindungan, pengamanan, dan pemanfaatan kawasan pelestarian alam yang bersangkutan. Penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Pasal 2
(1)
Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB II
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
Pasal 3
(1)
Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada :
a.
zona pemanfaatan taman nasional;
Penjelasan: Pengusahaan pariwisata alam tidak dapat diselenggarakan pada seluruh zona pemanfaatan taman nasional, tetapi hanya pada sebagian dari zona pemanfaatan tersebut.
b.
taman hutan raya;
Penjelasan: Dalam taman hutan raya ditetapkan blok pemanfaatan sebagai pusat kunjungan wisata alam.
c.
taman wisata alam.
Penjelasan: Dalam taman wisata alam ditetapkan blok pemanfaatan sebagai pusat kunjungan wisata alam.
(2)
Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan mengusahakan sarana pariwisata alam adalah : a. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan; mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka membangun sarana dan prasarana kepariwisataan tersebut, pemegang izin terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha:
a.
akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja;
Penjelasan: Termasuk dalam pengertian akomodasi adalah fasilitas yang melengkapinya, seperti: ruang pertemuan, ruang makan dan minum.
b.
makanan dan minuman;
Penjelasan: Termasuk dalam pengertian usaha makanan dan minuman adalah usaha rumah makan untuk keperluan pengunjung/wisatawan.
c.
sarana wisata tirta;
Penjelasan: Termasuk dalam pengertian wisata tirta adalah selancar air, selancar angin, memancing, berlayar, menyelam, berenang, pemandian.
d.
angkutan wisata;
Penjelasan: Termasuk dalam pengertian angkutan wisata adalah angkutan darat, angkutan air, dan angkutan laut/pantai.
e.
cinderamata;
Penjelasan: Cinderamata yang disediakan merupakan cinderamata khas setempat dengan mengutamakan hasil pengrajin masyarakat sekitar.
f.
sarana wisata budaya.
Penjelasan: Dalam wisata budaya mengutamakan seni budaya tradisional masyarakat setempat dan dilarang seni budaya asing maupun seni budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
Pasal 4
Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
a.
luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% (sepuluh perseratus) dari luas zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan;
Penjelasan: Pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata alam merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan itu sendiri, karena itu adanya pembatasan maksimum 10%(sepuluh perseratus) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan alam yang berlebihan sehingga merusak sifat dan kesan alami kawasan yang bersangkutan.
b.
bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat;
Penjelasan: Bangunan dengan gaya arsitektur budaya setempat dimaksudkan untuk lebih menampakkan keserasian dengan alam dan budaya setempat.
c.
tidak mengubah bentang alam yang ada.
Penjelasan: Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan adalah membangun lapangan golf di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sedangkan pembuatan terasering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.
Pasal 5
(1)
Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan.
Penjelasan: Yang dimaksud perusahaan swasta adalah perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)
Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan setelah mendapatkan izin pengusahaan.
Penjelasan: Cukup jelas
(3)
Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 6
(1)
Pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis usahanya.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Pengusahaan pariwisata alam yang jangka waktunya telah berakhir, dapat diperpanjang.
Penjelasan: Cukup jelas
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 7
Pengusaha pariwisata alam tidak dapat :
a.
mengagunkan kawasan yang diusahakan;
b.
memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Menteri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 8
Pengusahaan pariwisata alam tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Pengusaha pariwisata alam berhak untuk :
a.
mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya;
b.
menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Pasal 10
Pengusaha pariwisata alam wajib :
a.
membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Menteri;
Penjelasan: Untuk usaha dengan modal skala kecil oleh koperasi dan perorangan tidak dibebani kewajiban membuat rencana karya pengusahaan.
b.
melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan;
Penjelasan: Cukup jelas
c.
membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan mengusahakannya sesuai dengan rencana karya pengusahaan yang telah disahkan;
Penjelasan: Cukup jelas
d.
mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
Penjelasan: Cukup jelas
e.
mengikutsertakan masyarakat disekitar kawasan pelestarian alam dalam kegiatan usahanya;
Penjelasan: Cukup jelas
f.
membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 11
(1)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk :
Penjelasan: a. Yang dimaksud dengan rehabilitasi kerusakan adalah rehabilitasi yang dilakukan untuk menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam terutama di lokasi izin pengusahaannya; b. ] Pengertian menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung termasuk menjamin keselamatan pengunjung dengan menyediakan petugas khusus; c. Pada... c. Pada dasarnya kegiatan untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, pemegang izin wajib membantu pemerintah menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin pengusahaan yang diberikan.
a.
merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
b.
menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
c.
turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 12
(1)
Pengusaha pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha.
Penjelasan: Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dikenakan sekali untuk selama jangka waktu izin berlaku dan dibayar sebelum izin diterbitkan. Iuran hasil usaha dikenakan setiap tahun selama jangka waktu izin berlaku.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan dan iuran serta tata cara pemungutannya diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 13
(1)
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan agar pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Pelaksanaan pembinaan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, dan teguran.
Penjelasan: Cukup jelas
(3)
Pelaksanaan pengawasan pengusahaan pariwisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan/atau melalui penelitian terhadap laporan kegiatan yang dilakukan pengusaha pariwisata alam.
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB V
BERAKHIRNYA IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
Pasal 14
(1)
Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir karena :
Penjelasan: Cukup jelas
a.
jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
c.
dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha pariwisata alam;
d.
diserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kepada Pemerintah, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
(2)
Berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pengusaha untuk :
Penjelasan: Cukup jelas
a.
melunasi iuran hasil usaha dan kewajiban pungutan negara lainnya;
b.
melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 15
(1)
Pada saat berakhirnya pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka sarana dan prasarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang berada di dalam kawasan pelestarian alam, menjadi milik Negara.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan kepemilikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB VI
SANKSI
Pasal 16
(1)
Izin pengusahaan pariwisata alam dicabut apabila pengusaha :
a.
tidak membayar iuran hasil usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas
b.
tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam waktu dua belas bulan sejak izin diberikan dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas
c.
tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas
d.
meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas
e.
melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau;
Penjelasan: Pelanggaran ketentuan pidana yang dimaksud, didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
f.
memindahtangankan izin pengusahaan pariwisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum dan/atau;
Penjelasan: Cukup jelas
h.
tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut-turut oleh Menteri.
Penjelasan: Tenggang waktu antara peringatan tertulis yang satu dan berikutnya adalah satu bulan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 17
(1)
Pengusaha pariwisata alam yang tidak merehabilitasi kerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan kawasan pelestarian alam dikenakan ganti rugi sesuai dengan berat dan intensitas kerusakan yang ditimbulkan.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka semua izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1994
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 25
Penjelasan Umum
Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.
Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai obyek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam. Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, yang memiliki gejala keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikut sertakan dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam. Pengusahaan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagai obyek dan daya tarik wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Disamping itu juga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.
Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan :
a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
c. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
e. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri.
f. keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pengusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah Terbitkan Aturan Jual Karbon dari Sawah, Peternakan, dan Perkebunan
Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026 yang mengatur cara pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani menjual karbon dari sawah, peternakan, dan perkebunan, dengan rekomendasi menteri dan kerja sama dengan paling sedikit tiga kelembagaan petani. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 12 Oktober 2026, atau sekitar 12 Januari 2027.
Darurat Cesium-137 di Cikande Berakhir, Proses Hukum PT PMT Masih Berjalan
Pemerintah menyatakan fase darurat kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai. Namun, perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran, PT Peter Metal Technology, masih menghadapi sidang pidana dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Serang.
Karhutla Picu Asap Lintas Batas, Singapura Siapkan Notis untuk Tujuh Perusahaan di Indonesia
Singapura mengumumkan akan menerbitkan notis tindakan pencegahan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang lahannya diduga menjadi sumber kabut asap, sementara Malaysia mendorong penguatan mekanisme ASEAN.
Lima hingga Enam Perusahaan Lagi Terancam Kehilangan Izin karena Kebakaran Hutan
Kementerian Kehutanan menyiapkan sanksi pembekuan atau pencabutan izin bagi lima hingga enam perusahaan lagi yang diduga lalai mencegah kebakaran di areal konsesinya. Sebelumnya, sanksi administratif sudah dijatuhkan kepada 26 pemegang izin, lima di antaranya kehilangan izin secara permanen.
Juicy Luicy Kembalikan Seluruh Honor ke Promotor XYZ Liveground setelah Batal Tampil di Batam
Juicy Luicy mengembalikan seluruh honor kepada promotor XYZ Liveground setelah batal tampil di festival musik di Batam pada 5 September 2026. Promotor menyebut kedua pihak sepakat bahwa pembatalan itu terjadi karena miskomunikasi soal biaya kelebihan bagasi, dan persoalan tersebut diselesaikan melalui kesepakatan bersama tanpa jalur pengadilan.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
