Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1958
TENTANG PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
ahwa berhubung dengan perjuangan pembebasan Irian Barat, maka dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya, tentang pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda pada khususnya, telah banyak dikeluarkan ketentuan-ketentuan, terutama oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam "Regeling
b.
O.B. (Stbl. 1939 No.582).
c.
ahwa dengan berlakunya Undang-undang No.74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) yang mengganti "Regeling S.O.B." (Stbl. 1939 No.582), menurut pasal 60 Undang-undang tersebut ketentuan-ketentuan yang terutama dikeluarkan oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat tersebut di atas akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai tanggal 17 April 1958;
d.
ahwa agar kelanjutan dari pada kebijaksanaan yang telah ditempuh akan tetap terjamin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah demi kepentingan kewaspadaan nasional, keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan perang ini, maka perlu segera ketentuan-ketentuan Penguasa Militer. kepala Staf Angkatan Darat dalam lapangan pengambilan alih tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-undang No.74 tahun 1957;
e.
ahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka perlu dikeluarkan suatu ketentuan pokok yang menempatkan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan penertiban dalam bidang perundang-undangan, pula sebagai pegangan selanjutnya dalam soal pengambilan alih pada khususnya;
Mengingat
:
1.
Algemene Machtigingsordonnantie" (Stbl. 1939 NO.557) yang telah diubah dan ditambah kemudian;
eputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN 1957 No. 170; TLN No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
4.
ndang-undang No.74 tahun 1957 (LN 1957 No.160; TLN 1957 No. 1485) tentang Keadaan Bahaya;
5.
urat Perintah Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. SP/PM077/1957 tgl. 10-12-1957 tentang pengoperan pimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda;
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah tentang penempatan semua perusahaan belanda dibawah penguasaan pemerintah republik indonesia, sebagai berikut
:
Pasal 1
Semua perusahaan Belanda dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan istilah"perusahaan"ialah perusahaan dalam arti luas, sehingga tidak saja termasuk misalnya perusahaan-perusahaan perdagangan, perusahaan-perusahaan perindustrian, perusahaan-perusahaan perkebunan, akan tetapi termasuk pula perusahaan-perusahaan lain dari pada itu. Yang dimaksud dengan perusahaan Belanda adalah perusahaan-perusahaan yang untuk seluruhnya bermodal Belanda atau bermodal Belanda dalam hubungan dengan modal Indonesia. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi barang-barang yang bersifat kerohanian dan kesusilaan (goederan van geestelijke en zedelijke aard) seperti misalnya yayasan-yayasan pendidikan, rumah sakit, peribadhatan dsb.
Pasal 2
(1)
engan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam peraturan-peraturan tersendiri maka penguasaan perusahaan-perusahaan Belanda termaksud pada Pasal 1 dijalankan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan kerja-sama yang erat dengan Penguasa Perang Pusat.
Penjelasan: Hingga sekarang maka Penguasa Militer/Penguasa Perang Pusat/Daerah telah membentuk badan-badan yang menyelenggarakan pengambilan alih baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam pada itu antara lain telah dikeluarkan: a. KeputusanPerdana Menteri no.12/PM/KB/1958 tgl.4-3-1958 dan No.13/PM/KB/1958 tg. 20-3-1958 mengenai N.V."Koninklijke Paketvaart Maatschappij"(K.P.M.); b. Keputusan Penguasa Perang Pusat K.S.A.D. No. Kpts/Peperpu/ 04/1958 tg.10-1-1958 tentang P.T."PercetakanKebayoran"; c. Keputusan Penguasa Perang Pusat K.S.A.D.No.Kpts/Peperpu/ 06/1958 tg. 10-1-1958 tentang perusahaan-perusahaan listrik dan/atau gas milik Belanda; d. 044/1958 tg.15-2-1958 tentang N.V."Indonesische Combinatie Chemische Industrie"(Inchem). Mengenai hal-hal pengambilan alih yang telah diserahkan kepada Kementerian-kementerian oleh Pemerintah telah dikeluarkan antara lain Peraturan Pemerintah No. 10 dan 11 tahun 1958 masing-masing mengenai Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda (BAPPIT) dan Badan Urusan Dagang (BUD). Peraturan-peraturan seperti tsb. diatas dapat dikeluarkan kemudian apabila diperlukan. Ayat (1) ini selanjutnya bermaksud untuk melancarkan pelaksanaan daripada penyelenggaraan penguasaan perusahaan dengan adanya kerja-sama yang erat dengan pihak Penguasa Perang Pusat/ Daerah dalam Keadaan Perang ini. Cara kerja-sama itu akan ditentukan lebih lanjut oleh Penguasa Perang Pusat dengan Kementerian yang bersangkutan.
(2)
engan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, maka masing-masing Kementerian yang bersangkutan dapat mengangkat satu atau lebih anggota dari Angkatan Perang dengan persetujuan Penguasa Perang Pusat untuk diikut sertakan dalam pelaksanaan daripada penyelenggaraan penguasaan-penguasaan perusahaan-perusahaan tersebut, jika keadaan perusahaan mengidzinkan.
Penjelasan: Ayat ini dimaksud untuk memberi kemungkinan penempatan tenaga-tenaga militer dalam perusahaan-perusahaan tersebut demi ketertiban dan keamanan dengan mengingat pula kepentingan perusahaan tersebut sendiri dan kemampuan tenaga-tenaga yang akan ditempatkan. LEMBARAN NEGARATAHUN 1958NOMOR 39DANTAMBAHAN LEMBARAN NEGARANOMOR 1565
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 April 1958
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO
Perdana Menteri
ttd.
DJUANDA
Diundangkan
pada tanggal 16 April 1958.
Menteri Kehakiman
ttd.
g. A. MAENGKOM
Penjelasan Umum
Sebagai akibat dari pada perjuangan pembebasan Irian Barat maka dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya, khususnya dalam pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda, telah diambil berbagai tindakan-tindakan terutama oleh Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat untuk menjamin serta menyelamatkan kelangsungan dan kelancaran ekonomi.
Tindakan-tindakan yang serupa telah pula dijalankan oleh Penguasa Militer/Menteri Pertahanan.
Demikian pula telah dikeluarkan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan perusahaan-perusahaan Dagang serta perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya yang mengganti "Regeling S.O.B." (Stbl. 1339 No. 582 dimana ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan berdasarkan "Regeling S.O.B." tersebut tidak akan berlaku lagi menurut hukum pada tanggal 17 April 1958, serta mengingat pula bahwa sampai sekarang ini belum ada suatu ketentuan pokok yang menyatakan secara keseluruhan penempatan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah menganggap perlu mengeluarkan ketentuan pokok tersebut sebagai suatu penerbitan dalam lapangan perundang-
undangan dan pula sebagai pegangan selanjutnya dalam soal pengambil alih pada khususnya. Disamping perlu dirasakan adanya ketertiban pokok tersebut di atas, maka perlu juga dinyatakan kerja-sama antara Penguasa Perang dengan instansi-instansi yang bersangkutan.
II. PENJELASAN
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
