Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:28
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:09 Mei 2014
Tanggal Pengundangan
:09 Mei 2014
Tanggal Berlaku
:09 Mei 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 96, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5465/pp-no-28-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Ekspor-Impor
Sub Subsektor
:
Kebijakan Ekspor
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2008

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Protection of Private Rights to Copyright Portraits of Silhouette

Septiono, Fajar Tri, Hermono, Budi
Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.51430
Detail Sumber

TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA DAN ANAK USIA SEKOLAH (PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)

Auliana, Eri, Faisal, Faisal, Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21391
Detail Sumber

Rekognisi Tradisi Khitan Perempuan dalam Hukum Konstitusi (Harmonisasi Hukum Adat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Alyza Lailyah Putri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 12 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2083
Detail Sumber

ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021

Jevano Tri Alexander, R. Rahaditya
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17913
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.