Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pemberdayaan Industri
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:29
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:13 Juli 2018
Tanggal Pengundangan
:18 Juli 2018
Tanggal Berlaku
:18 Juli 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.101, TLN NO.6220, LL SETKAB : 54 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/89213/pp-no-29-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perlindungan Konsumen
Sub Subsektor
:
Hak Konsumen & Klaim
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

IMPLICATIONS OF THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION IN THE INDONESIA-EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT CHAPTER TOWARD REGULATIONS OF DOMESTIC PRODUCT USE IN INDONESIA

Syukri, Syukri, Amalia, Prita
Transnational Business Law Journal Vol. 1 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/transbuslj.v1i2.361
Detail Sumber

LEGAL POLITICS OF DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL EMPOWERMENT LAW IN INDONESIA

Ahmad Ahmad
NOMOI Law Review Vol. 1 No. 2 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/nomoi.v1i2.5196
Detail Sumber

Penerapan TKDN Dalam Pengadaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha

Ardiana, Oktavia Dwi, Azzahra, Dinda, Sachmaso, Hana Humaira, Fawwaz, Razky
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 4 2025
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17667629
Detail Sumber

Kontradiksi Regulasi TKDN dalam Perizinan Impor di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal

Angel Anandra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 4 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2178
Detail Sumber

DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila

Ahmad Ahmad, Gamal Abdul Nasir
Jurisprudence Vol. 9 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
Detail Sumber

DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila

Ahmad, Ahmad, Nasir, Gamal Abdul
Jurisprudence Vol. 9 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095
Detail Sumber

ANALISIS TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP IKLIM INVESTASI ENERGI SURYA DI INDONESIA

Ravianti, Dinnar Ajeng
Honeste Vivere Vol. 34 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v34i1.271
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.