Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1953
TENTANG TARIP ONGKOS-ONGKOS DALAM ORDONANSI 17 DESEMBER 1909 (STAATSBLAD 1909 NOMOR 584)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu menaikkan tarip ongkos-ongkos untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubung dengan credietverband;
b.
peraturan penyelenggaraan semacam itu memadailah, jika diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
Pasal i5 KoningklijkBesluit tanggal 6 Juli 1908 (Staatsblad 1908 Nr542);
2.
Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIP ONGKOS-ONGKOS DALAM ORDONANSI 17 DESEMBER 1909 (STAATSBLAD 1909 NR 584)
BAB I
17 DESEMBER 1909 (STAATSBLAD 1909 NR 584)
Pasal 1
Ordonansi tertanggal 17 Desember 1909 (Staatsblad 1909 Nr 584) diubah sebagai berikut:
1.
Dalam Pasal 16 jumTah "f.0,50"pada a dibaca: "Rp,5,-", "F.0.25" padab dibaca:"Rp.2.50,"f.0.25" pada C dibaca:
Pasal 16
Rp.2.50" dan"f.0.25"padae dibaca:"Rp. 2,50".
2.
Dalam pasal 17 ayat (1) jum1ah"f.0.25" dibaca:"Rp. 2.50".
BAB II
17 DESEMBER 1909 (STAATSBLAD 1909 NR 584)
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah
inidenganpenempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Julii953.
Ttd.
SUKARNO.
Menteri Dalam Negeri,
MOHAMMAD ROEM.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan
pada tanggal.1 September1953.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.
Penjelasan Umum
nya, tidak sesuai lagi dengan biaya pekerjaan yang perlu dilakukan bagi pelbagai keperluan itu. Menaikan jumlah-jumlah yang ditetapkan itu sampai sepuluh kali tampaknya ada patut. Ini berarti bahwa bagi tiap-tiap pekerjaan dapat dikenakan ongkos Rp.2.50, kecuaii terhadap satu hai, dalam mana dikenakan ongkos sejumlah Rp, 5.-berhubung dengan lebih banyaknya pekerjaanyang perlu diTakukan untuk itu.
Ordonansi tersebut adalah suatu peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan pasal 15 Koninklijk Besluit tanggal6 Juni 1908 No. 50 (Staatsblad 1908No.
542).
Berhubung dengan itu perubahan ordonansi itu tiada perlu dilakukan dengan Undang-undang, tetapi cukuplah dengan Peraturan Pemerintah.
Termasuk Lembaran Negara No. 59 tahun 1953.
Menteri Kehakiman, Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.
CATATAN Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
