Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:31
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:29 April 2019
Tanggal Pengundangan
:03 Mei 2019
Tanggal Berlaku
:03 Mei 2019
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/No.88, TLN No.6344, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Amdal
Sub Subsektor
:
Izin & Persetujuan Lingkungan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya

Gita, Mayang Chandra
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 04 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.34408
Detail Sumber

Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya

Gita, Mayang Chandra
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.34408
Detail Sumber

Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages)

Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, Citi Rahmati Serfiyani
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 11 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v11i2.1672
Detail Sumber

Akibat Hukum Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Investasi Lokal

Ulfanora Nanda, Dian Amelia, Nanda Utama, Arya Putra Rizal Pratama
Media Iuris Vol. 6 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v6i2.42092
Detail Sumber

FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM

Rila Kusumaningsih
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v8i2.7455
Detail Sumber

Indonesia

Sipahutar, Amelia Mardhatillah, Lubis, Zulpahmi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v10i1.13357
Detail Sumber

LEGAL ANALYSIS OF PROTECTION FOR CONSUMERS WHO SUFFERED LOSSES DUE TO THE USE OF SKINCARE PRODUCTS (Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection)

Hanafi Dwi Laksono, Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih
Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.62207/7tgwk287
Detail Sumber

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DAN HASIL PERTANIAN IMPOR SERTA KAITANNYA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Murdoko, Shafira Septyastuti
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 6 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v6i2.657
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN)

Jannah, Raudhatul, Manfarisyah, Manfarisyah, Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.14731
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan

Masnun Nasution
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 20 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v20i1.3259
Detail Sumber

Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)

Mukidi Mukidi
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol. 19 No. 3 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.30743/jhk.v19i3.2674
Detail Sumber

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI TERKAIT KANDUNGAN BAHAN MAKANAN NON HALAL YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 429/PID.SUS/2019/PN.PDG

Dwi Tiara Febrina, Anna Maria Tri Anggraini
Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v3i1.8909
Detail Sumber

Berita Terkait

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.