Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:32
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Mei 2013
Tanggal Pengundangan
:07 Mei 2013
Tanggal Berlaku
:07 Mei 2013
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2013 No. 71, TLN No. 5410, LL SETNEG : 36 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5364/pp-no-32-tahun-2013
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Kurikulum
Sub Subsektor
:
Evaluasi & Penilaian
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA

yunita, nadiah nirmala, Sulistyowati, Eny
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31049
Detail Sumber

KESADARAN HUKUM WARGA SEKOLAH TERKAIT STANDAR JAMBAN DI SEKOLAH DASAR SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA

yunita, nadiah nirmala, Sulistyowati, Eny
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 4 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v6i4.31049
Detail Sumber

Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Khalim, Ahmad Dwi Nur, Chailani, Muchammad Iqbal, Solakhudin, Solakhudin
Muhammadiyah Law Review Vol. 8 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3565
Detail Sumber

Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Khalim, Ahmad Dwi Nur, Chailani, Muchammad Iqbal, Solakhudin, Solakhudin
Muhammadiyah Law Review Vol. 8 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v8i2.3565
Detail Sumber

Tantangan Penerapan Kebijakan Standart Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di MTS Aisyiyah Tembung

Ramadayani, Sintya, Mayshara, Viani Alya, Maudina, Nazwa, S, Simamora, R, Radianti, Darmansyah, Tengku
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17933569
Detail Sumber

Kajian Dampak Sengketa Tanah Terhadap Hak Atas Pendidikan dari Perspektif Hukum Progresif

Arief Rachman Hakim, Joko Setiyono, Dananggana Satriatama
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 8 No. 3 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p09
Detail Sumber

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA BERKAITAN DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BAGI WARGA NEGARA DI DESA TERPENCIL KABUPATEN BANGLI

Ni Ketut Sri Utari, I Made Udiana
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 4 No. 4 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p06
Detail Sumber

Penyebaran Jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Yiska Marva Rohi, Thea Yori Mataheru, Evita Monica Chrysan
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/diversi.v6i1.662
Detail Sumber

Berita Terkait

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah
02 Jul 2026

Klausul "Desentralisasi Asimetris" di RUU Sisdiknas: Pusat Bisa Ambil Alih Kewenangan Pendidikan Daerah

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider, dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809,59 miliar, serta menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.