Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:32

Tahun

:2017

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:06 September 2017

Tanggal Pengundangan

:11 September 2017

Tanggal Berlaku

:10 Oktober 2017

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2017 No. 198, TLN No. 6116, LL SETNEG : 6 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/51610/pp-no-32-tahun-2017

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Pertanian & Pangan

Subsektor

Perkebunan

Sub Subsektor

Komoditas & Lahan

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Anak dari Bahaya Jajanan Sekolah di Kota Kupang

Viadora Asnawi, Yohanes G. Tuba Helan, Detji K. E. R. Nuban

Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 2024

4 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2950

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Babak Hukum Beras Oplosan Berlanjut di 2026: Label "Premium" Kini Berbuntut Jerat Pidana

Kasus dugaan "beras oplosan" yakni, beras kualitas medium yang dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena periode 2020–2023, dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp8,93 miliar. Beras program stabilisasi harga diduga dijual menyimpang dari ketentuan, dan selisihnya tidak disetorkan ke negara.