Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari pada
Peraturan Pemerintah No.
tahun 1959 yang telah menasionalisasikan sebanyak delapan perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 2 tahun i958) serta Peraturan Pemerintah tentang pokok-pokok Undang-undang Nasionalisasi tersebut'(Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959).
Sebagaimana diketahui dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat, N.V. K.P.M. tidak pula iuput dari pengambilan alih dilakukan oleh Pemerintah.
0leh karena berdasarkan keputusan Pemerintah kapal-kapal milik perusahaan itu tidak lagi diperkenankan melakukan peTayaran diperairan Indonesia dan dengan demikian kapal-kapai tersebut harus meninggalkan perairan Indonesia, maka penguasaan yangdilakukan ōleh Pemerintah tinggai merupakan penguasaan atas milik perusahaan tersebut yang berada didarat.
Untuk menyelenggarakan penguasaan itu dengan surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia 12/P.M./KB/1958 tertanggal 1 Maret 1958 Pemerintah membentuk suatu panitia khusus dengan nama Panitia Penguasa N.V. K.P.M. Sesuai dengan politik Pemerintah, buruh dan materiai N.V.
k. P.M. diserahkan kepada P.T. Peini untuk dipergunakan. Mengenai buruhnya ternyata hanya kurang-Tebih 5.ooo orang saja yang dapat dipekerjakan pada P.T. Pelni, sedangkan sisanya sebanyak kurang-Tebih 3.000 orang harus dicarikan lapangan pekerjaan dilain-lain perusahaan.
Khusus untuk menyelesaikan persoalan perburuhan itu dengan SuratKeputusan BersamaMenteri Muda Perhubungan Laut dan Menteri Muda Perburuhan tanggaT 13 Desember 1959 TH. 3/18/20 No. 8602/390/KHP membentuk Panitia Interdepartemental Penyelesaian Buruh
n. V. K.P.M. sehingga dengan demikian PanitiaPenguasa N.V. K.P.M., yang seteiah terjadi pengoperan buruh dan materialnya oleh Pemerintah kepada Peini, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaanyang sedang berjaian, tidak lagidiperlukansehinggaperlu dibubarkan.
Segala pekerjaan Panitia tersebut dan hal-hal yang bertalian pelaksanaan peraturan ini ditampungoleh Perhubungan Laut.
Untuk penyelesaian material-material N.V.
k. P.M. di Indonesia maka pada waktunya perlu perusahaan tersebut dilikwidasikan.
Tetapi oleh karena N.V. K.P.M. adalah sesuatu perusahaan Belanda yang berkedudukan di Amsterdam(di Indonesia hanya merupakan Cabang yang dipimpin oleh suatu Direksi yang bertindak atas instruksi-instruksi dari Amsterdam), maka iikwidasi itu didahului oleh tindakan nasionalisasi.