Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1967
TENTANG PEMBUBARAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS PERKEBUNAN BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor XxXIII/MPRs/1967;
b.
Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961;
d.
Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1966;
e.
Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966;
f.
Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor Ol/u/IN/8/1966;
g.
Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 21/EK/IN/11/1966;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan M.P.R.S. Nomor XxXIII/MPRs/1967;
3.
Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961;
5.
Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1966;
6.
Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 1966;
7.
Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor Ol/u/IN/8/1966;
8.
Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 21/EK/IN/11/1966;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS PERKEBUNAN BESAR
BAB I
PEMBUBARAN
Pasal 1
Dengan ini dibubarkan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1964.
BAB II
LIKWIDASI GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS
Pasal 2
Menteri Perkebunan menunjuk likwidatur Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar.
Pasal 3
Likwidatur menyerahkan pertanggungan-jawab mengenai penyelesaian likwidasi itu pada Menteri Perkebunan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri Perkebunan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Menteri Perkebunan menunjuk likwidatur Gabungan Perusahaan
Sejenis Perkebunan Besar.
Pasal 3.
Likwidatur menyerahkan pertanggungan-jawab mengenai
[HALAMAN 2]
penyelesaian likwidasi itu pada Menteri Perkebunan.
BAB III.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4.
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri Perkebunan.
Pasal 5.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 4 Juli 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1967
Presidium Kabinet Ampera
Sekretaris
SUDHARMONO S.H.
Brig.Jen.T.N.I.
CATATAN
Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1967/9
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Terbitkan Aturan Jual Karbon dari Sawah, Peternakan, dan Perkebunan
Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2026 pada 6 Oktober 2026 yang mengatur cara pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan petani menjual karbon dari sawah, peternakan, dan perkebunan, dengan rekomendasi menteri dan kerja sama dengan paling sedikit tiga kelembagaan petani. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 12 Oktober 2026, atau sekitar 12 Januari 2027.
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label
Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri dan Satgas Pangan menelusuri dugaan tindak pidana dalam peredaran 25 merek beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai label, dengan target penetapan tersangka dalam satu hingga dua bulan. Izin edar merek-merek tersebut diminta dicabut, produknya ditarik dari pasar, dan Kementan menaksir potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
