Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1969
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA PT. PACIFIC NIKKEL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan khususnya nikkel di Irian Barat (Waigeo dan Daerah Cyclop), diperlukan modal yang sangat besar dan dengan risiko yang besar pula;
b.
bahwa melalui "Pacific Nikkel Mijnbouw Maatschappij N.V.", para persero dalam badan-hukum ini, yakni Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (Belanda); United States Steel Corporation (Amerika Serikat); Newmont Mining Corporation (Amerika Serikat); Wm.
c.
Muller & Co.
V.
(Belanda) dan Sherritt Gordon Mines Ltd. (Canada), telah dicapai persetujuan dengan Pemerintah Republik Indonesia - dalam hal ini Menteri Pertambangan - guna suatu kontrak-karya penambangan nikkel di Irian Barat;
e.
bahwa kelima peserta termaksud pada sub b secara bersama-sama telah mendirikan suatu Perseroan. Terbatas, menurut Hukum Indonesia, dengan nama "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" berdasarkan akte-notaris
f.
Pondang di Jakarta, pada tanggal 13 Pebruari 1969, Nomor 16, yang akan menandatangani kontrak-karya nikkel yang bersangkutan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya mengusahakan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikkel di Irian Barat serta usaha-usaha yang berhubungan dengan itu, sesuai dengan kontrak-karya tersebut;
g.
bahwa pendirian "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
3.
Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
4.
Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967;
5.
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967;
6.
Undang-undang Pajak Dividen 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara Nomor P.Dv. 1-1-1 tahun 1966.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA P.T. PACIFIC NIKKEL INDONESIA
Pasal 1
Kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia dikenakan Pajak Perseroan dengan tarip sebagai berikut:
a.
Untuk tahun pertama sampai akhir tahun kesepuluh dari tahap produksi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh setengah perseratus) dari laba kena pajak;
b.
Untuk tahun kesebelas dan tahun-tahun berikutnya, sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba kena pajak.
Pasal 2
Di samping kelonggaran-kelonggaran seperti termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan:
(1)
Suatu tambahan kelonggaran pajak khusus berupa investment tax credit sebesar 8% (delapan perseratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan bahwa:
a.
Jumlah investment tax credit tersebut setiap tahun tidak melebihi lima puluh perseratus (50%) dari jumlah pajak yang harus dibayar seperti tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini sebelum dikurangkan dengan investment tax credit tersebut;
b.
Bilamana dalam satu tahun jumlah dari investment tax credit melebihi jumlah pembatasan lima puluh perseratus (50%) dari yang tersebut pada huruf a, maka kelebihannya dapat dikurangkan sebagai investment tax credit dari pajak perseroan tahun-tahun berikutnya sampai habis.
(2)
Kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak-karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan P.T. Pacific Nikkel Indonesia, mengenai pengembangan pertambangan nikkel di daerah Kepulauan Waigeo dan daerah Cyclop (Irian Barat).
Pasal 3
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI
Penjelasan Umum
1. Usaha pertambangan mempunyai sifat yang khusus, dalam arti bahwa usaha itu dilakukan atas dasar suatu cadangan mineral yang akan terus semakin berkurang untuk kemudian habis. Oleh karena itu, disuatu pihak adalah tidak bijaksana apabila kepada perusahaan pertambangan nikkel ini diberikan pembebasan pajak dalam bentuk "tax holiday" untuk tahun-tahun permulaan. Sebab ada kemungkinan, bahwa justru dalam tahun-tahun permulaan itu, untuk jenis pertambangan nikkel ini oleh sipengusaha dapat dilakukan "roofbouw" ataupun peningkatan sedemikian rupa, sehingga dapat merugikan kepentingan nasional.
Meskipun begitu, mengingat sifatnya yang banyak sekali mengandung risiko, kepada perusahaan modal asing yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi Negara, perlu diberikan dorongan khusus. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan perangsang-perangsang berupa kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan keringanan dalam pungutan-pungutan lain.
2. Dibandingkan dengan usaha-usaha pertambangan lain, usaha pertambangan nikkel ini masih mempunyai keckhususan lain lagi dikarenakan sifat endapannya, letaknya, kadarnya, jumlah cadangannya, harganya di pasaran dunia dan sebab-sebab lain. Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu kepada Perusahaan Nikkel P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan dorongan sesuai dengan jenis bahan galian yang diusahakannya.
3. Oleh karena itu penetapan tarip pajak perseroan seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, didasarkan pada prospek pengembangan bahan galian nikkel, baik menurut potensinya maupun pengaruh sosial ekonominya, bagi Negara.
4. Yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini adalah kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang dimungkinkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967. b.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Perpres 107/2026 Ubah Cara Negara Beli Minyak, BBM, dan LPG dari Luar Negeri
Pemerintah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 pada 26 Oktober 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari pola business to business ke skema antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) dengan badan layanan umum (BLU) sebagai pelaksana. Naskah resmi perpres belum ditemukan di sumber terbuka, dan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) meminta pemerintah membukanya.
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
Pemerintah Provinsi Bali dan PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap di seluruh SPBU Bali pada 17 sampai 19 Oktober 2026, dengan batas 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor. Kebijakan ini diambil setelah antrean SPBU meluas sejak 12 Oktober akibat keterlambatan pasokan dan kenaikan konsumsi Pertalite.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Nelayan Teluk Kelabat Dalam Gugat Perpanjangan Tiga Izin Usaha Pertambangan PT Timah ke Pengadilan
Forum nelayan di Teluk Kelabat Dalam, Bangka Belitung, menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 12 Oktober 2026. Mereka mempersoalkan perpanjangan tiga izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk seluas sekitar 3.746 hektare yang dinilai bertentangan dengan peraturan daerah tentang zonasi pesisir Bangka Belitung.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
