Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 3. Dalam PP ini diatur mengenai teritorial Indonesia khususnya wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pengamanan wilayah udara Indonesia diwujudkan melalui : a) penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara; b) pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan; c) pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara; dan d) tata cara dan prosedur pelaksanaan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki lzin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

Tentang
:Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:4
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:13 Februari 2018
Tanggal Pengundangan
:19 Februari 2018
Tanggal Berlaku
:19 Februari 2018
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Penerbangan
Sub Subsektor
:
Pesawat & Keselamatan Udara
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG

sagitarisa, heince, Wibowo, Aji, Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 3 2021

PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG

heince sagitarisa, Aji Wibowo, Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 5 No. 3 2021

Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Salrik Roland Saily, Johanis Steny Franco Peilouw, Irma Halima Hanafi
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 2022

Pengawasan Lalu Lintas Udara di Wilayah Perbatasan Negara

Triadi, Irwan, Rahman, Naila Kamila, Amanda, Nur Septiana, Elvira, Olga, Oktaviani, Eka Putri, Julius, Tambok, Faidzuddin, Achmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025

URGENSI PENGINTEGRASIAN REGULASI DOMESTIK RUANG UDARA UNTUK KEDAULATAN NEGARA DI ATAS WILAYAH INDONESIA

Daniel Payaw
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESAWAT ASING DAN PESAWAT DOMESTIC YANG MELEWATI WILAYAH TERLARANG DAN WILAYAH TERBATAS DI INDONESIA

Sasi, Kartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 2018

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESAWAT ASING DAN PESAWAT DOMESTIC YANG MELEWATI WILAYAH TERLARANG DAN WILAYAH TERBATAS DI INDONESIA

Sasi, Kartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 2018

ANALISIS KASUS INSIDEN BAWEAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Safitri, Amalia Indah
Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 No. 2 2024

Penerapan Air Deffense Identification Zone (ADIZ) Sebagai Upaya Pertahanan Ruang Udara Indonesia

Tri Bowo Hersandy Febrianto, Irwan Triadi
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 4 2023

KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)

Danang Risdiarto
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 No. 2 2019

KENDALA HUKUM PENINDAKAN TERHADAP PESAWAT UDARA SIPIL ASING TIDAK BERIZIN YANG MEMASUKI WILAYAH UDARA INDONESIA

Risdiarto, Danang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3 2019

ASPEK HUKUM PENGATURAN RUANG UDARA DI ATAS IBUKOTA NEGARA NUSANTARA UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Novi Sujatmiko, Bambang Widarto, Agus Suprapto
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 1 2025

Berita Terkait

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…