Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1970
TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS WISMA NUSANTARA INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa proyek wisma Nusantara merupakan salah satu kekayaan Negara dalam bentuk proyek yang harus diselesaikan guna dimanfaatkan dan diamankan penggunaannya;
b.
bahwa dalam rangka penyelesaianproyek tersebut pada tanggal 4 Juni 1969 teiah ditanda-tanganipersetujuan dasar (basic agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakil Gubernur Bank Indonesia dengan perusahaan swasta Jepang, yaitu Mitsui & Company Ltd;
c.
bahwa dalam persetujuan-dasar tersebut pada huruf b diatas ditentukan perlu didirikan suatu badan usaha dalam bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari Negara Republik Indonesia dan perusahaan swasta Jepang, Mitsui & Company Ltd;
d.
bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam perusahaan perseroan terbatas harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mengingat
:
1.
Pasal 15 ayat (2) jo. pasal 23 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
2.
Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah dirobah dan ditambah;
3.
Undang-undang No.9 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No.40, Tambahan Lembaran-Negara No.2904);
4.
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran-Negara No.2894).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
BAB I
PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 1
(1)
Negara akan melakukan penyertaan dalam modal saham suatu perusahaan Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Perusahaan Perseroan Terbatas tersebut pada ayat (l) pasal ini adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang akan didirikan secara bersama-sama antara Negara Republik Indonesiadengan perusahaan swasta Jepang Mitsui & Company Ltd. yang berkedudukan di Tokyo, Jepang.
Pasal 2
Maksud dan tujuan perseroan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini adalah untuk membangun, mengusahakan dan mengembangkan gedung usaha perhotelan wisma Nusantara International dalam arti kata yang seluas-luasnya.
BAB II
MODATPERUSAHAAN
Pasal 3
(1)
Modal dasar perusahaan PerseroanTerbatas, tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, berjumlah Us. $ 100.0o0,- (Seratus ribu dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam Rupiah.
(2)
Dari jumlah modal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, penyertaan Negara Republik Indonesia ditentukan sebesar us. $. 45.00o,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam Rupiah.
BAB III
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 4
Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal i ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl.1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Pasal 5
(1)
Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)
Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (l) pasal ini dengan hak substiutsi kepada seorang Menteri atau pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggan diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO.
Jenderal TNI.
Diundangkan di Jakarta.
SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN1970/7
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
