:Perubahan Peraturan-Peraturan Pemberian Pembebasan Cukai Untuk Minyak Tanah (Kerozine) Dan Sulingan-Sulingan Minyak Tambang Yang Disamakan Dengan Minyak Tanah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1954
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI UNTUK MINYAK TANAH (KEROZINE) DAN SULINGAN-SULINGAN MINYAK TAMBANG YANG DISAMAKAN DENGAN MINYAK TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan- perubahan pada Ordonansi 11 Mei 1908, Staatsblad No. 361, sebagaimana diubah dengan Ordonansi 20 Juni 1913, Staatsblad No. 424, guna penglaksanaan pasal 6 b dari Ordonansi 27 Desember 1886, Staatsblad No. 249, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ordonansi Staatsblad 1949 No. 236 a;
b.
bahwa keadaan Keuangan Negara yang genting pada dewasa ini memerlukan lebih dari pada semula suatu pengawasan yang teliti atas pemungutan cukai Minyak tanah dan atas penglaksanaan dari peraturan-peraturan pembebasan yang berlaku untuk cukai itu, berhubung dengan hal-hal mana pertimbangan-pertimbangan tentang pemberian pembebasan itu seharusnya diserahkan kepada Menteri Keuangan;
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PERUBAHAN ORDONANSI 11 MEI 1908 STAATSBLAD NO. 361, SEBAGAIMANA BERBUNYI MENURUT ORDONANSI 20 JUNI 1913, STAATSBLAD NO. 424
Pasal 1
Dalam peraturan-peraturan mengenai pemberian pembebasan cukai minyak tanah (korozone) dan sulingan-sulingan minyak tambang yang disamakan dengan minyak tanah (Ordonansi 11 Mei 1908, Staatsblad No. 361, sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi 20 Juni 1913, Staatsblad No. 424) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
a.
dalam pasal 2, ayat (1), kata-kata "het Hoofd van gewest, waarin de onderneming is gevestigd of het bedrijf wordt uitgeoefend, ten beboeve waarvan de vrijdom zal moeten gelden" diganti dengan "Menteri Keuangan";
b.
pasal 3, ayat (8) dihapuskan;
c.
dalam pasal 8, ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) kata-kata "door tussenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur", dihapuskan;
d.
dalam pasal 11, ayat (1) kata-kata "den Controleur of ontvanger" harus dibaca "Kepala Daerah Bea dan Cukai"; dalam ayat (3) pasal ini dihapuskan kata-kata "het Hoofd gewestelijk bestuur, dat een afschrift daarvan doet toekomen aan";
e.
dalam pasal 12, ayat (2), kata-kata dalam kalimat kedua "dien Hoofdambtenaar" diganti dengan "Menteri Keuangan";
f.
dimana selanjutnya dalam ordonansi ini disebut "het Hoofd van gewestelijk bestuur" atau "de Direkteur van Financien", maka kata-kata ini diganti dengan "Menteri Keuangan".
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Desem-ber 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUKARNO.
MENTERI KEUANGAN a.i.
Ttd.
ISKAQ TJOKRORADISURJO.
Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1954.
MENTERI KEHAKIMAN
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.
MENTERI DALAM NEGERI
Ttd.
HAZAIRIN.
Penjelasan Umum
Menurut redaksi dari Ordonansi ini, pelaksanaan dari peraturan-peraturan pembebasan hampir seluruhnya diserahkan kepada "Hoofden van Gewestelijk Bestuur" Ini dapat dimaklumkan, oleh karena peraturan ini dibuat dalam masa, dimana pemerintahan dijalankan tanpa tanggung jawab dari Kepala-kepala departemen, jadi melulu atas tanggung jawab Gubernur Jenderal yang diwakili dalam tiap "gewest" oleh "hoofd van het gewestelijk bestuur".
Oleh karena sekarang penglaksanaan Undang-undang juga langsung masuk kebijaksanaan Menteri yang bersangkutan, maka adalah baik untuk memusatkannya sebanyak mungkin dalam Kementerian yang bersangkutan, untuk menjamin penglaksanaan yang seragam.
Lain dari pada itu, pemusatan pemberian pembebasan cukai minyak tanah di Kementerian Keuangan sangat diperlukan untuk memperoleh ishtisar tentang banyaknya minyak tambang yang dibebaskan dari pembayaran cukai dan juga untuk dapat mengadakan pengawasan yang teliti atas pemakaian minyak itu. Pada umumnya pegawai-pegawai jawatan Bea dan Cukai mempunyai keakhlian dalam hal pengawasan yang dimaksudkan tadi.
Bagian Khusus.
Perubahan-perubahan dalam kata-kata istilah yang disebabkan karena keadaan, yang baru dalam tata negara dan administrasi tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Kata-kata "het Hoofd van gewestelijk bestuur" yang harus diganti dengan "Menteri Keuangan" terdapat pada pasal-pasal 7,.......................................1 kali 10, ayat 4...............................1 kali 11, ayat 1, 2............................3 kali 12, ayat 2...............................2 kali
14. ayat 2...............................1 kali Kata-kata "de Directeur van Financien" yang harus diganti dengan "Menteri Keuangan" terdapat pada pasal-pasal: 2, ayat 3................................ 1 kali 8 ayat 4................................. 1 kali 15,...................................... 1 kali Perubahan yang lainnya tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran Negara Nomor 91 tahun 1954.
Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN, Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.
--------------------------------CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
