Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1959
TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERINDUSTRIAN/PERTAMBANGAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalamwilayah'Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
b.
untuk kelangsungan fungsi aparat produksi dan menghindarkan kemungkinan timbuinya pergolakan yang tidak sehat, dan bahwa perusahaan perindustrian/pertambangan adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perluperusahaan perindustrian/pertambangan itu Mengingat_:
c.
Undang-undang 'No. 86 tahun 1958 tentangnasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia (Lembaran-Negara 1958 No.162),
d.
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No.5);
e.
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No.6); Memperhatikan: Surat Menteri Pertama tangga1 23 September 1959 No. 27581/59;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2.
Undang-undang 'No. 86 tahun 1958 tentangnasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia (Lembaran-Negara 1958 No.162),
3.
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No.5);
4.
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No.6); Memperhatikan: Surat Menteri Pertama tangga1 23 September 1959 No. 27581/59;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERINDUSTRIAN/PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
Pasal 1
(1)
Perusahaan Perindustrian/Pertambangan milik Belanda.yang berada di wilayah Republik Indonesia tersebut dalam lajur di bawah ini berikut Kantor Direksi dan/atau Kantor Administrasi Didalam dokumen ini terdapat format gambar. tersebut dalam lajur 2 serta pemilik perusahaan tersebut dalam iajur 3 dikenakan nasionalisasi dengan mengingat ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
(2)
Nasionalisasi hanya dikenakan terhadap Kantor Direksi dan/atau Kantor Administrasi dan pemilik perusahaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berbentuk badan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia.
(3)
Seluruh harta kekayaan dan harta cadangan baik berwujud barang tetap atau barang bergerak baik yang berupa hak atau piutang milik perusahaan-perusahaan Belanda yang berkedudukan di Tuar wilayah Republik Indonesia yang pengurusandan penguasaannya diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat () dan ayat (2)'di atas, turut pula dikenakan nasionalisasi. Didalam dokumen ini terdapat format gambar
Pasal 2
Menteri Pembangunan diberi kuasa untuk menyerahkan aktiva dan pasiva beserta management perusahaan tersebut dalam pasal 1 di atas, termasuk didaTamnya segala pengurusan dan penguasaan atas benda-benda yang bergerak dan tak bergerak milik perusahaan tersebut kepada suatu P.T. yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggai 3 Desember 1957.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 14 0ktober 1959.
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
Penjelasan Umum
Seperti tercantum dalam konsideransi, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaanpasal1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. δ6 tahun 1958.Lembaran-Negara tahun 1958 No.162) Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
