Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Dana Perimbangan
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:55
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh)
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
TENTANG
DANA PERIMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 40
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 46
Pasal 48
(1)

Paper Terkait

DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU DITINJAU DARI CuKAI ROKOK, KESEHATAN DAN INDUSTRI ROKOK.

Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.247
Detail Sumber

KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 MENGENAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Ifa, Siti Hudza, Pratama, Rizky, Arwanto, Bambang
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v6i1.4749
Detail Sumber

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI

Olivia, Denindah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2886
Detail Sumber

URGENSI HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI ERA OTONOMI DAERAH

Heriyandi Heriyandi
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3 2009
25 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15376
Detail Sumber

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, Febri Meutia
Jurnal Legal Reasoning Vol. 4 No. 1 2021
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2966
Detail Sumber

Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi

Faisal Akbar Nasution
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 3 2011
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss3.art5
Detail Sumber

DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Abd Rais Asmar
Jurisprudentie Vol. 4 No. 2 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038
Detail Sumber

Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob: Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia

Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i2.692
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.