Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:55
Tahun
:2016
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 November 2016
Tanggal Pengundangan
:22 November 2016
Tanggal Berlaku
:22 November 2016
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2016 No. 244, TLN No. 5950, LL SETNEG : 29 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5776/pp-no-55-tahun-2016
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perhubungan
Subsektor
:
Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)
Sub Subsektor
:
Jalan & Angkutan Umum
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peranan UPT Dinas Pasar Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Di Lingkungan Pasar Segiri Kota Samarinda

Hasrina Wati, Nainuri Suhadi
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v12i1.865
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

rahman, faidah
Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.35905/shighat_hes.v2i1.5710
Detail Sumber

Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online

Putu Ayu Artha Dhistira Ardini
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20538
Detail Sumber

Jual Beli Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilunasi Pajak Terhutang dan Bea Terhutang Yang Berasal Dari Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Putri Mindya Rahmani
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20537
Detail Sumber

EKSISTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE

Galih Arya Prathama
Media Iuris Vol. 1 No. 2 2018
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/mi.v1i2.8828
Detail Sumber

THE REGIONAL GOVERNMENT’S POLICY IN INCREASING THE REGIONAL ORIGINAL INCOME THROUGH RETRIBUTION TARIFF COLLECTION OF PUBLIC TRANSPORTATION AND THE LIKE

Ahmad Lanang Citrawan, Rully Syahrul Mucahrom
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v3i2.2021
Detail Sumber

AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Al Fath, Cantiqa, Shevanna Putri, Sitanggang, Matthew Jakaria
Jurnal Esensi Hukum Vol. 5 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.300
Detail Sumber

Berita Terkait

Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?
03 Sep 2026

Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai yang Menanggung Kerugiannya?

Karhutla di Kalimantan turut mengganggu penerbangan akibat kabut asap yang menyebabkan penundaan hingga pembatalan. Maskapai dapat terbebas dari ganti rugi tertentu jika gangguan disebabkan faktor cuaca, namun tetap memiliki kewajiban terhadap penumpang. Sehingga dalam kasus Karhutla maskapai tidak dapat dimintain pertanggungjawaban atas pembatalan penerbangan.

Baca selengkapnya
GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
02 Jul 2026

GoTo dan Grab Pastikan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026

GoTo (Gojek) dan Grab Indonesia mengumumkan pada 23 Juni 2026 bahwa pembatasan potongan komisi maksimal 8% untuk pengemudi ojek online roda dua akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2026, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan "skema 8:92" ini menuai dukungan pengemudi dan DPR, namun ditolak sebagian pelaku industri yang menilai pembatasan tersebut berisiko mengubah model bisnis secara drastis.

Baca selengkapnya
Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027
02 Jul 2026

Ratusan Ribu Truk Masih Langgar Aturan, Kemenhub Perketat Pengawasan Digital ODOL Menuju Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan menggulirkan uji coba sistem pengawasan digital terintegrasi untuk menertibkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) mulai 1 Juni 2026, sebagai bagian dari percepatan menuju target nasional Zero ODOL 2027. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat ratusan ribu kendaraan masih melanggar, sementara pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.