Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1958
TENTANG WAJIB PENDAFTARAN IJAZAH DOKTER BARU DAN IJAZAH DOKTER GIGI BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1951 (L.N. 1951 No. 44) tentang penangguhan surat ijin dokter dan dokter gigi dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
:
1.
pasal 42 dan Pasal 98;
2.
Undang-Undang No.8 tahun 1951 (L.N. 1951 No. 44). tentang Penangguhan pemberian_ surat ijin dokter_dan dokter gigi;
3.
Ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1927 No. 346;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB PENDAFTARAN IJAZAH DOKTER BARU DAN IJAZAH DOKTER GIGI BARU
Pasal 1
(1)
Barang siapa yang memperoleh ijazah dokter atau ijazah dokter gigi di Indonesia, yang memberikan hak kepadanya untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi, maka selambat-lambatnya daiam waktu satu bulan sesudah menerima ijazah itu ia diwajibkan mendaftarkan ijazahnyakepada Menteri Kesehatan.
(2)
Barang siapa yang telah memperoleh ijazah dokter atau ijazah dokter gigi, sebagaimana dimaksud ayat (l) diatas, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka satu bulan sesudah Peraturan Pemerintah ini berlaku, ia diwajibkan mendaftarkan ijazahnya kepada Menteri Kesehatan.
(3)
Warga negara R.I. yang dinegeri lain memperoleh ijazah dokter atau ijazah dokter gigi, yang memberikan hak kepadanya untuk lambatnya dalam waktu satu bulan, setelah berada kembali diwilayah Republik Indonesia ia' diwajibkan mendaftarkan ijazahnya kepada Menteri Kesehatan.
Pasal 2
Setelah didaftarkan sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut, maka Menteri Kesehatan mempekerjakan mereka pada Pemerintah, sekurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun berturut-turut, sebagaimana dimaksud daiam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1951.
Pasal 3
(1)
Barang siapa tidak memenuhi ketentuan yang tersebut pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
(2)
Perbuatan yang tercantum dalam ayat (l) diatas merupakan pelanggaran.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1958.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di:Jakarta
pada tangga1: 29 0ktober 1958
Presiden Republik Indonesia
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Kesehatan,
a. SALEH.
Menteri Kehakiman,
g. A.MAENGKOM.
Diundangkan
pada tangga1; 29 0ktober 1958.
g. A.MAENGKOM
Penjelasan Umum
, Undang-undang No.8. tahun 1951. (L.N. 1951. No.44) tentang Penangguhan pemberian surat izin kepada dokter dan dokter gigi berdasarkan atas pertimbangan, bahwa, karena dokter dan dokter gigi yang bekerja pada Pemerintah sangat kurang, maka perlu diadakan peraturanyang menjamin agartambahan dokter dan dokter gigi untuk Pemerintah teratur adanya. Adapun untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas yang seeffisien-effisiennya, maka sangat perlu adanya Peraturan Pemerintah ini, yang memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan:
a) Untuk mewajibkan dokter dan dokter gigi yang baru lulus supaya mendaftarkan ijazahnya kepada Menteri Kesehatan; b) Untuk segera mempekerjakan mereka pada jabatan-jabatan Pemerintah menurut rencana yangditentukan oleh Kementerian Kesehatan, demi kepentingan rakyat dan Negara.
II.
PENJELASAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Cetak 8 Juta Butir Sehari, Pabrik Tramadol Ilegal di Kopo Bandung Dibongkar Polisi
Polisi membongkar pabrik obat keras ilegal jenis tramadol dan hexymer di Pergudangan Bizpark, Kopo, Kota Bandung, yang mesinnya mampu mencetak hingga 8 juta butir per hari. Lima orang sudah ditangkap, sedangkan terduga pemiliknya yang berinisial IS masih diburu.
Kepala BPOM Sebut Semua Obat dan Vaksin Wajib Cantumkan Harga Tertinggi di Label
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa setiap obat dan vaksin yang dijual wajib mencantumkan harga eceran tertinggi (HET) pada label, tanpa menyebut nomor peraturan atau tanggal mulai berlaku. Permenkes 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan, yang diundangkan pada 4 Mei 2026, mewajibkan batasan tertinggi harga jual obat dicantumkan pada penandaan (Pasal 110 ayat (2)) dan memberi waktu penyesuaian paling lama satu tahun (Pasal 122).
Data Petinggi Pinjaman Daring Disebarkan Warganet, Platform Tetap Harus Bertanggung Jawab
Data pribadi petinggi perusahaan pinjaman daring kini ikut disebarkan di media sosial sebagai balasan atas teror penagihan yang dialami debitur. OJK meminta masyarakat tidak ikut menyebarkannya, karena larangan dalam UU Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi setiap orang.
BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Suplemen Ilegal Senilai Rp25 Miliar di Tangerang
BPOM menyita sekitar 459 ribu keping kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen impor ilegal senilai Rp25 miliar dari sebuah gudang di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Produk itu dijual seluruhnya lewat lokapasar, dan satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
