Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan ter-utama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. 6 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penye-lenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur opera-sional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk universitas/institut, Ketua untuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk politeknik/akademi.

Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang di selenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

Tujuan pendidikan tinggi adalah :

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada :

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan rofesional.

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.

Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.

Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.

Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang ber-sangkutan.

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.

Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.

Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.

Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri.

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.

Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.

Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh senat masing-masing perguruan tinggi.

Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.(2) Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional.

Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal.

Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;

penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.

Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut.

Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh universitas/institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan Doktor.

Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri.

dewan penyantun;

unsur pimpinan;

unsur tenaga pengajar para dosen;

senat perguruan tinggi;

unsur pelaksana akademik :

unsur pelaksana administratif;

unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :

Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.

Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama pada perguruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

Senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok :

Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen.

Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

Jabaran statuta perguruan tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Pasal 30 (1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, atau laboratorium. (2) Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. (3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. (4) Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari ke-giatan akademik.

Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya.

Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pusat penelitian.

Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

Jumlah Pembantu Ketua Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

Jumlah Pembantu Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ; dan

Jumlah Pembantu Direktur Akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pembinaan mahasiswa yang dimaksud pada ayat ini antara lain meliputi upaya peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan kegemaran mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa yang dimaksud pada ayat ini antara lain meliputi asrama, koperasi mahasisw kredit mahasiswa pada Bank, pelayanan kesehatan, pelayanan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang kesenian dan olahraga. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Pada dasarnya Pembantu Dekan berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan bidang kegiatan Akademik, Administrasi Umum dan Kemahasiswaan. Perguruan tinggi dapat mengangkat Pembantu Dekan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Dalam hal tidak adanya Direktur Program Pasca Sarjana, tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5) dan (6) dilaksanakan oleh Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan bidang akademik. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Lintas jurusan berarti bukan merupakan kelanjutan dari program sarjana dalam jurusan tertentu dan/atau menggunakan sumber daya dari beberapa jurusan. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Organisasi biro pada universitas/institut dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan universitas/institut yang bersangkutan. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 59 Organisasi sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan sekolah tinggi yang bersangkutan. Pasal 60 Lihat Penjelasan Pasal 36 Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Dalam hal tidak diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana,tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Pembantu Ketua yang membidangi kegiatan bidang akademik. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 74 Organisasi politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan politeknik yang bersangkutan. Pasal 75 Lihat Penjelasan Pasal 36 Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Seorang dosen yang memangku jabatan guru besar yang diminta mengajar politeknik juga menjadi anggota senat politeknik tersebut. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 87 Organisasi akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan akademi yang bersangkutan. Pasal 88 Lihat penjelasan Pasal 36 Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang membawahinya adalah untuk: a) universitas/institut adalah Fakultas b) Sekolah tinggi/Politeknik/Akademik adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dosen tetap yang dikerjakan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Dosen tamu dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengangkatan pada jabatan akademik diatur dengan sistem kredit yang dikumpulkan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen dalam menjalankan tugasnya.Besarnya angka kredit yang diberikan atas suatu jenis kegiatan serta jumlah minimal angka kredit bagi suatu jabatan akademik ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tata cara penilaian angka kreditabatan akademik dosen. Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau lembaga Pemerintah lain mengusulkan pengangkatan guru besar melalui Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang bersangkutan kepada Menteri. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 109 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 114 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Kontrak kerja yang dimaksud meliputi kegiatan penelitian, konsultasi, pelatihan, dan lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. Huruf d Yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa sebagai hasil kegiatan yang berhubungan dengan peran fungsi perguruan tinggi. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan adalah usaha yang semata-mata diselenggarakan untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 119 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 124 Cukup jelas Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas Pasal 127 Cukup jelas Pasal 128 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Mutu terdiri dari efektifitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas, suasana akademik, dan ketahanan sistem. Ayat (3) Kemandirian Badan Akreditasi menjadi dasar dalam pelaksanaan tugasnya walaupun memperoleh dukungan sumber daya dari pihak lain termasuk Pemerintah. Ayat (4) Langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi dapat berbentuk

Peningkatan bantuan penyediaan sumber daya

Pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumber daya bagi program-program tertentu

Penghentian pelaksanaan program-program tertentu

Penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;

Langkah pembinaan lainnya yang dipandang perlu. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 129 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Cukup jelas Pasal 133 Cukup jelas

Satuan pelaksana administratif pada perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

unsur pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;

senat universitas/institut;

unsur pelaksana akademik : fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;

unsur pelaksana administrasi : biro;

unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

unsur lain yang dianggap perlu.

Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya.

Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas/institut yang bersangkutan.

Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.

Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang ber-sangkutan.

Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan setelah mendapat pertim-bangan senat universitas/institut.

Apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta badan penyelenggara universitas/institut untuk mengulang proses pengangkatan.

Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.

Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut .

Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dan pertimbangan badan penyelenggara universitas/institut.

Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.

Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat universitas/institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan.

Senat universitas/institut mempunyai tugas pokok :

Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas/institut, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.

Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat universitas/institut.

Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas/institut dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat universitas/institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/ institut diatur dalam statuta universitas/institut yang bersang kutan.

Jabaran statuta universitas/institut ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi universitas/institut ditetapkan oleh senat universitas/institut.

Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.

Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.

Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga penelitian, atau kepada Rektor universitas/ institut bilamana tidak terdapat lembaga penelitian.

Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas/institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di perguruan yang bersangkutan.

Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.

Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan.

Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universitas/institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;

senat fakultas;

unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;

unsur pelaksana administratif : bagian tata-usaha.

Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang pada dasarnya terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.

Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.

Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan.

Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan melalui prosedur yang dimuat dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.

Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.

Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang dimuat dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.

Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.

Tugas pokok senat fakultas adalah :

Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen.

Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan kademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pasca sarjana dalam sebagian atau atu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

Jurusan terdiri atas :

Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang mem bawahinya.

Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau etua jurusan.

Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana.

Syarat penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.

Pada universitas/institut yang menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.

Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut.

Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk biro.

iro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor (3) Biro dapat terdiri atas :

Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara jarak jauh dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau program pen-didikan akademik.

Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

unsur pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;

senat sekolah tinggi;

unsur pelaksana akademik : jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;

unsur pelaksana administratif : bagian;

unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

unsur lain yang dianggap perlu.

Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.

Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.

Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan.

Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan dilaporkan kepada Menteri.

Apabila Ketua yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta badan penyelenggara sekolah tinggi untuk mengulang proses pengangkatan.

Pembantu ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi.

Pembantu ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi dan badan penyelenggara sekolah tinggi.

Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan.

Masa jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.

Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di sekolah tinggi yang bersangkutan.

Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Senat sekolah tinggi terdiri atas para Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat.

Senat sekolah tinggi dipimpin oleh Ketua, yang dibantu oleh Sekretaris Senat sekolah tinggi yang dipilih di antara anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, senat sekolah tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi diatur dalam statuta sekolah tinggi yang bersangkutan.

Jabaran statuta sekolah tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi sekolah tinggi ditetapkan oleh senat sekolah tinggi.

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan akademik program sarjana dan/atau program pasca sarjana, dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

Jurusan terdiri atas :

Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh Sekretaris.

Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Ketua.

Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi.

Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.

Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Ketua program studi diangkat oleh Ketua atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan Ketua program studi tersebut dapat diangkat kembali.

Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana.

Syarat penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.

Pada sekolah tinggi yang menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.

Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi.

Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Ketua.

Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana dalam menjamin baku mutu pendidikan.

Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pelaksana administrasi pada sekolah tinggi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi Umum.

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis terdiri atas : perpustakaan, pusat komputer, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertang-gung jawab kepada Ketua.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada politeknik diatur oleh Menteri.

unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;

senat politeknik;

unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

unsur pelaksana administratif : bagian;

unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

unsur lain yang dianggap perlu.

Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi politeknik yang bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan.

Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru.

Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum.

Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejah teraan mahasiswa.

Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.

Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat politeknik dan dilaporkan kepada Menteri.

Apabila Direktur yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Menteri bisa meminta badan penyelenggara politeknik untuk mengulang proses pengangkatan.

Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik.

Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik dan badan penyelenggara.

Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang diseleng garakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan politeknik yang bersangkutan.

Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.

Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada politeknik yang bersangkutan.

Senat politeknik mempunyai tugas pokok :

Senat politeknik terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat politeknik.

Senat politeknik dipimpin oleh Direktur, yang didampingi Sekretariat Senat politeknik yang dipilih diantara anggota Senat politeknik.

Dalam melaksanakan tugasnya senat politeknik dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat politeknik dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat politeknik diatur dalam statuta politeknik yang bersangkutan.

Jabaran statuta politeknik ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi politeknik ditetapkan oleh senat politeknik.

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

Jurusan terdiri atas :

Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.

Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

Ketua dan sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan Direktur.

Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.

Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Ketua program studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Masa jabatan Ketua program studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Unsur pelaksana administrasi pada politeknik terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum.

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Unsur penunjang pada politeknik yang disebut Unit Pelaksana Teknis terdiri atas : perpustakaan, laboratorium/studio, bengkel dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan politeknik.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur politeknik yang bersangkutan.

Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional.

Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh Menteri.

unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur;

senat akademi;

unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

unsur pelaksana administratif : bagian;

unsur penunjang : unit pelaksana teknis;

unsur lain yang dianggap perlu.

Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi akademi bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan.

Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara akademi mengangkat pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru.

Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.

Direktur akademi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dan dilaporkan kepada Menteri.

Apabila Direktur yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta badan penyelenggara akademi untuk mengulang proses pengangkatan.

Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi yang bersangkutan.

Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim bangan senat akademi.

Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertim bangan senat akademi dan badan penyeleng-gara akademi.

Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.

Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Senat akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di akademi yang bersangkutan.

Senat akademi mempunyai tugas pokok :

Senat akademi terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat akademi.

Senat akademi dipimpin oleh Direktur, dibantu oleh Sekretaris senat akademi yang dipilih dari para anggota senat akademi.

Dalam melaksanakan tugasnya senat akademi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat akademi dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat akademi diatur dalam statuta akademi yang bersangkutan.

Jabaran statuta akademi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi akademi ditetapkan oleh senat akademi.

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

Jurusan terdiri atas :

Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.

Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur.

Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.

Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio di angkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat pertim-bangan senat akademi

Penyelenggara program Studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.

Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Ketua program studi diangkat oleh Direktur atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Unsur pelaksana administrasi pada akademi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi Umum.

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Unsur penunjang pada akademi yang disebut Unit Pelaksana Teknis terdiri atas perpustakaan, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan akademi.

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII.

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.

Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah :

Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas/institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.

Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat universitas/ institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.

Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh Menteri.

Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga menunjang akademik diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh senat perguruan tinggi.

Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada), diatur oleh Menteri.

Mahasiswa mempunyai hak :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diseleng-garakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang tamat pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan

Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.

Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diseleng garakan Pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata-buku yang berlaku.

Pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan statuta perguruan tinggi dimaksud.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang dise lenggarakan oleh masyarakat setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diseleng-garakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi.

Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi usulan ini diajukan Rektor/Ketua/ Direktur kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan.

Pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik perguruan tinggi didasarkan atas usulan yang meliputi :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelengga ranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Pendirian perguruan tinggi kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, harus pula memenuhi persyaratan :

Pendirian universitas, institut, dan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul yang diajukan oleh Menteri.

Pendirian akademi dan politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan paratur negara dan Menteri Keuangan.

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan status hukumnya menjadi Badan Hukum yang mandiri.

Ketentuan-ketentuan mengenai Badan Hukum sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

tidak memenuhi syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

memberikan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menteri menetapkan Tata cara pengawasan mutu dan efesiensi semua perguruan tinggi.

Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggungjawab institusional perguruan tinggi masing-masing.

Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.

Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efesiensi.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :

Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.