Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1971
TENTANG PENGALIHAN BENTUK USAHA PERUSAHAAN NEGARA KERETA API MENJADI PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam tingkat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sekarang ini, masih dipandang perlu untuk membina perusahaan perkerata-apian agar jasa-jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub. a diatas, perlu segera mengalihkan bentuk usaha Perusahaan Negara Kereta Api yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40).
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.
Indonesische Bedrijvenwet 1927 (Stbl. 1927: 419) sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah;
3.
Undang-undangNomor Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara RepubiikIndonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
4.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40; Tambahan Lembaran-Negara No. 2904).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK USAHA PERUSAHAAN NEGARA KERETA API MENJADI PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
Pasal 1
Perusahaan Negara Kereta Api yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 43) dialihkan bentuk usahanya menjadi PerusahaanJawatan (PERJAN) sebagaimanayang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904).
Pasal 2
Kedudukan Perusahaan Jawatan (PERJAN) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
Pasal 3
(1)
Dengan dialihkannya bentuk-usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Kereta Api dinyatakanbubar pada saat berdirinya Perusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud.
(2)
Semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan passivaPerusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri Perhubungan.
(3)
Semua hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran Negara Kereta Api sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(4)
Penyelesaian pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur selanjutnya secara bersama oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet 1927 (Stbl.1927: 419) sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah.
Pasal 4
Terhitung sejaktanggal dibubarkannya dan didirikannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 43) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1971.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 15 September 1971
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.
CATATAN
Kutipan
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN1971/75
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
Polisi Selidiki Kebakaran KMP Batumandi di Perairan Merak
Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi terbakar saat hendak masuk Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026), lalu terbalik dan tenggelam keesokan malamnya. Seluruh 420 penumpang dan 40 awak kapal selamat, dan polisi kini menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dalam kebakaran itu.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Kemenhub Ungkap Alasan Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
Kemenhub memasukkan ojek daring (ojol) ke kategori transportasi umum dalam RUU Perubahan Ketiga UU LLAJ dengan alasan keselamatan dan untuk menutup kekosongan hukum yang sudah berlangsung sejak 2015. RUU ini juga akan memuat bab baru tentang angkutan berbasis platform digital, termasuk hak dan kewajiban aplikator, tarif, serta kuota.
Kejagung Jerat PT CNI dan Eks Sekjen ESDM dalam Kasus Korupsi Nikel Rp401 Miliar
Kejaksaan Agung menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan empat orang, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Mochamad Teguh Pamudji, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Perkara ini bermula dari ekspor nikel tanpa pemenuhan kewajiban pasar dalam negeri (DMO) menggunakan dokumen uji kadar yang direkayasa, dengan kerugian negara sekitar Rp401,65 miliar menurut perhitungan BPKP.
Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap
pasal, sedang kami siapkan.
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
