Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1957
TENTANG PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1958
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11"Krosok Ordonnantie 1937"(Stbi. 1937 No.604)untuk tahun 1958;
Mengingat
:
1.
Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2.
Pasal 11"KrosokOrdonantie.1937"(Stbl.1937No.604);
MEMUTUSKAN:
peraturan pemerintah tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal11 "krosokordonantie1937"(stbl.1937no.604)untuk tahun 1958 sebagai berikut
:
Pasal 1
Pemungutan termaksud dalamPasal11"KrosokOrdonantie1937"(Stbl.1937 No.604), untuk tahun 1958, yakni terhitung mulai tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember 1958, ditetapkan sebesar Rp.0,10(sepuluh sen)untuk tiap-tiap satu kilogram atau pecahan dari satu kilogram krosok, yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEKARNO)
MENTERIPERTANIAN,
(SADJARWO)
MENTERIPERDAGANGAN,
(SOENARDJO)
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
(G.A. MAENGKOM)
PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAHNo.65 Tahun 1957
tentang
PENETAPANBESARNYAPEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAMPASAL11
"KROSOK
ORDONNANTIE1937"(STBL.1937No.604)UNTUKTAHUN 1958
1.
Berdasarkan pasal 11"KrosokOrdonnantie 1937"(Stbl. 1937No.604),
maka besarnya pemungutan atas pengeluaran tembakau dari wilayah Indonesia tiap
tahun takwim ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.
2.
Dengan memperhatikan keadaan perekonomian pada masa sekarang ini,
maka besarnya pemungutan tersebut, bagi tahun 1958 tidak akan melebihi pemungutan
untuk tahun 1957, ialah Rp. 0,10(sepuluh sen) untuk tiap 1 kilogram atau pecahan
kilogram tembakau yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
3.
Sebagaimana diketahui, maka hasil pemungutan itu disediakan untuk
pembiayaan Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale)yang dibentuk berdasarkan
"Krosok Ordonnantic 1937"(Stbl.1397 No. 604), yang bertugas antara lain mengambil
tindakan-tindakan seperlunya untuk memperbaiki produksi dan pengolahan,
perdagangan dan pasaran tembakau Indonesia di dalam dan di luar negeri.
4.
Dengan Peraturan Pemerintah ini untuk tahun 1958 pemungutan atas
export tembakau Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap
satu kilogram tembakau yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia.
5.
Mengingat luasnya lapangan pekerjaan Badan Urusan Tembakau, maka
besarnya pemungutan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat
dipertanggung-jawabkan sepenuhnya.
Termasuk Lembaran-Negara No.172 tahun 1957.
Diketahui
Menteri Kehakiman,
g. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARATAHUN 1957NOMOR 172DANTAMBAHAN LEMBA
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
