Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:77
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Oktober 2014
Tanggal Pengundangan
:14 Oktober 2014
Tanggal Berlaku
:14 Oktober 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 263, TLN No. 5597, LL SETNEG : 22 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5520/pp-no-77-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Pertambangan Minerba
Sub Subsektor
:
Perizinan Pertambangan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Suradiyanto Suradiyanto
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.456
Detail Sumber

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL

Ahmad Redi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 3 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.152
Detail Sumber

PERGESERAN PARADIGMA HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN

Henry Donald Lbn. Toruan
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.23
Detail Sumber

STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Nur Dewata, Mukti Fajar
Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2 2013
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v20i2.284
Detail Sumber

ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Khotimatun Nafisah
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 4 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v4i2.337
Detail Sumber

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR

Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Valentino Demitry Soplantina
Bacarita Law Journal Vol. 1 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2790
Detail Sumber

Berita Terkait

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.