Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:79

Tahun

:2019

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:12 November 2019

Tanggal Pengundangan

:13 November 2019

Tanggal Berlaku

:13 November 2019

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2019/NO.219, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/126142/pp-no-79-tahun-2019

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Subsektor

Kebijakan Moneter

Sub Subsektor

Pengendalian Inflasi & Nilai Tukar

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia

Akmal Saputra, Ilhamda, Faniyah, Iyah Faniyah, Putra Pratama, Bisma Putra Pratama

Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 2025

8 Peraturan Terhubung DOI: 10.60034/g3q16r87

Detail Sumber

Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Fatahillah, Javandalas Nanda Yasser, Sabani, Agil, Najib, Ramanda Faik Hilmi, Rajib, Rayi Kharisma

Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 2025

7 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1414

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.