Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:9
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:22 Februari 2019
Tanggal Pengundangan
:26 Februari 2019
Tanggal Berlaku
:26 Februari 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.37, TLN NO.6319, LL SETKAB : 28 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/103048/pp-no-9-tahun-2019
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Perlindungan Konsumen
Sub Subsektor
:
Hak Konsumen & Klaim
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok

Dewi, Elsa Novrima, Roza, Darmini, Mulyawan, Fitra
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 4 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/t33njf37
Detail Sumber

Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Di Sengajakan

Heatubun, Alowisya Natalia, Anwar, Arman, Wattimena, Josina Augustina Yvonne
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 11 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i11.2098
Detail Sumber

GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM

Anggraeni, Reni Putri, Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony, Haryanto, Nova Fajar
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 3 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1420
Detail Sumber

KEWENANGAN IDEAL MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN KAPAL UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Sarwono, Sarif, Ismail, Iryani, Dewi
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 9 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v9i2.1896
Detail Sumber

INDENPENDENSI MAHKAMAH PELAYARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

nurhan
jurnal hukum das sollen Vol. 6 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1832
Detail Sumber

PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK DALAM JASA TITIP BELI BARANG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Fauziyah
ADHAPER Vol. 10 No. 01 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.62
Detail Sumber

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026 mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Penegakan ini bergigi: memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Menuju Payung Hukum Setingkat UU: Bab Khusus Disiapkan dalam RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui RUU Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP. Langkah ini menjawab polemik bahwa program berskala nasional tersebut selama ini hanya berpijak pada Instruksi Presiden, yang dinilai berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dan menimbulkan risiko hukum bagi kepala desa serta pengurus koperasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.