Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1950
TENTANG MENGUBAH SURAT PUTUSAN TANGGAL 6 JANUARI 1949 NO. 2 (STAADBLAD 1949 NO. 2)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa surat-putusan tertangga1 6 Januari 1949 No. 2 (Stb1. 1949 No. 2) sebagaimana beberapakah telah diubah dan ditambah, terakhirdengan surat-putusan tertanggal Desember 1949 No. 144 (Stb1. 1949 No : 471) sekarang masih beriaku buat pegawai-pegawai R.I.S. yang mempunyai kebangsaan Belanda;
b.
Bahwa pembagian Indonesia dalam rayon kemahalan seperti ditetapkan dalam tabel I dari surat-putusan tersebut tadi perlu ditinjau kembali, dengan mengubah tunjangan kemahalan yang ditetapkan untuk berbagai-bagai rayon itu;
Mengingat
:
1.
akan surat-putusan tertanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Stb1.1949 No. 2), sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Surat-putusan tertanggal 24 Desember 1949 No. 144 (Stb1. 1949 No. 471).
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH SURAT-PUTUSAN TANGGAL 6 JANUARI 1949 NO. 2 (STB1. 1949 NO. 2)
Pasal 1
Tabel I dan II yang tercantum pada Lampiran B dari Surat-putusan 6 Januari 1949 No. 2 (Stb1. 1949 No. 2) diganti dengan tabe1 I dan II yang terlampir pada surat-putusan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Dalam tabel III dan IV, yang tercantum pada Lampiran B dari Surat-putusan 6 Januari 1949 No. 2 (Stb1. 1949 No. 2) angka "VI" diganti dengan angka "VI sampai dengan Ix".
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannya dan berlaku surutsampai 1 Juli 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
SOEKARNO.
PERDANA MENTERI
MOHAMMAD HATTA.
MENTERI KEUANGAN
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diumumkan pada
tanggal 24Juli1950.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
CATATAN
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
