1. bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 45 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 1954 Nomor116), perlu diubah dan ditambah
2. Pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
3. BAB I (Pengeluaran)6.1Kementerian dan pengeluaran umum,dikurangkan dengan................Rp. 7.294.000,-6.1AMissi Militer Belanda, dikurangkandengan ..........................Rp. 6.424.000,-6.2Angkatan Darat, ditambah dengan ..Rp.593.715.000,-6.2AC.T.N., dikurangi dengan .........Rp. 5.029.000,-6.2BDemoblisian Pelajar, dikurangkandengan ...........................Rp. 9.143.000,-6.3Angkatan Laut, ditambah dengan ...Rp. 24.499.000,-6.4Angkatan Udara, dikurangi dengan..Rp. 35.357.000,-6.5Pengeluaran tak tersangka dikurangidengan ...........................Rp. 45.769.000
Tentang
:Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1957
TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
1.
Pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
pasal 1 bagian vi (kementerian pertahanan) dari anggaran republik indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 nomor 45 (lembaran negara republik indonesia tahun 1954nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut
:
Pasal 1
Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut: BAB I (Pengeluaran) 6.1 Kementerian dan pengeluaran umum, dikurangkan dengan. Rp. 7.294.000,- 6.1A Missi Militer Belanda, dikurangkan dengan .. Rp. 6.424.000,- 6.2 Angkatan Darat, ditambah dengan .. Rp.593.715.000,- 6.2A C.T.N., dikurangi dengan …… Rp. 5.029.000,- 6.2B Demoblisian Pelajar, dikurangkan dengan Rp. 9.143.000,- 6.3 Angkatan Laut, ditambah dengan Rp.24.499.000,- 6.4 Angkatan Udara, dikurangi dengan.. Rp.35.357.000,- 6.5 Pengeluaran tak tersangka dikurangi Rp.45.769.000,-
6.
1 Kementerian dan pengeluaran umum, dikurangkan dengan. Rp. 7.294.000,-
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUKARNO
Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
SUNARJO
PERDANAMENTERI
ALI SASTROAMIDJOJO
LEMBARAN NEGARANOMOR 31 Tahun 1957
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
