Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019

Abstrak Peraturan

1. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapata dan belanja negara TA 2018. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018. 3. Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2018 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. LRA Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2018; 3. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018; 4. Laporan Operasional TA 2018; 5. Laporan Arus Kas TA 2018; 6. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018; 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Tentang
:Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:12
Tahun
:2019
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:17 September 2019
Tanggal Pengundangan
:18 September 2019
Tanggal Berlaku
:18 September 2019
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2019/NO.169, TLN NO. 6388, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor
: Data tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Ius Constituendum Legislasi: Politik Hukum Pengaturan Fast-Track Legislastion untuk Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia

Pratama, Nur Aji
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 21 No. 4 2024

Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation

Imran Eka Saputra, Ali Rahman
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 2024

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…