Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2001

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:17
Tahun
:2001
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:06 Agustus 2001
Tanggal Pengundangan
:06 Agustus 2001
Tanggal Berlaku
:06 Agustus 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2001/ No. 113, TLN NO. 4133, LL SETNEG : 6 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44896/uu-no-17-tahun-2001
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2001
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.
bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
…
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
Pasal 1
(1)
. Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari:
a.
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah);
Penjelasan: Cukup jelas
b.
Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enampuluh rupiah).
Penjelasan: Penerimaan pembangunan tersebut tediri dari bantuan program dan bantuan proyek.
(2)
Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri dari:
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus emapat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
b.
Penerimaaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 58.481.565.939.589,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
c.
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus emapat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)
Rincian pendapatn Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Penjelasan: Rincian pendapatan Negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIANPENERIMAANDALAMNEGERI TAHUNANGGARAN1999/2000 Penerimaan perpajakan Rp112.904.813.566.055,00 Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai Barang Rp59.682.747.737.521,00 dan Jasa dan Pajak 320Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB) Rp 4.107.266.648.375,00 Bea masuk Rp 4.176.990.000.000,00 Cukai Rp 10.331.219.000.000,00 Pungutan (pajak)ekspor Rp 858.596.881.718,00 Bea meterai Rp 610.944.298.441,00 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 58.481.565.939.589,00 0310 Penerimaan minyak bumi Rp38.023.750.597.796,00 0 Penerimaan gas alam Rp20.457.815.341.793,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 33.046.237.741.172,00 Pendapatan pendidikan Rp 8.554.086.690,00 Uang pendidikan 5.382.956.308,00 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 2.415.522.731,00 Uang ujian menjalankan praktek 18.054.000,00 Penerimaan pendidikan lainnya 737.553.651,00 Pendapatan pendidikan swadana 445.223.197.257,00 Penjualan hasil produksi dan sitaan Rp 39.922.893.909,00 Penjualan hasil pertanian dan perkebunan 2.828.780.379,00 Penjualan hasil peternakan 77.184.642,00 Penjualan hasil perikanan 13.048.032,00 Penjualan hasil sitaaan 8.582.266.531,00 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 2.859.040.800,00 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 136.305.225,00 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 16.886.444.953,00 Penjualan lainnya 8.539.823.347,00 Penjualan aset tetap 61.676.859.826,00 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 6.028.123.734,00 Penjualan kendaraan bermotor 629.873.201,00 Penjualan sewa beli 28.631.396.390,00 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dan dihapuskan 26.387.466.501,00 Pendapatan sewa 10.543.603.989,00 Sewa rumah dinas, dan rumah negeri 5.077.840.053,00 Sewa gedung, bangunan, dan gudang 2.162.865.242,00 0533 Sewa benda-benda bergerak Rp2.214.560.561,00 0539 Sewa Sewa benda-benda tak bergerak lainnya Rp1.088.338.133,00 Pendapatan jasa I Rp 571.493.560.862,00 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Rp 58.374.126.751,00 Pendapatan tempat hiburan, taman, dan museum Rp 654.601.081,00 Pendapatan surat keterangan, visa paspor, SIM, STNK, dan BPKB Rp215.215.701.310,00 Pendapatan sertifikat pendaftaran tanah Rp40.610.181.005,00 Pendapatan hak dan perizinan Rp203.603.681.796,00 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, dan pemeriksaan Rp4.403.148.194,00 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja Rp25.206.543.849,00 Pendapatan jasa kantor urusan agama Rp 4.579.659.021,00 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan Rp 18.845.917.855,00 Pendapatan jasa ll Rp 1.472.279.801.740,00 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Rp 95.355.060.306,00 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda Rp892.948.554.640,00 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 8.136.634.622,00 Pendapatan jasa kantor catatan sipil Rp 5.746.746.209,00 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak Negara dengan Surat Paksa 2.516.947.540,00 Pendapatan uang pewarganegaraan 8.397.147.473,00 Bea lelang 82.496.128.126,00 0558 Pendapatan biaya pengurusan piurang Negara dan lelang Negara Rp42.156.046.314,00 0559 Pendapatan . Pendapatan jasa lainnya Rp344.526.536.510,00 Pendapatan rutin dari luar negeri Rp 237.816.145.690,00 Penerimaan rutin luar negeri lainnya Rp237.816.145.690,00 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana Rp1.650.175.105.331,00 Pendapatan penjualan swadana Rp 6.513.458.897,00 Pendapatan swa swadana 951.080.862,00 Pendapatan jasa swadana Rp 1.642.710.565.572,00 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 29.362.134.034,00 Legalisasi tanda tangan 117.675.854,00 Pengesahan surat di bawah tangan 21.217.143,00 Uang meja (legas) dan upah pada panitera badan peradilan 780,272,881,00 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 12.514.529.574,00 Ongkos perkara 1.179.230.525,00 Penerimaan kejaksaan dan peradilan Rp 14.749.208.057,00 Pendapatan dari investasi Rp8.541.348.144.170,00 Bagian laba dari BUMN Rp 5.430.448.144.170,00 Pelunasan piutang(penerimaan kembali pinjaman) Rp3.110.900.000.000,00 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan Rp210.133.222.796,00 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Rp17.014.730.427,00 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom Rp13.093.888.907,00 Penerimaan kembali belanja pensiunRp 56.108.588.471,00 Penerimaan kembali belanja rutin Rp104.131.027.428,00 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya Rp 19.784.987.563,00 0820 Pendapatan Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Rp63.477.251.235,00 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 6.733.900.695,00 pegawai daerah otonom Rp 1.797.758.322,00 pensiun Rp 14.361.527.993,00 rutin lainnya Rp5.433.366.708,00 Rp 35.150.697.517,00 Pendapatan lain-lain swadana 12.719.179.221,00 Pendapatan lain-lain Rp 19.691.512.554.422,00 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji Rp2.343.251.274,00 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp22.351.706.762,00 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara Rp10.810.956.803,00 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN Rp1.803.379.644,00 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN Rp 3.727.189.531.167,00 0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp15.927.013.728.772,00 JUMLAH Rp204.432.617.246.816,00 RINCIAN... RINCIANPENERIMAANLUARNEGERI TAHUNANGGARAN1999/2000 Pinjaman Program Rp 25.200.896.518.907,00 Pinjaman Proyek Rp24.383.103.382.553,00 JUMLAH Rp49.583.999.901.460,00
Pasal 2
(1)
Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rnam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
Penjelasan: Cukup jelas
a.
Pengeluaran rutin sebesar Rp 170.173.672.419,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan raus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 93.996.947.844,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 952.208.719.823,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 39.752.522.819,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 365.274.393.288,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp120.507.306.859.617,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 415.868.310.581,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 509.733.499.589,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 137.941.707.451,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 17.744.691.275.659,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 302.191.944.019,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 7.087.582.487.187,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 463.304.317.609,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMANA Rp 924.843.623.185,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Rp 25.060.525.796,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 1.771.611.426.946,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 487.395.680.993,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 1.009.094.805.306,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 4.840.980.883.706,00 19. SEKTOR … 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 2.573.606.776.001,00 20 SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN Rp 9.921.226.265.00,00
b.
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 487.898.891.707,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 3.402.123.824.787,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 3.416.364.989.351,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 287.718.726.423,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 28.372.759.033.828,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 5.312.581.873.940,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 2.936.942.039.855,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 938.009.854.714,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 16.083.659.438.178,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 837.142.459.628,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 7.510.368.622.887,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 324.527.922.206,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 4.796.574.895.189,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Rp 2.978.841.228.136,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 412.534.875.227,00 16. SEKTOR … 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 713.787.645.973,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 196.149.348.922,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 860.385.274.330,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 301.272.029.664,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.731.843.493.327,00
(2)
Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Penjelasan: Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut: RINCIANPENGELUARANRUTIN SEKTOR 01.1 Subsektor Industri Rp 93.996.947.844,00 Jumlah Sektor Industri SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian 279.818.243.139,00 02.2 Subsektor Kehutanan 672.390.476.684,00 Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp 952.208.719.823,00 SEKTORPENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 17.472.282.693,00 03.2 Subsektor Irigasi 22.280.240.126,00 Jumlah Sektor Pengairan 39.752.522.819,00 04SEKTOR... SEKTORTENAGAKERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp365.274.393.288,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGANDAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 87.229.458.497,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 64.543.962.771.00 05.4 Subsektor Keuangan Rp120.220.381.572.312,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 135.151.866.037,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi Rp120.507.306.859.617,00 SEKTORTRANSPORTASI, METROLOGI DANGEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana jalan 30.687.887.986,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat 35.344.449.723,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut 211.001.313.871,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 73.661.953.487,00 06.5 Subsektor Metrologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 65.172.705.514,00 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika Rp415.868.310.581,00 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 503.207.988.195,00 07.2 Subsektor Energi Rp 6.525.511.394,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi Rp509.733.499.589,00 08SEKTOR.. SEKTORPARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 26.162.984.340,00 08.2 Rp111.778.723.111,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rp 137.941.707.451,00 SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI 09.1 SubsektorPembangunan Daerah Rp17.645.076.940.935,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan dan Pemukiman Perambah Hutan 99.614.334.724,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 17.744.691.275.659,00 SEKTORLINGKUNGANHIDUPDANTATARUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 12.111.359.928,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 290.080.584.091,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 302.191.944.019,00 12. SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAANNASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAPTUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDADANOLAHRAGA 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 6.513.296.225.676,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 447.318.765.844,00 12.4 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 115.975.499.681,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp 10.991.995.886,00 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga Rp 7.087.582.487.187,00 12SEKTOR... SEKTORKEPENDUDUKANDANKELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp463.304.317.609,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp 463.304.317.609,00 SEKTORKESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAK DANREMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 171.899.832.840,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 752.943.790.345,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 924.843.623.185,00 SEKTORPERUMAHANDANPERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 18.559.489.932,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 6.501.035.864,00 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 25.060.525.796,00 SEKTOR AGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 296.875.938.607,00 15.2 SubsektorPembinaan Pendidikan Agama Rp 1.474.735.488.339,00 Jumlah Sektor Agama Rp 1.771.611.426.946,00 16 SEKTOR.. SEKTORILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 297.076.708.424,00 20.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 44.181.492.917,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.617.646.326,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 143.519.833.326,00 Jumlah Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi SEKTOR HUKUM 17.1 SubsektorPembinaan Hukum Nasional Rp 848.704.484.408,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp160.390.320.898,00 Jumlah Sektor Hukum Rp1.009.094.805.306,00 SEKTORAPARATURNEGARADANPENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 4.454.138.228.831,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Rp 386.842.654.875,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp4.840.980.883.706,00 SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUARNEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASIDANMEDIAMASSA 19.1 Subsektor Politik Rp 120.985.213.877,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp 1.798.026.054.556,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 654.595.507.568,00 Jumlah SektorPolitik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp2.573.606.776.001,00 20 SEKTOR.. SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN 20.2 SubsektorABRI Rp 9.921.226.265.000,00 20.3 Subsektor Pendukung Rp Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp9.921.226.265.000,00 JUMLAH Rp170.173.672.972.419,00 RINCIANPENGELUARANPEMBANGUNAN PEMBIAYAAN RUPIAH TAHUNANGGARAN1999/2000 SEKTORINDUSTRI 01.1 Subsektor Industri Rp 237.759.143.529,00 Jumlah Sektor Industri SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 02.1 Subsektor Pertanian Rp 1.901.959.875.149,00 02.2 Subsektor Kehutanan 17.482.353.525,00 Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan Rp 1.919.442.228.674,00 SEKTORPENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 331.549.562.056,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 735.273.395.964,00 Jumlah Sektor Pengairan Rp 1.066.822.958.020,00 SEKTORTENAGAKERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp 117.236.774.736,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja 05 SEKTOR... 08. SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGANDAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 28.502.748.030,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 50.709.403.964,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional Rp 3.117.870.562.497,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp22.534.755.292.840,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp1.096.066.016.850,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi Rp26.827.904.024.181,00 SEKTORTRANSPORTASIMETEOROLOG DANGEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 741.612.502.336,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat 185.939.327.837,00 06.3 SubsektorTransportasi Laut 134.340.806.275,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 145.370.406.689,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp 17.962.027.430,00 Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika Rp 1.225.225.070.567,00 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan Rp 48.316.920.548,00 07.2 Subsektor Energi 695.606.075.384,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 743.922.995.932,00 08 SEKTOR... SEKTORPARIWISATA, POSDANTELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 51.960.421.953,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 17.572.453.352,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 69.532.875.305,00 SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 13.301.441.652.677,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp861.262.095.301,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 14.162.703.747.978,00 SEKTORLINGKUNGAN HIDUPDAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 469.648.323.875,00 10.2 SubsektorTata Ruang 64.146.872.578,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp 533.795.196.453,00 11. SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDADAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 3.497.374.928.330,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp 205.731.522.558,00 11.4 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Rp 60.031.259.327,00 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 60.531.342.635,00 Jumlah SektorPendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga Rp3.823.669.052.850,00 12SEKTOR... SEKTORKEPENDUDUKANDANKELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 230.444.271.441,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp230.444.271.441,00 SEKTORKESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PERANANWANITA, ANAK DANREMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 304.214.293.694,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 1.549.493.971.523,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 558.497.572.009,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 2.412.205.837.226,00 SEKTORPERUMAHANDANPEMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 1.297.968.319.415,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp 13.340.856.063,00 Jumlah SektorPerumahan dan Rp 1.311.309.175.478,00 SEKTORAGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 46.448.298.573,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 265.009.380.174,00 Jumlah Sektor Agama Rp 311.457.678.747,00 16 SEKTOR... SEKTORILMUPENGETAHUANDAN TEKNOLOGI 16.1 SubsektorTeknik Produksi dan Teknologi Rp159.892.122.441,00 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp55.902.435.094,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan dan 62.399.635.434,00 16.4 Subsektor Kelautan 54.565.153.442,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 32.062.266.766,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp 164.397.860.409,00 Jumlah Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 529.219.473.586,00 SEKTOR HUKUM 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 14.983.723.996,00 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp 48.351.865.014,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp 129.634.109.357,00 Jumlah Sektor Hukum Rp 192.969.698.367,00 SEKTORAPARTURNEGARADAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 457.615.285.676,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 29.433.046.142,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp 487.048.331.818,00 19 SEKTOR.. SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DANMEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 7.125.562.382,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 29.244.854.466,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 91.081.397.598,00 Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 127.451.814.446,00 SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 20.2 SubsektorABRI 605.141.988.428,00 20.3 Subsektor Pendukung 583.120.747.957,00 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan JUMLAH Rp 57.518.383.085.719,00 V: RINCIANPENGELUARANPEMBANGUNAN PEMBIAYAANPROYEK TAHUNANGGARAN1999/2000 SEKTOR INDUSTRI 01.1 Subsektor Industri Rp 250.139.748.178,00 Jumlah Sektor Industri Rp250.139.748.178,00 SEKTORPERTANIANDANKEHUTANAN 02.1 SubsektorPertanian Rp 1.459.216.593.402,00 02.2 Subsektor Kehutanan Rp 23.465.002.711,00 Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan Rp 1.482.681.596.113,00 03 SEKTOR.. SEKTORPENGAIRAN 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air Rp 1.225.373.788.087,00 03.2 Subsektor Irigasi Rp 1.124.168.243.244,00 Jumlah Sektor Pengairan Rp 2.349.542.031.331,00 SEKTORTENAGAKERJA 04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp170.481.951.687,00 Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp 170.481.951.687,00 07. SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHANASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 76.159.257.453,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 2.609.995.480,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 8.785.326.614,00 05.4 Subsektor Keuangan Rp 1.413.236.451.246,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp 44.063.978.854,00 Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi Rp 1.544.855.009.647,00 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DANGEOFISIKA 06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp 3.220.701.186.984,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp 711.076.578.792,00 06.3 SubsektorTransportasi Laut 82.047.714.052,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara 73.531.323.545,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika Rp 4.087.356.803.373,00 07SEKTOR... SEKTORPERTAMBANGANDANENERGI 07.1 Subsektor Pertambangan 112.787.200,00 07.2 Subsektor Energi Rp 2.192.906.256.723,00 Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi Rp 2.193.019.043.923,00 SEKTORPARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp868.476.979.409,00 Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rp 868.476.979.409,00 SEKTORPEMBANGUNANDAERAHDAN TRANSMIGRASI 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp 1.920.401.041.057,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 554.649.143,00 Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Rp 1.920.955.690.200,00 SEKTORLINGKUNGANHIDUPDAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp 245.629.569.188,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 57.717.693.987,00 Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp303.347.263.175,00 SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAANTERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDADAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan Rp 3.652.972.445.851,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan Rp32.816.215.184,00 11.3 Subsektor . 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 17.200.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 893.709.002,00 Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga Rp 3.686.699.570.037,00 SEKTORKEPENDUDUKANDANKELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 94.083.650.765,00 Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp 94.083.650.765,00 SEKTORKESEJAHTERAANSOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAKDANREMAJA 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp 287.359.739.998,00 13.2 Subsektor Kesehatan Rp 2.096.119.633.025,00 13.3 SubsektorPeranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 889.684.940,00 Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp2.384.369.057.963,00 SEKTORPERUMAHANDANPERMUKAAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 1.661.827.024.734,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 5.705.027.924,00 Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 1.667.532.052.658,00 15SEKTOR.. SEKTORAGAMA 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 973.054.021,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp 100.104.142.459,00 Jumlah Sektor Agama Rp 101.077.196.480,00 SEKTORILMUPENGETAHUANDAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp 144.494.513.443,00 16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan dan Dasar Rp 16.792.584.754,00 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana llmu Pengetahuan dan Teknologi Rp15.883.049.943,00 16.4 Subsektor Kelautan Rp 1.178.905.497,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 4.860.575.862,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 1.358.542.888,00 Jumlah Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi Rp 184.568.172.387,00 SEKTORHUKUM 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 3.179.650.555,00 Jumlah Sektor Hukum SEKTORAPARATURNEGARADANPENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp 363.027.057.522,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 10.309.884.990,00 Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp 373.336.942.512,00 19 SEKTOR... SEKTORPOLITIK, HUBUNGANLUARNEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASIDANMEDIAMASSA 19.1 Subsektor Politik 5.079.380.328,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 168.740.834.890,00 Jumlah SektorPolitik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN 20.2 SubsektorABRI 518.047.748.225,00 20.3 Subsektor Pendukung Rp25.533.008.717,00 Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp 543.580.756.942,00 JUMLAH RP24.383.103.382.553,00
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
Penjelasan Pasal:
Sisa Anggaran lebih sebesar Rp 1.941.457.707.585,00(satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan pulurh lima rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp254.016.617.148.276,00(dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesarRp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 113
Penjelasan Umum
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sbesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 12.751.097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
Sisa Anggaran Lebih Kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya

Konsolidasi segera hadir

Teks peraturan yang sudah menggabungkan seluruh perubahannya, lengkap dengan riwayat tiap pasal, sedang kami siapkan.

Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.