Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:18
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Agustus 2000
Tanggal Pengundangan
:02 Agustus 2000
Tanggal Berlaku
:01 Januari 2001
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2000/ No. 128, TLN NO. 3986, LL SETNEG : 15 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44982/uu-no-18-tahun-2000
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2009

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 16B
(1)

Paper Terkait

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU

Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31004/jp.v1i2.556
Detail Sumber

REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA

Bawazier, Fuad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
22 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.344
Detail Sumber

REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIROKRASI BIDANG PERPAJAKAN LEGISLATION REFORM AND TAXATION DIVISION BUREAUCRACY

Subri, Andi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1 2011
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v8i1.345
Detail Sumber

Analisis Dampak Perubahan Dasar Pungutan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia

Johanes Wahyu Galandjindjinay, I Dewa Gde Dana Sugama
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/hukum.v2i1.74
Detail Sumber

Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Farina Firda Eprilia
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No. 8 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v3i8.289
Detail Sumber

REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Tomson Situmeang
Honeste Vivere Vol. 32 No. 2 2022
29 Peraturan Terhubung DOI: 10.55809/hv.v32i2.138
Detail Sumber

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.