bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukandan berlakunya Anggaran Belanja Negara;
Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengananggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Pasal 2. (1)Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulaiberlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaandengan anggaran itu. (2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga padatanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu barusesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-NegaraRepublik Indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1957
TENTANG PEMASUKAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukan dan berlakunya Anggaran Belanja Negara;
Mengingat
:
1.
Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANG PEMASUKAN DAN BERLAKUNYA ANGGARAN BELANJA NEGARA
Pasal 1
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
Penjelasan Pasal:
Di dalam pasal ini ditetapkan waktu yang tertentu tentang mengajukan usul undang-undang Anggaran umum oleh Pemerintah, yaitu sebelum tanggal 17 Agustus.
Pasal 2
(1)
Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulai berlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaan dengan anggaran itu.
(2)
Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga pada tanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu baru sesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
(3)
Selama Undang-undang tentang penetapan anggaran umum itu belum dimuat dalam Lembaran -Negara Republik Indonesia, maka kebijaksanaan dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara didasarkan atas anggaran dari tahun sebelum tahun dinas yang bekenaan dengan anggaran itu.
Penjelasan Pasal:
Di dalam pasal ini ditetapkan, apakah yang harus menjadi dasar kebijaksanaan Pemerintah dalam pembiayaan-pembiayaan pengeluaran Negara, jika undang-undang anggaran umum dari sesuatu tahun dinas belum dimuat dalam Lembaran Negara. Dasarnya ialah, anggaran dari tahun dinas yang mendahului tahun dinas anggaran yang bersangkutan, Tetapi untuk dapat menggunakan dasar itu, haruslah sudah ditetapkan undang-undang anggaran umum untuk tahun yang bersangkutan; hanyalah penempatannya di dalam Lembaran Negara belum terjadi.
Pasal 3
Apabila dalam hal ada keperluan-keperluan yang timbul sekonyong-konyong yaitu dalam keadaan perang, adanya ancaman bahaya perang, peristiwa-peristiwa internasional sangat penting, bencana alam ataupun untuk menjamin suatu kepentingan negara yang mendesak, suatu pengeluaran tidak dapat ditunda, maka dapatlah pos pengeluaran tidak tersangka dengan persetujuan Menteri Keuangan dilampaui. Tentang hal ini harus segera diberitakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan, sedangkan anggaran yang bersangkutan harus selekas-lekasnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Penjelasan Pasal:
Sudah jelas.
Pasal 4
PERATURANPERALIHAN.
1.
Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1957 Pemerintah memajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuk tahun dinas 1957.
2.
Selama anggaran umum untuk tahun dinas 1957 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka kebijaksanaan dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara untuk tahun 1957 didasarkan atas anggaran umum untuk tahun dinas 1956.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan-ketentuan ini, yang bersifat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok dalam pasal-pasal 1 dan 2, hanyalah berlaku untuk tahun 1957.
BAB V
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1957.
ttd
SUKARNO
Diundangkan
pada tangal 23 Mei 1957.
Menteri Kehakiman,
g. A.MAENGKOM
Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO
Menteri Keuangan a.i.,
DJUANDA
LEMBARAN NEGARANOMOR 54 Tahun 1957
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
