Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1999

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:32
Tahun
:1999
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 Agustus 1999
Tanggal Pengundangan
:23 Agustus 1999
Tanggal Berlaku
:01 April 1998
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1999/ No. 144, TLN NO. 3876, LL SETNEG : 8 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/45353/uu-no-32-tahun-1999
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
APBN
Sub Subsektor
:
Penyusunan & Penetapan APBN Pelaksanaan & Pelaporan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1998

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1998

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.
Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
Penjelasan: Cukup jelas
Pasal 2
Penjelasan: Cukup jelas.
(1)
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
a.
Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
b.
Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
(2)
Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
(3)
Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
(4)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp.215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2.
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
Pasal 3
Penjelasan: Ayat (2) Cukup jelas
(1)
Penerimaan
Penjelasan: Penerimaan perpajakan sebesar terdiri dari Rp.96.500.033.000.000. 0110 Pajak penghasilan (PPh) Rp. 49.714.271.000.000 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 28.385.702.000.000 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) 3.163.022.000.000 RP. Bea masuk 2.218.392.000.000 Cukai 7.973.911.000.000 Bea meterai 46.412.000.000 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar terdiri dari : 41.253.738.000.000 0310 Penerimaan minyakbumi 25.828.471.000.000 0320 Penerimaangas alam Rp. 15.425.267.000.000 Penerimaan negara bukan pajak sebesar 15.055.656.000.000 terdiri dari: Pendapatan pendidikan 94.675.000.000 Uang pendidikan 90.460.000.000 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan 2.715.000.000 0419 Pendapatan pendidikan lainnya 1.500.000.000 )Pendapatan pendidikan swadana 504.000.000.000 Pendapatan pendidikan swadana Penjualan hasil produksi, sitaan 68.731.000.000 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 1.000.000.000 Penjualan hasil peternakan 10.000.000.000 Penjualan hasil perikanan 1.200.000.000 Penjualan hasil sitaan 12.231.000.000 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 80.000.000 Penjualan penerbitan, film dan hasil cetakan lainnya Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 9.000.000.000 RP. Penjualan lainnya 33.500.000.000 Penjualan aset tetap 25.000.000.000 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah 3.500.000.000 Penjualan kendaraan bermotor 1.600.000.000 Penjualan sewa beli 17.000.000.000 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan 2.900.000.000 Pendapatan sewa 9.500.000.000 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.200.000.000 Sewa gedung, bangunan, gudang 1.900.000.000 Sewa benda-benda bergerak Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 500.000.000 Pendapatan jasa I 560.700.000.000 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 12.000.000.000 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum 700.000.000 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB 130.000.000.000 Pendapatan jasa pertanahan 125.000.000 Pendapatan hak dan perijinan 245.000.000.000 Pendaptan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan 7.000.000.000 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja Rp. 4.000.000.000 Pendapatan jasa kantor urusan agama 6.000.000.000 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan 31.000.000.000 Pendapatan jasa II 667.706.000.000 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 40.000.000.000 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda 400.000.000.000 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 4.200.000.000 Pendapatan jasa kantor catatan sipil 11.000.000.000 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 1.800.000.000 Pendapatan uang pewarganegaraan 3.000.000.000 Bea lelang Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara 50.000.000.000 Pendapatan jasa lainnya 117.000.000.000 Pendapatan rutin dari luar negeri 82.100.000.000 Bea visa dan paspor 58.000.000.000 Bea konsuler 9.448.500.000 Bea maritim 14.100.000.000 Bea legalisasi surat-surat perdagangan 1.500.000 Penerimaan rutin luar negeri lainnya 550.000.000 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.775.231.000.000 0581 Pendapatan penjualan swadana 13.000.000.000 Pendapatan sewa swadana RP. 1.500.000.000 Pendapatan jasa swadana 1.760.731.000.000 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 32.089.000.000 Legalisasi tanda tangan 80.000.000 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 2.100.000.000 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 12.000.000.000 Ongkos perkara 1.300.000.000 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 16.559.000.000 Pendapatan dari investasi 6.352.320.000.000 Bagian laba dari BUMN 3.352.320.000.000 Pelunasan piutang(penerimaan kembali pinjaman) 2.828.080.000.000 0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan Rp. 40.000.000,000 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 2.000.000,000 pegawai daerah otonom 3.000.000.000 pensiun 2.000.000.000 rutin lainnya 30.995.000.000 pembangunan rupiah lainnya Pembetulan pembukuan PPN, PPh 4.000.000 Pembetulan pembukuan bea masuk Rp 1.000.000 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu 30.000.000.000 5.500.000.000 2.500.000.000 Penerimaan kembali belanja pensiun 5.000.000,000 Penerimaan kembali belanja rutin Lainnya 3.500.000,000 13.485.000.000 Pembetulan pembukuan PPN-PPh 15.000.000 Pendapatan lain-lain Swadana 5.000.000.000 Pendapatan lain-lain swadana Pendapatan lain-lain 4.808.634.000,000 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 1.200.000.000 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan RP. 19.000.000.000 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 200.000.000.000 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN 3.184.525.000.000 0899 Pendapat anggaran lainnya 1.398.909.000.000
Pasal 3
Penjelasan: Cukup jelas.
(1)
Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
a.
Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
b.
1 Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp.41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
c.
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00(lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
(2)
Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
a.
] Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00(tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta
b.
Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
3.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:
Pasal 4
Penjelasan: Cukup jelas.
(1)
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
a.
Pengeluaran Rutin;
b.
Pengeluaran Pembangunan.
(2)
Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00(seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
(3)
Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00(enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
(4)
Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00(dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
4.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)
Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar Rp.98.695.070,000,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp. 729.771.136,000,00 03 Sektor pengairan sebesar 42.684.502.000,00 04Sektor tenaga kerja sebesar 302.816.994.000,00 05Sektor perdagangan, pengem-bangan usaha nasional, keuangan dan koperasi Rp.105.445.729.615.000,00 06 Sektor transportasi, meteo-rologi dan geofisika sebesar 359.164.085.000 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar 292.476.155.000 08.Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar 60.204.711.000 09.Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp. 14.415.039.854.000,00 10.Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar 252.870.766.000 11.Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter-hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar 5.013.777.491.000 12.Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 403.369.971.000 13.Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar 680.862.985.000 14.Sektor perumahan dan permu-kiman sebesar 25.347.367.000 15.Sektor agama sebesar 1.443.345.667.000 16.Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 435.357.988.000 17.Sektor hukum sebesar 833.441.550.000 18.Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar 6.010.419.861.000 19.Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar 2.439.380.868.000 20.Sektor pertahanan dan keamanan sebesar 8.432.393.759.000
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini;
Penjelasan: Pengeluaran rutin sebesar Rp.147.717.151.000.000 dirinci menurut sektor dan subsektor: SEKTOR INDUSTRI SEBESAR Rp. 98.695.676.000 01.1 Subsektor Industri SEKTORPERTANIAN DAN KEHUTANANSEBESAR Rp. 729.771.136.000 02.1 Subsektor Kehutanan 494.896.359.000 SEKTORPENGAIRANSEBESAR 42.684.502.000 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 20.343.801.000 SEKTORPERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI SEBESAR 105.445.729.615.000 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 90.089.207.000 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 63.646.101.000 05.4 Subsektor Keuangan 104.182.130.393.000 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 109.863.313.000 SEKTORTRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKASEBESAR 359.164.085.000 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 37.004.376.000 06.2 Subsektor Transportasi Darat 31.266.980.000 06.3 Subsektor Transportasi Laut 160.376.343.000 06.4 Subsektor Transportasi Udara 70.168.675.000 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 60.347.711.000 SEKTORPERTAMBANGANDANENERGIsebesar 292.476.155.000 07.1 Subsektor Pertambangan 275.281.001.000 07.2 Subsektor Energi 16.655.154.000 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASISEBESAR 60.204.711.000 08.1 Subsektor Pariwisata 43.964.059.000 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 16.240.652.000 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASISEBESAR 14.415.039.854.000 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 14.326.356.582.000 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Rp. 88.683.272.000 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUPDAN TATA RUANG SEBESAR 252.870.766.000 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 11.501.558.000 10.2 Subsektor Tata Ruang 241.369.208.000 SEKTORPENDIDIKAN, KEBUDAYAANNASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DANOLAHRAGASEBESAR Rp. 5.013.777.491.000 11.1 Subsektor Pendidikan Rp. 4.447.241.126.000 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 427.444.468.000 SEKTORPERUMAHANDANPEMUKIMANsebesarRp. 25.347.367.000 14.1 Subsektor Perumahan dan Pemukiman 17.608.291.000 14.2 Sektor Penataan Kota dan Bangunan 7.739.076.000 SEKTORAGAMA SEBESAR 1.443.345.000,000 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan beragama 218.294.655.000 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.225.051.012.000 SEKTORILMUPENGETAHUANDANTEKNOLOGI 345.357.988.000 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 261.809.070.000 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 48.157.561.000 16.5Subsektor Kedirgantaraan 3.126.420.000 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 122.265.117.000 SEKTOR HUKUMSEBESAR 833.441.550.000 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 729.449.002.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 103.992.002.000 SEKTORAPARATURNEGARA DANPENGAWASAN 6.010.419.861.000 18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.616.314.317.000 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 394.105.544.000 SEKTORPOLITIK DAN, HUBUNGAN LUARNEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DANMEDIAMASSA 2.439.380.808.000 19.1 Subsektor Politik 109.464.097.000 19.2 Subsektor Hubungan LuarNegeri 1.739.716.478.000 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 590.200.293.000 SEKTORPERTAHANANDANKEAMANAN 8.432.393.759.000 20.2Subsektor ABRI Rp. 8.014.119.512.000 20.3 Subsektor Pendukung 418.274.247.000
(3)
Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar 512.838.600,000 02 Sektor pertanian dan kehutanan 5.839.986.300.000 03 Sektor pengairan sebesar 4.025.253.400.000 04 Sektor tenaga kerja sebesar 1.170.699.600.000 05 Sektor perdagangan, pengem-bangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp. 11.570.950.400.000 06 Sektor transportasi, meteo-rologi dan geofisika sebesar Rp. 7.366.778.500.000 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar 5.875.700.000.000 08.Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar 1.389.624.800.000 09.Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp.11.321.346.800.000 10.Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar 641.737.600.000 11.Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter-hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar 6.150.424.800.000 12.Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar 593.742.700.000 13.Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar 3.556.290.700.000 14.Sektor perumahan dan permu-kiman sebesar 2.565.914.900.000 15.Sektor agama sebesar 327.550.500.000 16.Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 922.468.600.000 17.Sektor hukum sebesar 136.826.500.000 18.Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar 946.598.500.000 19 Sektor 19.Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp. 339.570.100.000 20.Sektor pertahanan dan keamanan sebesar 2.614.830.900.000
Penjelasan: Cukup jelas
(4)
Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Penjelasan: Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 67.869.134.000.000 dirinci menurut sektor dan subsektor: Nilai Rupiah Rupiah Bantuan Proyek Jumlah Dan Kredit Eksport (Dalam Rupiah) SEKTORINDUSTRI 224.671.200.000 288.167.400.000 512.838.600,000 01.1 Subsektor Industri 512.838.600.000 SEKTORPERTANIANDAN 02.2 KEHUTANAN 4.886.935.100 953.700.000 5.839.986.500.000 Subsektor Pertanian 4.468.000,000.000 939.797.000 .407.877.500.000 Subsektor Kehutanan 1.241.113.600.000.000 2.784.139.900.000 4.028.255.400.000 SEKTORPENGAIRAN 408.852.000.000 1.644.181.200.000 2.053.035.800.000 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 03.2 SubsektorIrigasi 832.261.000.000 1.139.958.600.000 1.972.219.600.000 SEKTOR TENAGAKERJA 1.012.436.400.000 158.263.200.000 1.170.699.600.000 04.1 Subsektor Tenaga Kerja SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGANUSAHA NASIONAL, KEUANGANDAN KOPERASI 10.984.890.900.000 586.059.500.000 11.850.400.000 05.1 SubsektorPerdagangan DalamNegeri 19.125.000.000 10.455.700.000 29.580.700.000 05.2 SubsektorPerdaganganLuarNegeri 42.596.600.000 20.040.600.000 62.637.200.000 05.3 SubsektorPengembanganUsahaNasional 256.662.000.000 0,00 05.4 Subsektor Koperasidan Pengusaha Kecil 659.984.900.000 102.280.300 762.265.200.000 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGIDANGEOFISIKA 5.042.290.700.000 4.324.487.800.000 7.566.778.500.000 06.1 Subsektor Prasarana Jalan 2.529.922.400.000 2.198.206.700.000 4.728.129.100,000 06.2 SubsektorTransportasi Dara 200.469.500.000 766.661.300.000 967.130.800.000 06.3 SubsektorTransportasi Laut 151.497.500.000 917.668.600.000 1.069.166.100.000 06.4 Subsektor Transportasi Udara 147.171.000.000 409.746.700.000 556.917.700 06.5 SubsektorMeteorologi, Geofisika, Pencarian danPenyelamatan(SAR) 13.230.300.000 32.204.500.000 45.434.800.000 SEKTORPERTAMBANGANDAN ENERG 707.649.500.000 5.168.050.100.000 8.878.700.000.000 07.1 Subsektor Pertambangan 46.342.000.000 15.000.000 46.357.000.000 07.2 Subsektor Energi 661.307.900.000 5.168.035.100.000 5.829.343.800.000 SEKTORPARIWISATA, POSDAN TELEKOMUNIKASI 58.965.600.000 1.330.659.000.000 1.589.624.500.000 08.1 Subsektor Pariwisata 40.821.600.000 14.538.700.000 55.560.300.000 08.2 SubsektorPos dan Telekomunikasi 18.144.000.000 1.316.120.300.000 1.334.264.500.000 SEKTORPEMBANGUNANDAERAH DANTRANSMIGRASI 8.831.252.700.000 2.490.094.100.000 11.521.546.800 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 8.095.374.500.000 2.462.915.400.000 10.558.289.900.000 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 735.878.200.000 27.178.700.000 6.150.424.800.000 SEKTORLINGKUNGANHIDUP DANTATARUANG 272.251.800.000 369.455,500.000 641,757.600.000 10.1 Subsektor LingkunganHidup 223.113.100.000 159.755.200.000 482.867.300.000 SEKTORPENDIDIKAN.KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDADAN OLAH RAGA 43.361.019.000.000 1.789.375.800.000 6.150.424.800.000 11.1 SubsektorPendidikan 4.085.850.500.000 1.714.944.100 5.800.794.000.000 11.2 Subsektor Pendidikan LuarSekolahdan Kedinasan 150.984.800.000 67.370.800.000 218.355.600.000 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Keper-cayaanTerhadap Tuhan Yang Maha Esa 66.782.800.000 1.312.300.000 68.094.300.000 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 57.431.700.000 5.748.600.000 63.180.300.000 SEKTORKEPENDUDUKANDAN KELUARGABERENCANA 203.254.000.000 358.488.700.000 893.742.700.000 12.1 Subsektor Kependudukan danKeluarga 205.254.000.000 593.742.700.000 Berencana SEKTORKESEJAHTERAANDAN 2.285.574.700.000 1.270.716.000.000 3.586.290.700.000 13.1 SubsektorKesejateraanSosial 155.443.700.000 271.970.500 593.847.800.000 13.2 Subsektor Kesehatan 1.788.251.400.000 992.328.800.000 2.780.580.200.000 13.3 Subsektor PerananWanita, Anak dan Remaja 341.879.600.000 6.416.700.000 348.296.300.000 SEKTORPERUMAHANDAN PEMUKIMAN 1.324.523.900.000 1.241.391.000.000 2.565.914.900.000 14.1 SubsektorPerumahandanPermukiman 1.315.312.900.000 1.149.883.100.000 2.405.226.000.000 14.2 SubsektorPenataanKotadanBangunan 9.181.600.000 91.507.900.000 100.688.900.000 SEKTORAGAMA 233.895.300.000 93.655.200.000 327.550.500.000 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 24.062.300.000 60.000.000 24.122.300.000 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 209.833.000.000 SEKTORILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI 450.844.600.000 88.634.800.000 68.142.900.000 16.1 SubsektorTeknik Produks dan Teknologi 156.257.600.000 15.250.000.000 234.297.000.000 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 52.892.900.000 166.178.000.000 209.748.000.000 16.3 SubsektorKelembagaan Prasaranadan Sarana IlmuPengetahuan dan Teknologi 68.119.000.000 152.510.700.000 26.222.900.000 16.4 Subsektor Kelautan 57.237.300.000 922.468.600.000 36.388.000.000 16.5 SubsektorKedirgantaraan 471.624.000.000 244.892.400.000 62.610.900.000 16.6 SubsektorSistemInformasidandanStatistik 90.114.900.000 12.662.500.000 102.777.400.000 SEKTORHUKUM 136.811.500.000 15.000.000 136.826.500.000 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 11.217.700.000 0,00 11.217.000.000 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 33.108.600.000 33.123.600.000 17.3 SubsektorSarana dan Prasarana Hukum 92.485.200.000 SEKTORAPARATURNEGARADAN PENGAWASAN 360,686,400.000 585.912.100.000 946.598.500.000 18.1 Subsektor Aparatur Negara 346.843.200.000 559.385.600.000 906.228.800.000 18.2 Subsektor PendayagunaanSistem dan Pelaksanaan Pengawasan 13.843.200.000 26.526.500.000 40.369.700.000 SEKTOR POLITIK, HUBUNGANLUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASIDANMEDIAMASSA 91.872.900.000 247.697.200.000 20.635.400.000 19.1 Subsektor Politik 16.082.000.000 4.553.400.000 508.041.800.000 19.2 SubsektorHubungan LuarNegeri 10.892.000.000 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi danMedia Massa 64.898.000.000 243.145.800.000 339.570.100.000 SEKTORPERTAHANANDAN KEAMANAN 1.239.674.000.000 1.375.154.900.000 2.614.830.900.000 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 11.588.300.000 0,00 20.2 Subsektor ABRI 945.518.000.000 1.251.029.600.000 2.196.548.300.000 20.3Subsektor Pendukung 282.569.100.000 124.125.500.000 406.694.400.000
5.
Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
Pasal 10
Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya.
Penjelasan: Cukup jelas Pasal 11
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998. Agar
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUFHABIBIE
Diundangkan di Jakarta
MENTERINEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
MULADI
LEMBARANNEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN1999NOMOR144

[HALAMAN 9]
PRESIDEN
REPUBLIKINDONESIA
Penjelasan Umum
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.
Berkaitan dengan itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan, dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.
Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan-pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.
Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.
Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.129.557.000.000,00(dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp.
215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milira tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998Nomor 66,

Paper Terkait

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Muhamad Soni Wijaya
RechtIdee Vol. 13 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v13i1.4033
Detail Sumber

Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Eki Fitri, Dheny Wahyudhi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v4i2.26990
Detail Sumber

Aspek Hukum Pidana Dari Perbuatan Nahkoda

Priska Yulianti Wanda, Lidia Priscilla Pattiasina
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 2 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pamali.v2i2.840
Detail Sumber

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Erni Erni, Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 2017
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.143
Detail Sumber

PENGARUH SAWIT SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP PELESTARIAN HUTAN

Eddy Soegiarto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v2i1.2849
Detail Sumber

IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIANJUR

Maulana, Raihan Irsad, Muhammad, Ali, Anwar, Umar, Priyatmono, Budi
Law Journal Vol. 6 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32767/lajour.v6i2.313
Detail Sumber

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA GORONTALO

Abdur Rahman Adi Saputera, Yusuf Sadu, Muhamad Yusuf Putra & Jamiliya Susantin
Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v21i2.990
Detail Sumber

URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Muhammad Sapta Murti
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 3 No. 2 2014
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i2.41
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN COVID 19.

Sationo, Teguh Imam, Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 3 No. 2 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5864
Detail Sumber

DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL: STUDI DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Kurniawan, Arief Rianto, Primawardani, Yuliana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i1.748
Detail Sumber

Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging

Teguh Soedarsono
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 1 2010
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss1.art3
Detail Sumber

SINKRONISASI HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Susanti, Usi
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59259/jd.v2i2.38
Detail Sumber

Berita Terkait

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
29 Okt 2026

Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru

Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.

Baca selengkapnya
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
19 Okt 2026

MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen

MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Baca selengkapnya
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.