Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1956

Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 untuk membatasi sementara pelakuan Aturan Bea Meterai 1921 dan ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan atas pemungutan yang beradasarkan peraturan tersebut terhadap surat-surat dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperbuat atau dilakukan dalam hubungan langsung dengan pemindahan atau pemasukan perusahaan ataupun bagian-bagian perusahaan yang berdiri sendiri dengan syarat-syarat tertentu dalam rencana penyusunan kembali dari badan.
MenurutMemori Penjelasan yang bersangkutan(diumumkan dalam Bijblad No. 15088), pada waktu itu dipandang perlu, untuk masa depan yang dekat, dimana penyehatan dunia perusahaan guna pembangunan kembali dari perekonomian di negeri ini dipandang perlu, melenyapkan rintangan yang ditimbulkan oleh kedua pemungutan itu tadinya terhadap penyusunan kembali. Terhadap sifat sementara dari kelonggaran tersebut diminta perhatian yang sungguh-sungguh.
Menurut pendapat Pemerintah maka sekarang, setelah dunia perusahaan selama 8 tahun dapat mempergunakan kesempatan untuk penyusunan kembali yang dipandang dari sudut ekonomi perusahaan dalam keadaan sesudah perang ada perlu yang bebas dari rintangan fiskal telah tibalah waktunya untuk kembali pada pelakuan sepenuhnya dari peraturan pajak yang disebut pada awal ini.
REPUBLKINDONESIA
Dengan demikian diusulkan untuk menghapuskan kelonggaran yang termaktub dalam ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 (pasal 1 dari rancangan undang-undang). Penurunan ataupun pembebasan atas bea meterai seperti diusulkan dalam pasal 2 pun kelonggaran atas bagian pajak pendapatan atau perseroan untuk kepentingan mereka yang menerima saham bonus yang termaktub dalam pasal 5 harus dipandang sebagai pembulatan dari kelonggaran yang dari sudut fiskal diberikan kepada dunia perusahaan di negeri ini dengan menetapkan nilai yang lebih tinggi dari alat perusahaan dan activa dari passiva lain tertentu keperluan pemungutan pajak perseroan. Untuk ini harus dilihat pada Pasal 2 dari Undang-undang DaruratNo. 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 83), disahkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1954(Lembaran-Negara tahun 1954 No. 8), dan Keputusan Penyesuaian Pajak Perseroan 1953 yang bersandarkan itu (KeputusanMenteri Keuangan tertanggal 16 Juni 1953 No.125466/I.N.).
Dalam hal badan yang takluk kepada peraturan pajak ini ingin menyatakan nilai yang dinaikkan (yang disebut nilai perusahaan) dalam pembukuan perusahaannya dan berhubung dengan itu ingin memulai dengan suatu herkapitalisasi yang menyebabkan lebih besarnya jumlah modal yang tertanam, maka Pemerintah menganggap pantas untuk tidak memungut bea meterai atas bagian dari penambahan modal itu yang sesuai dengan saldo dari perbedaan nilai yang timbul dari Keputusan Penyesuaian.
Oleh karena penambahan modal tersebut memuat pula secara keharusan pemberian saham bonus kepada para pemegang saham, maka untuk mereka bertalian dengan pemungutan pajak pendapatan atau perseroan harus diadakan peraturan yang bersesuaian dengan hal itu.
BAGIANKHUSUS.
Pasal 1.
Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pasal 2.
Dalam redaksinya diperhatikan juga, bahwa pada saat sesuatu badan mengambil keputusan untuk melakukan herkapitalisasi, juga faktor-faktor lain mengambil peranan penting selain dari pada kenaikan dari nilai fiskal activa dan passiva menurut Keputusan Penyesuaian Pajak Perseroan 1953. Badan itu memang bebas dalam menetapkan jumlah dari pembesaran modal; jika jumlah ini kiranya lebih besar dari saldo positip dari kenaikan nilai fiskal maka atas kelebihannya dipungut bea meterai.
Untuk menghindarkan kesulitan pada suatu pemeriksaan fiskal tentang pertanyaan apa ada tidaknya hubungan antara suatu keputusan untuk herkapitalisasi dan kenaikan nilai fiskal untuk badan itu menurut Keputusan Penyesuaian, maka pasal yang berkenaan ini memberikan dugaan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat disangkal tentang adanya hubungan yang sedemikian itu terhadap keputusan yang diambil dalam tempo seperti dimaksud pada ayat 2, yang permulaannya kira-kira bertepatan jatuhnya dengan saat pengundangannya Keputusan Penyesuaian tersebut.
Pasal 3.
Menurut pendapat umum, maka untuk melakukan Ordonansi pajak pendapatan 1944 maka perolehan saham bonus(tanpa penyetoran) berdasarkan pemegangan saham yang ada dianggap sebagai pendapatan dari modal sebesar jumlah nominalnya dan dengan demikian dikenakan pajak.
Untuk melakukan ordonansi pajak perseroan 1925 (selain dari hal pesertaan), diambil pendirian yang serupa.
Menurut ketentuan dari pasal yang bersangkutan, maka sekarang dalam hal tersebut, jika misalnya kenaikan modal berjumlah semuanya Rp. 500.000,- dan saldo dari perbedaan multiplikasi Rp.200.000,- maka dari saham bonus sebesar nominal Rp.1.000,- dikenakan pajak hanya 315 atau Rp. 600, Dalam hal ini pemegangan saham itu berdasar atas pesertaan dari suatu badan yang dikenakan pajak perseroan (vide pasal 9 ayat 2 Ordonansi pajak perseroan 1925), maka tidak perlu diadakan peraturan khusus, oleh karena dalam hal ini saham bonus yang diberikan tadinya tidak dikenakan pajak Pasal 4.
Tidak memerlukan penjelasan.