Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951
TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa perlu diadakan perpanjangan waktu tambahan pokok pajak atas cukai gula, bier, gedistilleerd, petroleum beserta gasoline, petroleum-benzine dan distillaten minyak tanah lainnya, seperti tertera dalam ordonansi- ordonansi yang berturut-turut dimuat dalam Staatsblad 1949 No.223;
b.
Staatsblad 1949 No.232;
c.
Staatsblad 1949 No. 233;
d.
Staatsblad 1949 No. 236;
e.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tambahan pokok pajak tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
:
1.
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
UNDANG-UNDANGDARURATUNTUKMEMPERPANJANGBERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI
Pasal 1
Anak kalimat"tijdelijk tot1 Juli 1951"dalam:
a.
Pasal 2 dari ordonansi 22 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 223;
b.
Pasal 2 ayat 2 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No.232;
c.
Pasal 1 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 233 dan
d.
Pasal 1 ayat 2 dari ordonansi 5 September 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No.236, diubah menjadi"tot 1 Januari 1954".
Pasal 2
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.
MENTERIKEUANGAN,
YUSUF WIBISONO.
Diundangkan
pada tanggal 11 Juli 1951.
MENTERI KEHAKIMANa.i.,
m. A. PELLAUPESSY.
Penjelasan Umum
Untuk menambah pendapatan Negara, berhubung dengan keadaan keuangan Negara yang menyedihkan, maka dalam tahun 1949 diadakan tambahan pokok pajak (opcenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai. Tambahan pokok pajak atas cukai tadi mengenai barang-barang sebagai berikut :
cukai gula sebesar R. 6,- per 100 kg. ditambah dengan 350 opcenten; cukai bier, gedistilleerd minyak tanah dan bensin berturut-turut sebesar R. 15,- per hl., R. 200,-per hl. dengan 50 % alkohol, R. 3,50 per hl. dan R. 10,- per hl., ditambah dengan 100 opcenten.
Keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak mengizinkan untuk melepaskan pendapatan-pendapatan sementara tersebut di atas.
Berhubung dengan ini, maka dengan Undang-undang Darurat ditetapkan berlakunya peraturan-peraturan tambahan pokok pajak termaksud diperpanjang untuk sementara waktu hingga 1 Januari 1954.
LN1951/43;TLNNO.115
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
29 Okt 2026
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi untuk Libur Nataru
Pemerintah menanggung 100 persen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, dengan syarat tiket dibeli sejak 20 Oktober 2026. Aturannya dimuat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, dan maskapai wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan daftar rincian transaksi ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027 agar fasilitas tidak gugur.
MSCI Usulkan Status Pasar Saham Indonesia Turun ke Standalone, IHSG Anjlok 11,57 Persen
MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market, kategori yang juga memuat Zimbabwe, sehingga IHSG ditutup anjlok 11,57 persen pada 16 Oktober 2026. Konsultasi terbuka hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
