Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952

Yang dimaksud dengan hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) dalam peraturan ini, ialah hutang- hutang yang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta) untuk dibebankan pada Negara dan badan-badan Negara lainnya, karena tindakan-tindakan, jasa-jasa, hak-hak dan perjanjian-perjanjian yang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun Anggaran 1950.

Dalam hutang-hutang termaktub dalam ayat 1 tidak termasuk Pinjaman Nasional 1946.

Keputusan apakah hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal ayat 1 akan dibayar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penyelesaian Hutang Negara yang selanjutnya untuk singkatnya akan disebut Komisi saja.

Komisi ini, yang diangkat dan diperhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh anggauta, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Komisi bertugas meyakinkan diri apakah tuntutan-tuntutan dari hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1, ayat 1 didasarkan atas bukti atau bukti-bukti dari hak, yang didapat oleh penagih hutang. Dalam pada itu Komisi harus menyelidiki tentang syahnya dan kebenarannya bukti-bukti asli tentang penyerahan barang atau jasa, yang diajukan oleh penagih hutang, dan/atau keterangan tentang penyerahan itu, yang dibuat oleh Kementerian, Jawatan, perusahaan atau badan-badan Negara lainnya yang bersangkutan. Lain dari pada itu Komisi harus meyakinkan diri, bahwa dapat diterima hutang-hutang yang bersangkutan itu belum dibayar sebagian atau sepenuhnya.

Jika bukti-bukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunyai pembukuan yang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku-buku tadi, dan jika Komisi memandang perlu maka Jawatan Akuntan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku-buku penagihan hutang.

Jika bukti-bukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanya piutang itu hanya dapat dibuktikan oleh daftar-daftar hutang, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercaya.

Jika bukti-bukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka Komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipercayai, sedangkan diperlukan juga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi yang dapat dipercayai.

Dalam hal tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini Komisi, wajib mendengar pendapat dari Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, karena tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diajukan.

Jika pendapat itu berlainan dengan pendapat Komisi, maka dalam hal Komisi berkehendak membayar jumlah lebih besar dari pada jumlah yang diusulkan oleh Kementerian, Jawatan atau Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas Keuangan.

Keputusan untuk membayar suatu tuntutan hutang sepenuhnya atau sebagian hanya dapat diambil, jika semua anggauta yang hadir menyetujui pembayaran itu.

Tiap-tiap anggauta harus memberikan suaranya.

Rapat Komisi adalah sah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggauta.

Keputusan Komisi dimuat didalam surat-keputusan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pada petikan dari surat-keputusan termaksud dalam ayat 1, yang disampaikan kepada Jawatan atau Kantor yang bertugas membayar hutang itu, bukti-bukti tidak perlu dilampirkan.

Dari surat-surat keputusan harus ternyata, bahwa bukti-bukti telah diberi tanda-tanda sedemikian rupa sehingga bukti-bukti itu tidak dapat dipakai lagi.

Jika bukti-bukti tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, maka didalam surat-keputusan harus dinyatakan bahwa syarat- syarat termaksud dalam pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 telah dipenuhi. Jika Pemerintah Republik Indonesia berpiutang kepada penagih hutang, maka jumlah yang akan dibayarkan itu harus dikurangi dengan jumlah piutang itu.

Turunan dari tiap-tiap surat keputusan harus disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan. Kedua : Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan khusus tentang cara menghargai hutang-piutang dalam mata uang yang berlaku, dan cara pembayarannya. Ketiga : Untuk menyelesaikan hutang Pemerintah yang timbul dari kewajibannya mengembalikan uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia-Belanda yang dititipkan kepada instansi-instansi Pemerintah, Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan tersendiri, yang dimana perlu dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam sub Pertama, pasal-pasal 1 sampai dengan 6. Keempat : Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, yang telah dan akan disediakan didalam Anggaran Belanja Negara 1951 dan dari tahun-tahun yang berikutnya untuk menyelesaikan hutang-hutang Pemerintah termaksud didalam bab Pertama, pasal 1. Kelima : Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.