Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.834 peraturan

UU No. 22 / 1956

Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950...

Berlaku UU No. 23 / 1956

Tentang Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante

Berlaku UU No. 24 / 1956

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Berlaku UU No. 25 / 1956

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur

Tidak Berlaku UU No. 26 / 1956

Tentang Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)

Berlaku UU No. 27 / 1956

Tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-Masuk

Berlaku UU No. 28 / 1956

Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan

Berlaku UU No. 29 / 1956

Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Berlaku UU No. 30 / 1956

Tentang Pengubahan Dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954...

Berlaku UU No. 31 / 1956

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang

Berlaku UU No. 32 / 1956

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Tidak Berlaku UU No. 33 / 1956

Tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.